Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara Harlah ke-89 dan launching muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33. Acara ini diselenggarakan di Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya Nomor 65, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan itu, JK mengatakan bahwa kemiskinan merupakan tantangan utama dari Indonesia. Selain itu masyarakat juga butuh kesehatan dan teknologi yang lebih baik.
"Asal masalahnya adalah sikap. Pendidikan dan semua negara maju membutuhkan dinamika dan kreativitas, inovasi dan tercermin dalam entrepreneurship," katanya saat memberikan sambutan, Sabtu (31/1).
Dia menambahkan, tantangan lain yang menjadi masalah Indonesia adalah terorisme. JK menilai, tindakan yang sering dilakukan oleh oknum yang menggunakan nama Islam, mencoreng ajaran Nabi Muhammad tersebut.
"Tantangan utama kebangsaan lain ialah terorisme. Bagaimana sikap yang radikal telah jadikan Islam tercoreng karena beberapa orang saja. Kenapa ada orang mengatasnamakan agama untuk bunuh orang dan bunuh diri karena ajaran sederhana menjual murah surga," tegasnya.
Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar memiliki tanggung jawab untuk meluruskan hal ini. Untuk itu perlu diberikan pendidikan agama dan etika yang benar.
"Kami selalu make referensi dari pemikiran-pemikiran yang baik. Kami juga hanya melakukan pemikiran keagamaan ulama dari negara lain," tutupnya.
31 January 2015
Hari ke-35, istilah jenazah korban AirAsia diganti body parts
Merdeka.com - Karena banyak jenazah korban AirAsia QZ8501 yang kini ditemukan tidak utuh, di hari ke-35 pasca-tragedi maut itu, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur mengganti istilah jenazah dengan body part.
Dijelaskan Kabid Dokkes Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Jawa Timur, Kombes Pol Budiyono, penggantian istilah ini karena kondisi jenazah yang ditemukan dan dikirim ke Surabaya, saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim DVI, banyak yang tidak utuh.
Bahkan, dimungkinkan saat dimasukkan dalam peti jenazah, bercampur dengan potongan-potongan tubuh korban yang lain. "Untuk itu kami mengubah istilahnya menjadi body atau body parts," terang Budiyono di Mapolda Jawa Timur, Sabtu (31/1).
Budiyono melanjutkan, istilah body parts dipakai karena melihat kondisi jenazah yang ditemukan banyak yang berupa potongan-potongan tubuh. Sedangkan body merupakan tubuh masih lengkap atau utuh.
"Sehingga tidak menutup kemungkinan, jumlah body parts yang ditemukan bisa lebih banyak lagi jumlahnya. Bisa juga saat ditemukan itu, satu jenazah ada dua body parts. Tapi, semuanya tetap akan kami beri label. Untuk mempermudah identifikasi," tandas dia.
Seperti diketahui, hingga hari ke 35 pasca-kecelakaan AirAsia pada 28 Desember 2014 lalu, dari 155 penumpang plus tujuh awah pesawat, baru 76 korban yang ditemukan dan dikirim ke Surabaya untuk dilakukan identifikasi oleh Tim DVI Polda Jawa Timur.
Dari 76 jenazah itu, yang teridentifikasi hingga hari ini baru 64 orang. 12 sisanya masih dalam proses dan tersimpan dalam cold storage atau ruang pendingin.
Dijelaskan Kabid Dokkes Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Jawa Timur, Kombes Pol Budiyono, penggantian istilah ini karena kondisi jenazah yang ditemukan dan dikirim ke Surabaya, saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim DVI, banyak yang tidak utuh.
Bahkan, dimungkinkan saat dimasukkan dalam peti jenazah, bercampur dengan potongan-potongan tubuh korban yang lain. "Untuk itu kami mengubah istilahnya menjadi body atau body parts," terang Budiyono di Mapolda Jawa Timur, Sabtu (31/1).
Budiyono melanjutkan, istilah body parts dipakai karena melihat kondisi jenazah yang ditemukan banyak yang berupa potongan-potongan tubuh. Sedangkan body merupakan tubuh masih lengkap atau utuh.
"Sehingga tidak menutup kemungkinan, jumlah body parts yang ditemukan bisa lebih banyak lagi jumlahnya. Bisa juga saat ditemukan itu, satu jenazah ada dua body parts. Tapi, semuanya tetap akan kami beri label. Untuk mempermudah identifikasi," tandas dia.
Seperti diketahui, hingga hari ke 35 pasca-kecelakaan AirAsia pada 28 Desember 2014 lalu, dari 155 penumpang plus tujuh awah pesawat, baru 76 korban yang ditemukan dan dikirim ke Surabaya untuk dilakukan identifikasi oleh Tim DVI Polda Jawa Timur.
Dari 76 jenazah itu, yang teridentifikasi hingga hari ini baru 64 orang. 12 sisanya masih dalam proses dan tersimpan dalam cold storage atau ruang pendingin.
Jokowi Ancam Copot Direksi BUMN jika Bibit dan Pupuk Langka
Presiden RI Joko Widodo menengok perbaikan Bendungan Budengan, di Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (31/1/2015). Jokowi didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.SUKOHARJO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mencopot jajaran direksi BUMN yang mengurusi pupuk dan bibit, bila terjadi kelangkaan kedua bahan utama pertanian tersebut. Ia pun meminta kementerian pertanian untuk mengawasi BUMN yang bergerak di bidang pupuk dan bibit.
"Jadi tidak hanya terima kasih terima kasih saja, tapi akan saya awasi. Kalau masih ada keterlambatan bibit dan pupuk, akan saya copot," kata Jokowi dalam pidatonya saat menyerahkan bantuan alat pertanian di Desa Sonorejo, Sukoharjo, Jawa Tengah pada hari Sabtu (31/1/2015).
Presiden mengatakan, dirinya mendapatkan keluhan mengenai masalah pupuk dan bibit saat pergi ke berbagai daerah di Indonesia. "Saya menemui keluhan yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Bibitnya belum datang, pupuknya belum ada. Itu yang saya temui baik di Kalimantan,Sumatera, Jawa," tambahnya.
Sebelumnya, Pemerintah telah menunjuk BUMN untuk pengadaan pupuk dan bibit. Sebanyak 3 BUMN memproduksi dan mendistribusikan pupuk, yakni PT Pupuk Indonesia Holding Company, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Kemudian 2 BUMN untuk pengadaan bibit, yakni PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri (Persero).
Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan akan memberikan 6.000 traktor gratis kepada petani di wilayah Jawa Tengah. Namun, Jokowi meminta kepada petani untuk memenuhi target produksi dan membuat Indonesia bisa swasembada pangan.
"Saya itu malu saat bertemu dengan Presiden Vietnam, dia bertanya kapan Indonesia impor beras lagi dari Vietnam," kata dia.
Jokowi menambahkan, bantuan traktor sebanyak 6.000 unit tersebut merupakan yang terbanyak dalam sejarah di Indonesia. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa dirinya akan melakukan pengawasan dan pengecekan untuk memantau apakah bantuan tersebut digunakan secara maksimal atau tidak.
Jokowi mengajak para petani untuk memaksimalkan produksinya dan dalam dua tahun Indonesia bisa swasembada pangan. Jokowi menargetkan dua juta ton beras untuk bisa membuat Indonesia swasembada pangan.
Tifatul: Minta Duit Rp 470 Miliar, Masak Proposal Cuma 4 Lembar?
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Tifatul Sembiring menyindir Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkesan tidak serius pada saat mengusulkan permohonan suntikan modal dalam bentuk penyertaan modal nasional (PMN).
Kementerian yang dipimpin Rini Soemarmo itu dinilai tidak dapat memberikan secara rinci gambaran peruntukan anggaran yang mereka minta. "Proposal terlalu tipis. Ada (perusahaan BUMN) yang empat lembar proposalnya mengajukan dana Rp 470 miliar," kata Tifatul disela-sela rapat kerja ketiga Fraksi PKS di Hotel Bidakara, Sabtu (31/1/2015).
Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan suntikan modal sebesar Rp 72 triliun untuk Kementerian BUMN di dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 48,01 triliun di antaranya diperuntukam bagi 35 perusahaan BUMN dalam bentuk PMN.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu mengatakan, yang menjadi persoalan sebenarnya bukan pada tebal tipisnya proposal. Namun, pemerintah tidak dapat memberikan gambaran penggunaan anggaran secara lengkap.
"Bobotnya enggak jelas duitnya mau diapakan. Jangan seperti kita menggarami air laut. Kalau duit pribadi sih enggak apa-apa, ini kan duit rakyat," kata dia.
Kementerian yang dipimpin Rini Soemarmo itu dinilai tidak dapat memberikan secara rinci gambaran peruntukan anggaran yang mereka minta. "Proposal terlalu tipis. Ada (perusahaan BUMN) yang empat lembar proposalnya mengajukan dana Rp 470 miliar," kata Tifatul disela-sela rapat kerja ketiga Fraksi PKS di Hotel Bidakara, Sabtu (31/1/2015).
Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan suntikan modal sebesar Rp 72 triliun untuk Kementerian BUMN di dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 48,01 triliun di antaranya diperuntukam bagi 35 perusahaan BUMN dalam bentuk PMN.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu mengatakan, yang menjadi persoalan sebenarnya bukan pada tebal tipisnya proposal. Namun, pemerintah tidak dapat memberikan gambaran penggunaan anggaran secara lengkap.
"Bobotnya enggak jelas duitnya mau diapakan. Jangan seperti kita menggarami air laut. Kalau duit pribadi sih enggak apa-apa, ini kan duit rakyat," kata dia.
PKS: Penyertaan Modal Negara untuk BUMN Terlalu Besar
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PKS, Zulkifliemansyah menilai, porsi penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 48,01 triliun terlalu besar. Dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk hal lain yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Terkait penggunaan ruang fiskal, Fraksi PKS mengupayakan agar porsi penyertaan modal nasional tidak terlalu besar," kata Zulkifli saat rapat kerja ketiga Fraksi PKS di Hotel Bidakara, Sabtu (31/1/2015).
Fraksi PKS, kata Zulkifli, melihat banyak kebutuhan masyarakat di daerah yang hingga kini belum terpenuhi, khususnya dalam hal infrastuktur. Untuk itu, PKS mengusulkan agar sebagian dana penyertaan itu dialihkan untuk pembangunan daerah.
"Ditambahkan untuk meningkatkan alokasi anggaran penambahan dana desa, pembangunan irigasi, dan pembangunan jalan desa," katanya.
Sebelumnya, pemerintah meminta agar DPR menyetujui PMN sebesar Rp 74,9 triliun pada APBN-P 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 48,01 diantaranya dikucurkan kepada 35 BUMN.
Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring mengatakan, pemerintah tentu berharap agar DPR menyetujui usulan mereka. Pasalnya, beberapa waktu terakhir negara mendapat cadangan keuangan mencapai Rp 100 triliun yang diperoleh pemerintah dari pengurangan subsidi dan turunnya harga minyak dunia.
Namun, menurut dia, cadangan itu seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan kebutuhan dasar masyarakat.
"Tapi seharusnya bukan ke sini (PMN). Bayangkan, kalau perusahaan ditambah terus Rp 1 triliun, Rp 2 triliun, Rp 900 miliar, sementara anak-anak jembatan ke sekolah masih pegangan, itu kan basic needs. BPJS sudah berjalan tapi belum memuaskan, masih banyak orang susah masuk rumah sakit," tegas mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu.
"Terkait penggunaan ruang fiskal, Fraksi PKS mengupayakan agar porsi penyertaan modal nasional tidak terlalu besar," kata Zulkifli saat rapat kerja ketiga Fraksi PKS di Hotel Bidakara, Sabtu (31/1/2015).
Fraksi PKS, kata Zulkifli, melihat banyak kebutuhan masyarakat di daerah yang hingga kini belum terpenuhi, khususnya dalam hal infrastuktur. Untuk itu, PKS mengusulkan agar sebagian dana penyertaan itu dialihkan untuk pembangunan daerah.
"Ditambahkan untuk meningkatkan alokasi anggaran penambahan dana desa, pembangunan irigasi, dan pembangunan jalan desa," katanya.
Sebelumnya, pemerintah meminta agar DPR menyetujui PMN sebesar Rp 74,9 triliun pada APBN-P 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 48,01 diantaranya dikucurkan kepada 35 BUMN.
Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring mengatakan, pemerintah tentu berharap agar DPR menyetujui usulan mereka. Pasalnya, beberapa waktu terakhir negara mendapat cadangan keuangan mencapai Rp 100 triliun yang diperoleh pemerintah dari pengurangan subsidi dan turunnya harga minyak dunia.
Namun, menurut dia, cadangan itu seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan kebutuhan dasar masyarakat.
"Tapi seharusnya bukan ke sini (PMN). Bayangkan, kalau perusahaan ditambah terus Rp 1 triliun, Rp 2 triliun, Rp 900 miliar, sementara anak-anak jembatan ke sekolah masih pegangan, itu kan basic needs. BPJS sudah berjalan tapi belum memuaskan, masih banyak orang susah masuk rumah sakit," tegas mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu.
Ahok: Siapa Tahu Ada Orang Gendeng Bayar Rp 1 Juta buat Lewat Jalur Transjakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim rencananya mengizinkan kendaraan pribadi melintas jalur transjakarta bukan karena memberi akses bagi warga kelas menengah ke atas. Justru dengan menerapkan pembayaran tinggi di jalur itu dapat mencegah pengendara kendaraan pribadi melintas di jalur tersebut.
"Kalau kami terapkan dendanya sampai Rp 1 juta berapa orang sih yang berani masuk jalur itu? Sekarang juga kalau enggak ada polisi, semuanya berani masuk ke jalur transjakarta. Makanya saya berpikir kenapa enggak sekalian siapa tahu di Jakarta ada orang gendeng pengenn bayar Rp 1 juta buat lewat jalur transjakarta," kata Basuki, di Candi Bentar, Jakarta Utara, Sabtu (31/1/2015).
Jika denda Rp 1 juta, para pengendara kendaraan pribadi masih saja belum kapok melintas di jalur transjakarta, maka Basuki akan meningkatkan tarifnya lagi sebesar Rp 2 juta dan seterusnya hingga pengendara kendaraan pribadi tidak mau masuk jalur transjakarta.
Nantinya uang denda itu akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian dialihkan menjadi subsidi silang atau pembiayaan transportasi massal lainnya. Seperti pengadaan bus tingkat, transjakarta, dan lain-lain.
Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan persiapan dalam merealisasikan wacananya ini. Ia mengaku, wacana ini baru dapat terealisasi setelah DKI memiliki bus yang cukup. Selain itu separator jalur transjakarta juga sudah harus tinggi.
"Mungkin diujicoba di koridor 1, untuk portalnya PT Transjakarta sudah punya," kata Basuki.
"Kalau kami terapkan dendanya sampai Rp 1 juta berapa orang sih yang berani masuk jalur itu? Sekarang juga kalau enggak ada polisi, semuanya berani masuk ke jalur transjakarta. Makanya saya berpikir kenapa enggak sekalian siapa tahu di Jakarta ada orang gendeng pengenn bayar Rp 1 juta buat lewat jalur transjakarta," kata Basuki, di Candi Bentar, Jakarta Utara, Sabtu (31/1/2015).
Jika denda Rp 1 juta, para pengendara kendaraan pribadi masih saja belum kapok melintas di jalur transjakarta, maka Basuki akan meningkatkan tarifnya lagi sebesar Rp 2 juta dan seterusnya hingga pengendara kendaraan pribadi tidak mau masuk jalur transjakarta.
Nantinya uang denda itu akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian dialihkan menjadi subsidi silang atau pembiayaan transportasi massal lainnya. Seperti pengadaan bus tingkat, transjakarta, dan lain-lain.
Lebih lanjut, ia mengaku telah melakukan persiapan dalam merealisasikan wacananya ini. Ia mengaku, wacana ini baru dapat terealisasi setelah DKI memiliki bus yang cukup. Selain itu separator jalur transjakarta juga sudah harus tinggi.
"Mungkin diujicoba di koridor 1, untuk portalnya PT Transjakarta sudah punya," kata Basuki.
Larangan jual minuman alkohol di minimarket dianggap revolusi mental
Merdeka.com - Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel melarang minimarket dan toko pengecer di seluruh Indonesia menjual minuman beralkohol 5 persen dinilai sebagai salah satu bentuk revolusi mental. Sebab, selama ini sudah ada larangan menjual minuman beralkohol tetapi pemilik minimarket dan toko pengecer tidak pernah mengindahkan aturan ini.
"Bagi saya keputusan Mendag ini bentuk revolusi mental. Ada yang salah dengan para produsen dan pemilik minimarket dan toko pengecer yang sepertinya tidak punya beban moral menjual miras kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, bahkan ke anak SMP sekalipun," ujar Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) Fahira Idris yang ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31/1).
Fahira meyakini, larangan ini bakal menjaga mental generasi muda sebagai penerus bangsa yang berkarakter, sehat badan dan pikiran. Dari data Genam, kata dia, 18.000 nyawa melayang tiap tahun karena miras.
"Mayoritas itu remaja kita, baik meninggal akibat faktor kesehatan penurunan moral, seks bebas, prostitusi, maupun korban yang meninggal akibat tindakan kriminal yang dilakukan orang di bawah pengaruh alkohol. Mulai dari pencurian, penjambretan, perampokan, perkosaan, kekerasan seksual, KDRT, perkelahian, tawuran, hingga pembunuhan maupun kecelakaan," kata dia.
Dapat disimpulkan miras merupakan mesin pembunuh dan punya dampak yang tidak kalah dari narkoba karena bukan hanya membunuh si peminum tetapi juga membunuh orang lain.
"Sudah begitu banyak anak dan remaja kita yang kehilangan masa depannya akibat miras. Bayangkan nasib bangsa ini ke depan jika dipimpin oleh orang-orang yang sudah terkontaminasi minol/ miras. Kita akan jadi bangsa yg lemah. Indonesia terancam kehilangan satu generasi akibat minol (minuman beralkohol)/miras (minuman keras)," ucap dia.
Seperti diketahui, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Aturan ini menggantikan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/2014.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah larangan bagi minimarket menjual minuman beralkohol kadar 5 persen. Di permendag sebelumnya, minimarket masih diperbolehkan dijual di supermarket dan minimarket.
PKS: Jokowi terlalu sering blusukan & bagi-bagi sumbangan tak jelas
Merdeka.com - Wakil Ketua fraksi PKS DPR Zulkiflie Mansyah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam seratus hari pemerintahannya terlalu sering blusukan. Hal itu dinilainya adalah tindakan pemborosan waktu dan tenaga.
"Jokowi terlalu sering menghubungi masyarakat dan bagi-bagi sumbangan. Menurut BPK anggarannya tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Zulkiflie di sela-sela rapat kerja PKS di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (31/1).
Lanjut dia, tindakan Jokowi menyumbang traktor untuk petani saat blusukan di beberapa daerah juga tidak mampu menyelesaikan persoalan pertanian. Apalagi traktor tersebut bukan produksi industri dalam negeri.
"Jokowi saat di blusukan di beberapa tempat dengan bagi-bagi traktor. Ekonomi tidak akan kuat tanpa pembangunan industri dan itu (traktor) bukan produk industri nasional," terang dia.
Dia menyarankan agar Jokowi lebih mengutamakan perhatiannya untuk membangun industri dalam negeri. Lewat itu, Jokowi jika akan memberi sumbangan tidak perlu memakai produk asing.
"Boleh (memberi sumbangan), tapi pakai produk dalam negeri," pungkas dia.
"Jokowi terlalu sering menghubungi masyarakat dan bagi-bagi sumbangan. Menurut BPK anggarannya tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Zulkiflie di sela-sela rapat kerja PKS di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (31/1).
Lanjut dia, tindakan Jokowi menyumbang traktor untuk petani saat blusukan di beberapa daerah juga tidak mampu menyelesaikan persoalan pertanian. Apalagi traktor tersebut bukan produksi industri dalam negeri.
"Jokowi saat di blusukan di beberapa tempat dengan bagi-bagi traktor. Ekonomi tidak akan kuat tanpa pembangunan industri dan itu (traktor) bukan produk industri nasional," terang dia.
Dia menyarankan agar Jokowi lebih mengutamakan perhatiannya untuk membangun industri dalam negeri. Lewat itu, Jokowi jika akan memberi sumbangan tidak perlu memakai produk asing.
"Boleh (memberi sumbangan), tapi pakai produk dalam negeri," pungkas dia.
Duduki lahan pemkot, parkir Mal Pluit Village dibongkar
Merdeka.com - Pemkot Jakarta Utara akhirnya membongkar lahan parkir Mal Pluit Village yang berdiri di atas lahan milik Jakarta Propertindo (Jakpro), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Kasatpol PP Jakarta Utara, Iyan Sofyan Hadi mengatakan, pihaknya menurunkan 50 petugas untuk membantu pembongkaran.
"Lahan ini milik Jakpro, BUMD DKI. Jadi tidak ada ganti rugi. Kalau pemilik gedung golf silakan saja mereka membicarakan lebih lanjut dengan manajemen mal," ujar Iyan kepada wartawan di lokasi, Jumat (30/1).
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi menuturkan, nantinya bekas lahan parkir tersebut akan dijadikan akses jalan Pluit Putra Putri.
"Pembongkaran ini untuk membuka Jalan Pluit Putra-Putri menuju Jalan Pluit Permai. Sesuai tata kota itu juga harusnya jalan. Pembongkaran dilakukan sendiri tadi oleh pihak Pluit Village. Kami memantau langsung pelaksanaannya. Mereka kooperatif," jelasnya.
Rustam mengungkapkan, jalan yang rencananya dibangun di area mal sepanjang 200 meter. Kedua sisi jalan akan dipisah taman.
"Jadi nanti jalan yang dibuat, akan mempermudah akses jalan. Ini sudah lama sebenarnya. Karena ini untuk fungsi jalan," pungkas Rustam.
Kasatpol PP Jakarta Utara, Iyan Sofyan Hadi mengatakan, pihaknya menurunkan 50 petugas untuk membantu pembongkaran.
"Lahan ini milik Jakpro, BUMD DKI. Jadi tidak ada ganti rugi. Kalau pemilik gedung golf silakan saja mereka membicarakan lebih lanjut dengan manajemen mal," ujar Iyan kepada wartawan di lokasi, Jumat (30/1).
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi menuturkan, nantinya bekas lahan parkir tersebut akan dijadikan akses jalan Pluit Putra Putri.
"Pembongkaran ini untuk membuka Jalan Pluit Putra-Putri menuju Jalan Pluit Permai. Sesuai tata kota itu juga harusnya jalan. Pembongkaran dilakukan sendiri tadi oleh pihak Pluit Village. Kami memantau langsung pelaksanaannya. Mereka kooperatif," jelasnya.
Rustam mengungkapkan, jalan yang rencananya dibangun di area mal sepanjang 200 meter. Kedua sisi jalan akan dipisah taman.
"Jadi nanti jalan yang dibuat, akan mempermudah akses jalan. Ini sudah lama sebenarnya. Karena ini untuk fungsi jalan," pungkas Rustam.
Pecat Pegawai Malas, Ahok: Banyak yang Tak Mau Saya Lama Jadi Gubernur
Jakarta -Memberi pidato di depan sejumlah pegawai Bank DKI, Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan rencananya untuk 'bersih-bersih' di tubuh Pemerintah Provinsi dan BUMD.
"Habis ini (pembenahan PNS), Saya mulai membersihkan BUMD. Kita kenapa mulai melakukan pembersihan BUMD ? Jadi kalau Bapak Ibu masih bekerja dengan mental yang lama, pasti kami keluarkan," jelas Ahok kepada pegawai Bank DKI yang sahamnya dimiliki Pemprov DKI.
Pengarahan ini disampaikan Ahok dalam acara Workshop Bank DKI di Putri Duyung Cottage, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
Ahok mengatakan, pegawai yang tidak berkinerja baik dan bermalas-malasan akan ditawarkan pengunduran diri terlebih dahulu. Bila tak mau mundur, dirinya tak segan langsung memecat.
"Kami tidak ada toleransi untuk itu. Karena ini uang rakyat, jadi siapa pun dia kalau berpikiran malas, saya keluarkan dia. Tidak ada toleransi," tegas Ahok.
Ahok sadar, langkah tegasnya bakal membuat sejumlah pihak tidak senang. Bahkan Ahok sadar banyak orang yang berharap dirinya tak lama menjadi gubernur.
"Nah tentu saya sadar juga, banyak orang ,berharap jangan lama-lama dia jadi Gubernur, nanti repot kita. Saya sadar betul. Tapi nggak apa-apa. Yang berharap seperti itu minimal dia ketemu saya sampai 2017," jelas Ahok.
"Habis ini (pembenahan PNS), Saya mulai membersihkan BUMD. Kita kenapa mulai melakukan pembersihan BUMD ? Jadi kalau Bapak Ibu masih bekerja dengan mental yang lama, pasti kami keluarkan," jelas Ahok kepada pegawai Bank DKI yang sahamnya dimiliki Pemprov DKI.
Pengarahan ini disampaikan Ahok dalam acara Workshop Bank DKI di Putri Duyung Cottage, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
Ahok mengatakan, pegawai yang tidak berkinerja baik dan bermalas-malasan akan ditawarkan pengunduran diri terlebih dahulu. Bila tak mau mundur, dirinya tak segan langsung memecat.
"Kami tidak ada toleransi untuk itu. Karena ini uang rakyat, jadi siapa pun dia kalau berpikiran malas, saya keluarkan dia. Tidak ada toleransi," tegas Ahok.
Ahok sadar, langkah tegasnya bakal membuat sejumlah pihak tidak senang. Bahkan Ahok sadar banyak orang yang berharap dirinya tak lama menjadi gubernur.
"Nah tentu saya sadar juga, banyak orang ,berharap jangan lama-lama dia jadi Gubernur, nanti repot kita. Saya sadar betul. Tapi nggak apa-apa. Yang berharap seperti itu minimal dia ketemu saya sampai 2017," jelas Ahok.
"Syukur-syukur kalau ternyata yang mau milih saya lagi 50% + 1, maka saya akan menambah penderitaan dia sampai 2022. Kira-kira begitu," cetus Ahok.
Soal Bank DKI, Ahok bercerita, dirinya di 2017 menargetkan Bank DKI sudah memiliki modal dasar Rp 12,5 triliun. Selain itu, Bank DKI juga harus go public sebelum 2022.
Belum sampai di situ, Bank DKI memiliki tugas berat dari Ahok. Dia ingin Bank DKI tidak hanya berbisnis di Jakarta saja, tapi juga mampu membuka cabang pada seluruh wilayah di Indonesia.
Jumlah kantor Pemprov yang mencapai 500 lebih, dan sekitar 2.000 gedung sekolah yang dimiliki bisa menjadi kesempatan bagi Bank DKI untuk berkembang. "Kita bisa punya ATM bahkan melampaui BCA (Bank Central Asia) lho," kata Ahok.
Soal Bank DKI, Ahok bercerita, dirinya di 2017 menargetkan Bank DKI sudah memiliki modal dasar Rp 12,5 triliun. Selain itu, Bank DKI juga harus go public sebelum 2022.
Belum sampai di situ, Bank DKI memiliki tugas berat dari Ahok. Dia ingin Bank DKI tidak hanya berbisnis di Jakarta saja, tapi juga mampu membuka cabang pada seluruh wilayah di Indonesia.
Jumlah kantor Pemprov yang mencapai 500 lebih, dan sekitar 2.000 gedung sekolah yang dimiliki bisa menjadi kesempatan bagi Bank DKI untuk berkembang. "Kita bisa punya ATM bahkan melampaui BCA (Bank Central Asia) lho," kata Ahok.
Larang Penjualan Bir, Mendag Gobel: Kok Remaja Beli Miras Tak Ditanya KTP?
Jakarta -Mulai 16 April 2015, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel melarang penjualan minuman keras (miras) golongan A, atau dengan kadar alkohol 5% (bir) di tingkat ritel dan minimarket. Apa alasannya?
Rachmat mengatakan, selama ini pembelian miras di minimarket tidak terkendali, dan masyarakat berbagai umur bebas membelinya, meski ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.20/M-DAG/PER/4/2014, yang menyebut minimarket boleh menjual bir, namun calon pembeli harus menunjukkan KTP untuk mencegah pembeli di bawah umur (
Karena itu, baru-baru ini Rachmat mengeluarkan Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang melarang minimarket menjual miras. Aturan ini berlaku mulai 16 April 2015.
Sebelum mengeluarkan aturan ini, Rachmat mengaku telah mengumpulkan pelaku usaha ritel, khususnya pemilik minimarket.
"Saya sudah kumpulkan mereka (pengusaha ritel). Saya tanyakan bagaimana tanggung jawab kalian sebagai pengusaha retail, kok remaja beli miras tidak ditanya KTP. Kok bebas-bebas saja. Kemudian saya minta masukan soal Permendag ini. Nanti saya juga akan ajak ketemu lagi untuk sosialisasi," kata Rachmat di kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Saidi, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
Jadi, bohong bila ada pengusaha ritel yang mengaku tidak menerima sosialisasi larangan penjualan miras ini.
"Mana, mana pelaku ritel yang ngaku nggak saya ajak bicara. Sebut namanya, bawa ke sini," seru Rachmat.
Rachmat mengatakan, selama ini pembelian miras di minimarket tidak terkendali, dan masyarakat berbagai umur bebas membelinya, meski ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.20/M-DAG/PER/4/2014, yang menyebut minimarket boleh menjual bir, namun calon pembeli harus menunjukkan KTP untuk mencegah pembeli di bawah umur (
Karena itu, baru-baru ini Rachmat mengeluarkan Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang melarang minimarket menjual miras. Aturan ini berlaku mulai 16 April 2015.
Sebelum mengeluarkan aturan ini, Rachmat mengaku telah mengumpulkan pelaku usaha ritel, khususnya pemilik minimarket.
"Saya sudah kumpulkan mereka (pengusaha ritel). Saya tanyakan bagaimana tanggung jawab kalian sebagai pengusaha retail, kok remaja beli miras tidak ditanya KTP. Kok bebas-bebas saja. Kemudian saya minta masukan soal Permendag ini. Nanti saya juga akan ajak ketemu lagi untuk sosialisasi," kata Rachmat di kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Saidi, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
Jadi, bohong bila ada pengusaha ritel yang mengaku tidak menerima sosialisasi larangan penjualan miras ini.
"Mana, mana pelaku ritel yang ngaku nggak saya ajak bicara. Sebut namanya, bawa ke sini," seru Rachmat.
Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor, Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin
Jakarta -Peredaran baju bekas ilegal yang diimpor dari luar negeri terus marak terjadi. Masyarakat masih gemar membeli baju bekas. Melihat kondisi tersebut, Kementerian Perdagangan ingin menyadarkan bahayanya baju bekas.
"Baju bekas itu merupakan barang berbahaya, kami ingin masyarakat sadar itu," ucap Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Widodo, ditemui di Kantor Kemendag, Sabtu (31/1/2015).
Widodo mengatakan, pihaknya sudah melakukan penelitian dengan mengambil sampel 25 pakaian bekas yang dijual di Pasar Senen. Sempel 25 pakaian bekas tersebut terdiri dari 5 kelompok pakaian anak, wanita, dan pria.
"Baru kami pisahkan masing-masing kelompok, itu di tangan saja sudah terasa gatal. Setelah dilakukan uji laboratorium, dan hasilnya pakaian tersebut mengandung banyak bakteri mikrobiologis. Kalau digunakan akan kena gatal-gatal, diare, dan yang mengerikan bisa terkena penyakit saluran kelamin," ungkap Widodo.
Bahkan, yang lebih mengerikan lagi kata Widodo, dalam sampel baju yang diuji di laboratorium tersebut ditemukan bekas noda menstruasi.
"Dalam penelitian yang kami lakukan itu, pakaian itu ada noda menstruasi juga yang diperdagangkan di sana (Pasar Senen). Kemudian itu kalau kita lihat setelah satu bulan penelitian, itu kita temukan ada 216 ribu koloni (kuman) per gram," tambahnya.
Widodo menegaskan, Indonesia melarang barang bekas termasuk pakaian bekas masuk ke wilayah Indonesia. Namun yang terjadi, barang-barang ini bisa melenggang masuk bebas melalui pelabuhan tidak resmi alias pelabuhan tikus.
"Barang ini masuk melakui pelabuhan tikus-tikus itu," katanya.
Ia mengharapkan, agar peredaran pakaian bekas ini tidak ada lagi, selain pengetatan pintu-pintu masuk pakaian bekas ini ke wilayah Indonesia. Pihaknya mengharapkan kesadaran masyarakat betapa bahayanya pakaian bekas ini, bila digunakan. Pasalnya, baju bekas ilegal akan selalu ada dan makin banyak jumlahnya, karena konsumen Indonesia banyak yang beli.
"Makanya kita pendekatan ke konsumen supaya konsumen cerdas. Seperti yang kita lakukan ke buah apel. Kan kita infokan, apel cuma dua yang nggak boleh yakni jenis granny smith dan galla. Tapi ternyata mereka setiap membeli, kalau tidak ada labelnya mereka tidak membeli. Itu buktinya konsumen kita cerdas kalau tidak ada keterangan tidak ambil risiko. Kita harap, pakaian bekas begitu juga. Kita sudah sosialisasikan, kita harap nggak ada yang beli lagi. Karena kalau konsumen sudah tidak membeli itu yang paling ampuh," tutup Widodo.
(rrd/dnl)
"Baju bekas itu merupakan barang berbahaya, kami ingin masyarakat sadar itu," ucap Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Widodo, ditemui di Kantor Kemendag, Sabtu (31/1/2015).
Widodo mengatakan, pihaknya sudah melakukan penelitian dengan mengambil sampel 25 pakaian bekas yang dijual di Pasar Senen. Sempel 25 pakaian bekas tersebut terdiri dari 5 kelompok pakaian anak, wanita, dan pria.
"Baru kami pisahkan masing-masing kelompok, itu di tangan saja sudah terasa gatal. Setelah dilakukan uji laboratorium, dan hasilnya pakaian tersebut mengandung banyak bakteri mikrobiologis. Kalau digunakan akan kena gatal-gatal, diare, dan yang mengerikan bisa terkena penyakit saluran kelamin," ungkap Widodo.
Bahkan, yang lebih mengerikan lagi kata Widodo, dalam sampel baju yang diuji di laboratorium tersebut ditemukan bekas noda menstruasi.
"Dalam penelitian yang kami lakukan itu, pakaian itu ada noda menstruasi juga yang diperdagangkan di sana (Pasar Senen). Kemudian itu kalau kita lihat setelah satu bulan penelitian, itu kita temukan ada 216 ribu koloni (kuman) per gram," tambahnya.
Widodo menegaskan, Indonesia melarang barang bekas termasuk pakaian bekas masuk ke wilayah Indonesia. Namun yang terjadi, barang-barang ini bisa melenggang masuk bebas melalui pelabuhan tidak resmi alias pelabuhan tikus.
"Barang ini masuk melakui pelabuhan tikus-tikus itu," katanya.
Ia mengharapkan, agar peredaran pakaian bekas ini tidak ada lagi, selain pengetatan pintu-pintu masuk pakaian bekas ini ke wilayah Indonesia. Pihaknya mengharapkan kesadaran masyarakat betapa bahayanya pakaian bekas ini, bila digunakan. Pasalnya, baju bekas ilegal akan selalu ada dan makin banyak jumlahnya, karena konsumen Indonesia banyak yang beli.
"Makanya kita pendekatan ke konsumen supaya konsumen cerdas. Seperti yang kita lakukan ke buah apel. Kan kita infokan, apel cuma dua yang nggak boleh yakni jenis granny smith dan galla. Tapi ternyata mereka setiap membeli, kalau tidak ada labelnya mereka tidak membeli. Itu buktinya konsumen kita cerdas kalau tidak ada keterangan tidak ambil risiko. Kita harap, pakaian bekas begitu juga. Kita sudah sosialisasikan, kita harap nggak ada yang beli lagi. Karena kalau konsumen sudah tidak membeli itu yang paling ampuh," tutup Widodo.
Tim DVI: Kini Kondisi Jenazah AirAsia yang Ditemukan Kebanyakan Tak Utuh
Foto:Zainal/detikcom"Kenapa kita sebut <i>body part</i>? Karena yang ditemukan saat ini kebanyakan sudah tidak utuh jadi kemungkinan besar jumlah yang ditemukan akan lebih banyak dari jumlah keseluruhan korban. Bisa jadi satu jenazah ada dua body part atau lebih," ucap Ketua Tim DVI Jatim dan regional tengah, Kombes Pol dr Budiyono saat mengumumkan 4 penumpang AirAsia yang teridentifikasi di Mapolda Jatim, Sabtu (31/1/2015).
Perwira menengah yang juga menjabat Kabid Dokkes Polda Jatim ini mencontohkan pengiriman pada Sabtu (31/1) pagi, pihaknya mendapat kiriman dua <i>body part</i> dari rumah sakit Makasar. "Kondisinya hanya sebagian badan jenazah, satu <i>body part</i> pinggul ke bawah dan satu lagi, tanpa tangan serta tanpa kepala," beber dia.
Tak hanya dua jenazah yang baru diterima hari ini saja, Budiyono mengaku kerap mendapat kiriman korban AirAsia yang kondisinya tidak utuh. Meski kondisi jenazah yang diterimanya hanya <i>body part</i>, pemilik pangkat melati tiga ini menegaskan akan tetap mengidentifikasi dengan metode primer yakni pencocokan sampel DNA yang paling efektif.
"Paling efektif saat ini dengan pencocokan sampel DNA," pungkasnya.
Hingga saat ini jumlah <i>body part</i> penumpang AirAsia yang diterima DVI sebanyak 76 potongan tubuh. Sementara itu, 64 potongan lainnya diantaranya sudah teridentifikasi dan diserahkan ke keluarga penumpang.
Begini Penelaahan Arkeolog pada Batu Bergambar Naga yang Penuh Misteri di Kuningan
Pada 23-25 Januari lalu, Masyarakat Arkeologi Indonesia (MARI) melakukan ekspedisi arkeologi publik. Salah satu yang diteliti yakni meneliti batu yang kedua. Ada dua batu menhir yang tegak berdiri di puncak gunung.
"Batu tersebut memiliki tiga sisi. Sisi pertama ada relief kepala naga sampai bagian badan. Sisi kedua ada relief naga utuh mulai dari kepala, badan, dan ekor yang bercabang tiga. Lalu ada figur manusia memegang buntut naga tersebut. Figur manusia ini tidak memakai penutup di bagian bawahnya, sehingga alat kelamin laki-laki terlihat jelas pada relief tersebut," jelas Ketua MARI yang juga Arkeolog UI Ali Akbar, Sabtu (31/1/2015).
Menurut dia, relief sisi yang ketiga cukup kaya bentuk. Terdapat relief yang menarik untuk ditelaah.
"Seperti tokoh Semar dan Togog, rumah atau gunung, burung, bokor, ular, dan tiga figur berkepala hewan namun berbadan manusia. Relief tersebut dipahat dengan teknik relief rendah sehingga cenderung tipis atau dua dimensi," imbuh dia.
"Bardasarkan penelitian kali ini sepertinya sudah mulai terungkap mitologi yang dipercaya masyarakat saat itu. Bahkan kosmologi yang berkembang saat ini sudah mulai dapat ditafsiirkan. Misalnya kemungkinan perkawinan antara naga dan figur lelaki tanpa celana. Tapi masih banyak misteri yang menganga," tambah Ali.
Di sekitar menhir terdapat struktur batu seperti bangunan punden berundak. Selain itu terdapat struktur batu seperti pondasi bangunan dengan ukuran panjang dan lebar sekitar 5 meter. Pada salah satu sisinya terdapat tangga. Diduga masih banyak bentuk kepurbakalaan lainnya jika dilakukan penelitian secara seksama.
Untuk mencapai situs di puncak gunung tersebut harus berjalan kaki menerobos hutan tanpa adanya jalur pendakian. Oleh MARI kali ini dilakukan program pengabdian pada masyarakat. Warga Dusun Banjaran yang bermukim di kaki Gunung Tilu diberi pelatihan untuk menjadi pemandu jika ada pengunjung yang ingin melihat situs. Warga diberi pengetahuan mengenai arkeologi dan peninggalan yang ada di situs tersebut. Mengingat cukup sulitnya medan, maka pengunjung situs disarankan dipandu oleh warga Dusun Banjaran.
Ahok: Penderitaan Bapak Ibu Berlanjut Sampai Oktober 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan akan terus melakukan reformasi birokrasi jika masih ada pegawai yang tidak bekerja dengan baik.
Setelah merombak ribuan pejabat Pemprov DKI, Basuki bakal merombak jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI khususnya Direktur Utama (Dirut). Hal ini disampaikan Basuki saat menjadi pembicara Rapat Pimpinan (Rapim) Bank DKI Tahun 2015, di Candi Bentar, Putri Duyung, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
"Banyak (pegawai) yang berharap saya jangan lama-lama jadi Gubernur, bisa repot, saya juga menyadari hal itu. Tapi penderitaan bapak dan ibu masih berlanjut sampai Oktober 2017 dan pasti ada foto saya di Balaikota. Syukur-syukur yang masih ingin saya jadi Gubernur itu jumlahnya 50 persen plus 1, jadi penderitaan bapak ibu bertambah sampai 2022," kata Basuki yang mengundang gelak tawa para peserta rapim.
Ia menjelaskan, reformasi birokrasi membuat para pegawai merasa tidak menjadi seorang senior yang terlalu lama menjabat jabatan tertentu. Basuki tidak ingin adanya kesenjangan antara pegawai baru dengan para pejabatnya di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebab, lanjut dia, para staf bisa diangkat menjadi pejabat dan pejabat bisa dengan mudah distafkan olehnya.
"Pada 2 Januari kemarin saya banyak memotong jabatan. Saya tidak lagi bicara evaluasi tiga bulan, kalau minggu depan saya dengar hal-hal yang tidak enak, langsung saya stafkan pejabatnya. Saya lebih baik buat kebijakan salah menstafkan pejabat daripada warga DKI menderita selama lima tahun," kata Basuki.
Lebih lanjut ia berharap para jajaran direksi BUMD maupun pejabat DKI untuk meninggalkan kebiasaan lama dengan "bermain" proyek maupun anggaran. "Siapapun yang malas, saya keluarkan, tidak ada toleransi," kata Basuki.
Sebagai informasi, dalam acara itu turut hadir Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Dirut Bank DKI Eko Budiwiyono, Asisten Perekonomian DKI Franky Mangatas, Kepala Biro Perekonomian DKI Adi Ariantara, dan lainnya.
Setelah merombak ribuan pejabat Pemprov DKI, Basuki bakal merombak jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI khususnya Direktur Utama (Dirut). Hal ini disampaikan Basuki saat menjadi pembicara Rapat Pimpinan (Rapim) Bank DKI Tahun 2015, di Candi Bentar, Putri Duyung, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
"Banyak (pegawai) yang berharap saya jangan lama-lama jadi Gubernur, bisa repot, saya juga menyadari hal itu. Tapi penderitaan bapak dan ibu masih berlanjut sampai Oktober 2017 dan pasti ada foto saya di Balaikota. Syukur-syukur yang masih ingin saya jadi Gubernur itu jumlahnya 50 persen plus 1, jadi penderitaan bapak ibu bertambah sampai 2022," kata Basuki yang mengundang gelak tawa para peserta rapim.
Ia menjelaskan, reformasi birokrasi membuat para pegawai merasa tidak menjadi seorang senior yang terlalu lama menjabat jabatan tertentu. Basuki tidak ingin adanya kesenjangan antara pegawai baru dengan para pejabatnya di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebab, lanjut dia, para staf bisa diangkat menjadi pejabat dan pejabat bisa dengan mudah distafkan olehnya.
"Pada 2 Januari kemarin saya banyak memotong jabatan. Saya tidak lagi bicara evaluasi tiga bulan, kalau minggu depan saya dengar hal-hal yang tidak enak, langsung saya stafkan pejabatnya. Saya lebih baik buat kebijakan salah menstafkan pejabat daripada warga DKI menderita selama lima tahun," kata Basuki.
Lebih lanjut ia berharap para jajaran direksi BUMD maupun pejabat DKI untuk meninggalkan kebiasaan lama dengan "bermain" proyek maupun anggaran. "Siapapun yang malas, saya keluarkan, tidak ada toleransi," kata Basuki.
Sebagai informasi, dalam acara itu turut hadir Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Dirut Bank DKI Eko Budiwiyono, Asisten Perekonomian DKI Franky Mangatas, Kepala Biro Perekonomian DKI Adi Ariantara, dan lainnya.
Lucu.... Gaji Besar Malah Membuat Resah Sebagian PNS DKI Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Gaji selangit yang akan diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membuat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta khawatir. Pasalnya, konsekuensi yang diberikan kepada PNS DKI adalah pemotongan gaji. Padahal, selama ini mereka hanya terbiasa dengan absen dan penilaian dari atasan.
Salah satu staf Pengamanan Dalam (Pamdal) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak ingin disebutkan namanya merasa keberatan dengan konsekuensinya. Menurutnya, terlalu berat jika terlambat sekian menit harus dipotong gajinya.
"Saya cuma bisa ngomong istigfar. Karena kan kalau kita pulang sampai malam bilangnya pengabdian," kata dia.
Terlebih besaran potongannya, yaitu alpa 5 persen, izin 3 persen, sakit 2,5 persen, dan datang terlambat atau cepat pulang perhitungan pemotongannya sekitar 3 persen. "Masa sakit saja dipotong juga. Kan aneh, jadi mending enggak usah naik gaji deh," ungkapnya.
Hal berbeda diungkapkan Kepala Biro Umum Pemprov DKI Agustino Darmawan. Dia mengaku setuju dengan rencana pemotongan gaji kalau PNS DKI telat. Menurutnya, dengan adanya konsekuensi itu, PNS DKI tidak akan membandel dan telat masuk kerja.
"Harus tegas kalau semua mau tertib. Saya setuju dan mendukung langkah itu," tuturnya.(Bintang Pradewo)
Ini Jawaban Kemenhub atas Kemarahan Ahok
JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, lima bus tingkat hibah Tahir Foundation tidak sesuai dengan spesifikasi bus yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
Kepala Pusat Komunikasi Kemenhub JA Barata mengaku tidak berniat untuk menghalang-halangi Pemprov DKI dalam mengoperasikan lima bus tingkat tersebut. Hanya saja, ia meminta spesifikasi bus tingkat disesuaikan dengan peraturan yang ada.
"Sepanjang persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terpenuhi, silakan beroperasi. Tidak ada keinginan kami untuk menghalang-halangi," kata Barata, Jumat (30/1/2015).
Dari hasil penelitian Kemenhub, kelima bus tingkat merek Mercedes Benz tersebut menggunakan sasis (kerangka) untuk busmaxi dan bukan untuk bus tingkat. Dengan demikian, bus tersebut tidak memenuhi standar PP Nomor 55 Tahun 2012.
Pemprov DKI, kata dia, harus segera menyesuaikan sasis atau rangka bus tingkat yang diatur dalam PP tersebut. Adapun spesifikasi yang terdapat dalam PP tersebut, di antaranya, berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatan (JBB) paling sedikit 21.000-24.000 kilogram, panjang keseluruhan sekitar 9.000 milimeter hingga 13.500 mm (9-13,5 meter), lebar keseluruhan tidak lebih 2.500 mm, dan tinggi bus tingkat tidak lebih dari 4.200 mm.
Lebih lanjut, ia mengimbau Pemprov DKI untuk berkomunikasi dengan pihak karoseri Mercedez Benz sehingga mereka dapat memenuhi spesifikasi sesuai aturan yang telah ditetapkan. "Kami kan harus melihat pabrikan Mercedes-nya seperti apa, baru dibicarakan. Yang terpenting bus tingkat itu harus mematuhi PP Nomor 55 Tahun 2012," ujar Barata.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kesal kepada Kemenhub karena menghambat operasional bus sumbangan Tahir Foundation bermerek Mercedes Benz. Hingga kini, lima bus tingkat gratis yang akan melintas di sepanjang rute pelarangan motor, Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, itu masih belum beroperasi.
Basuki mengaku pihak Kemenhub menuding bus sumbangan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak lolos uji tipe. Ia kesal hanya karena berat bus sumbangan itu lebih ringan dari aturan berat bus di dalam PP Nomor 5 Tahun 2012 tentang kendaraan.
"Lebih ringan makin baik dong? Dia bilang enggak sesuai PP beratnya, makanya saya ngamuk dan kesal. Masa Mercedes Benz enggak sesuai spesifikasi dan bus buatan China Wei Chai itu dibilang sesuai spesifikasi? Saya mempertanyakan kenapa sebuah PP (peraturan pemerintah) dibuat untuk menghambat orang gituloh?," kata Basuki.
Kepala Pusat Komunikasi Kemenhub JA Barata mengaku tidak berniat untuk menghalang-halangi Pemprov DKI dalam mengoperasikan lima bus tingkat tersebut. Hanya saja, ia meminta spesifikasi bus tingkat disesuaikan dengan peraturan yang ada.
"Sepanjang persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terpenuhi, silakan beroperasi. Tidak ada keinginan kami untuk menghalang-halangi," kata Barata, Jumat (30/1/2015).
Dari hasil penelitian Kemenhub, kelima bus tingkat merek Mercedes Benz tersebut menggunakan sasis (kerangka) untuk busmaxi dan bukan untuk bus tingkat. Dengan demikian, bus tersebut tidak memenuhi standar PP Nomor 55 Tahun 2012.
Pemprov DKI, kata dia, harus segera menyesuaikan sasis atau rangka bus tingkat yang diatur dalam PP tersebut. Adapun spesifikasi yang terdapat dalam PP tersebut, di antaranya, berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatan (JBB) paling sedikit 21.000-24.000 kilogram, panjang keseluruhan sekitar 9.000 milimeter hingga 13.500 mm (9-13,5 meter), lebar keseluruhan tidak lebih 2.500 mm, dan tinggi bus tingkat tidak lebih dari 4.200 mm.
Lebih lanjut, ia mengimbau Pemprov DKI untuk berkomunikasi dengan pihak karoseri Mercedez Benz sehingga mereka dapat memenuhi spesifikasi sesuai aturan yang telah ditetapkan. "Kami kan harus melihat pabrikan Mercedes-nya seperti apa, baru dibicarakan. Yang terpenting bus tingkat itu harus mematuhi PP Nomor 55 Tahun 2012," ujar Barata.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kesal kepada Kemenhub karena menghambat operasional bus sumbangan Tahir Foundation bermerek Mercedes Benz. Hingga kini, lima bus tingkat gratis yang akan melintas di sepanjang rute pelarangan motor, Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, itu masih belum beroperasi.
Basuki mengaku pihak Kemenhub menuding bus sumbangan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak lolos uji tipe. Ia kesal hanya karena berat bus sumbangan itu lebih ringan dari aturan berat bus di dalam PP Nomor 5 Tahun 2012 tentang kendaraan.
"Lebih ringan makin baik dong? Dia bilang enggak sesuai PP beratnya, makanya saya ngamuk dan kesal. Masa Mercedes Benz enggak sesuai spesifikasi dan bus buatan China Wei Chai itu dibilang sesuai spesifikasi? Saya mempertanyakan kenapa sebuah PP (peraturan pemerintah) dibuat untuk menghambat orang gituloh?," kata Basuki.
Mimpi Ahok, Beli Tol Dalam Kota dan Dijadikan Jalur ERP
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta memiliki keinginan untuk dapat membeli seluruh tol dalam kota di Jakarta. Hanya saja, ia menyadari hal itu sulit terwujud. Sebab, Pemprov DKI maupun BUMD DKI memiliki keterbatasan modal membeli tol dalam kota.
"Yang ada, kalau mau nyeleneh, jalan tol di Jakarta mau kami beli dan dijadikan jalan berbayar ERP (electronic road pricing). Biar duitnya hasil ESRP itu pung pung pung pung masuk semua (ke pendapatan asli DKI)," kata Basuki, di Balaikota, Sabtu (31/1/2015).
Apabila jalan tol dalam kota itu menjadi wewenang Pemprov DKI, lanjut Basuki, pihaknya tidak perlu kesulitan mengontak pemerintah pusat untuk menaikkan tarif.
"Pokoknya enggak ada lagi cerita tol, semua jalan pakai ERP. Kalau masih macet juga, enggak perlu minta menteri naikkan tarif. Tapi ya semuanya (bisa terwujud) kalau kami (DKI) punya duit," kata Basuki terkekeh.
Basuki meyakini penerapan ERP akan lebih menguntungkan ketimbang jaaln tol. Hal ini dikarenakan sistem ERP telah memiliki tarif sendiri untuk melewati jalan yang sudah terdaftar oleh mesin berbayar itu.
Sementara itu pembangunan jalan tol akan menghabiskan banyak biaya. Seperti pembayaran gaji direksi, petugas, dan harus membayar pajak. Lebih lanjut, Basuki mengaku tengah mempersiapkan bus tingkat gratis di sepanjang rute pemberlakuan ERP, Jalan Sudirman dan Jalan HR. Rasuna Said. Karena melewati jalan yang terdaftar ERP tersebut mahal, Ahok sudah mempersiapkan bus tingkat gratis.
"Seharunya semua jalan dikenakan ERP, parkir meter. Saya suka seluruh jalan dikenakan ERP daripada tol," ujar suami Veronica Tan itu.
"Yang ada, kalau mau nyeleneh, jalan tol di Jakarta mau kami beli dan dijadikan jalan berbayar ERP (electronic road pricing). Biar duitnya hasil ESRP itu pung pung pung pung masuk semua (ke pendapatan asli DKI)," kata Basuki, di Balaikota, Sabtu (31/1/2015).
Apabila jalan tol dalam kota itu menjadi wewenang Pemprov DKI, lanjut Basuki, pihaknya tidak perlu kesulitan mengontak pemerintah pusat untuk menaikkan tarif.
"Pokoknya enggak ada lagi cerita tol, semua jalan pakai ERP. Kalau masih macet juga, enggak perlu minta menteri naikkan tarif. Tapi ya semuanya (bisa terwujud) kalau kami (DKI) punya duit," kata Basuki terkekeh.
Basuki meyakini penerapan ERP akan lebih menguntungkan ketimbang jaaln tol. Hal ini dikarenakan sistem ERP telah memiliki tarif sendiri untuk melewati jalan yang sudah terdaftar oleh mesin berbayar itu.
Sementara itu pembangunan jalan tol akan menghabiskan banyak biaya. Seperti pembayaran gaji direksi, petugas, dan harus membayar pajak. Lebih lanjut, Basuki mengaku tengah mempersiapkan bus tingkat gratis di sepanjang rute pemberlakuan ERP, Jalan Sudirman dan Jalan HR. Rasuna Said. Karena melewati jalan yang terdaftar ERP tersebut mahal, Ahok sudah mempersiapkan bus tingkat gratis.
"Seharunya semua jalan dikenakan ERP, parkir meter. Saya suka seluruh jalan dikenakan ERP daripada tol," ujar suami Veronica Tan itu.
Suatu Hari di Rumah Susun Tzu Chi...
JAKARTA, KOMPAS.com — Hari mulai beranjak siang. Beberapa warga yang kebanyakan perempuan keluar dari pintu-pintu yang di atasnya terdapat nomor blok dan nomor pintu. Sebagian ada yang mencari makanan di pedagang gerobak yang tak jauh dari pintu rumah mereka. Sisanya asyik mengobrol dengan tetangga sambil menyusui anak mereka yang masih kecil.
Pemandangan tersebut dapat ditemukan di Kompleks Rumah Susun (Rusun) Cinta Kasih Buddha Tzu Chi, Cengkareng, Jakarta Barat. Rusun yang berdiri sejak tahun 2003 itu kebanyakan diisi oleh warga binaan dari bantaran Kali Angke, Kapuk, dan daerah-daerah di sekitarnya.
Salah satu warga penghuni rusun di lantai dasar adalah Ainur Samkah (35). Ainur atau yang biasa dipanggil Nur mengaku sudah sejak awal 2003 menghuni rusun itu bersama keluarganya sampai sekarang. Karena menerapkan sistem sewa, Nur diwajibkan untuk membayar sejumlah uang setiap bulannya.
"Sebulan di sini Rp 90.000, sudah termasuk keamanan, kebersihan. Kalau air dan listrik (bayar) sendiri-sendiri," kata Nur kepada Kompas.com, Kamis (29/1/2015).
Biaya sewa tersebut terhitung murah bagi Nur. Terlebih lagi, pengelola rusun dari Yayasan Buddha Tzu Chi juga menyediakan fasilitas pendidikan di dalam kompleks rusun sehingga anak-anak di rusun tersebut dapat bersekolah di sana dari jenjang sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) dengan harga yang murah.
"Kalau dulu tahun 2003 kita cuma bayar Rp 10.000 untuk tahun pertama. Dapat seragam sama buku gratis. Kalau sekarang, bayarnya saya lupa, kayaknya enggak sampai Rp 100.000 juga," kata Nur.
Bisa berjualan
Dengan tinggal di rusun, Nur diperbolehkan oleh pengelola untuk membuka usaha kecil-kecilan di lantai dasar dekat tempat tinggalnya. Nur yang menjual soto mi seharga Rp 6.000 per mangkuk dan es campur seharga Rp 2.000 per gelas ini juga tidak dimintai biaya tambahan oleh pengelola.
Di rusun tersebut, juga terdapat sebuah kawasan yang dihuni banyak pedagang gerobak yang menjual berbagai macam makanan. Mereka adalah warga rusun sendiri.
Warga lainnya, Dian Puspitasari (27), mengaku senang tinggal di Rusun Cinta Kasih, terutama karena kebersihannya. Bahkan, Dian dan warga lainnya tidak segan beraktivitas di lantai selasar rusun sambil menikmati es campur buatan Nur.
Alas kaki
Warga rusun sudah terbiasa melepas alas kakinya sebelum menginjak lantai selasar. Bagi yang unit rusunnya di lantai atas, alas kaki mereka dibawa. Tidak terkecuali untuk anak kecil, mereka juga sudah paham dengan kebiasaan tersebut.
"Kita juga berapa lama sekali ada kerja bakti bersih-bersih. Tapi, kalau hari-hari biasa, ya kita-kita saja yang bersihin lantai kita sendiri," tutur Dian.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan rusun milik pemerintah daerah yang berada di sekitarnya. Salah satu contoh Rusun Daan Mogot. Rusun yang memiliki delapan menara itu belum jelas soal pembayaran sewanya dari kebijakan awal yang memberikan gratis selama enam bulan.
Bahkan, lokasi rusun sendiri sulit dijangkau karena akses dari jalan besar sampai ke dalam kompleks rusun jauhnya sekitar 1 kilometer, dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Beberapa warga yang sudah tinggal di sana sempat mengeluhkan jauhnya jarak jika mau mengantar anak sekolah.
Pemandangan tersebut dapat ditemukan di Kompleks Rumah Susun (Rusun) Cinta Kasih Buddha Tzu Chi, Cengkareng, Jakarta Barat. Rusun yang berdiri sejak tahun 2003 itu kebanyakan diisi oleh warga binaan dari bantaran Kali Angke, Kapuk, dan daerah-daerah di sekitarnya.
Salah satu warga penghuni rusun di lantai dasar adalah Ainur Samkah (35). Ainur atau yang biasa dipanggil Nur mengaku sudah sejak awal 2003 menghuni rusun itu bersama keluarganya sampai sekarang. Karena menerapkan sistem sewa, Nur diwajibkan untuk membayar sejumlah uang setiap bulannya.
"Sebulan di sini Rp 90.000, sudah termasuk keamanan, kebersihan. Kalau air dan listrik (bayar) sendiri-sendiri," kata Nur kepada Kompas.com, Kamis (29/1/2015).
Biaya sewa tersebut terhitung murah bagi Nur. Terlebih lagi, pengelola rusun dari Yayasan Buddha Tzu Chi juga menyediakan fasilitas pendidikan di dalam kompleks rusun sehingga anak-anak di rusun tersebut dapat bersekolah di sana dari jenjang sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) dengan harga yang murah.
"Kalau dulu tahun 2003 kita cuma bayar Rp 10.000 untuk tahun pertama. Dapat seragam sama buku gratis. Kalau sekarang, bayarnya saya lupa, kayaknya enggak sampai Rp 100.000 juga," kata Nur.
Bisa berjualan
Dengan tinggal di rusun, Nur diperbolehkan oleh pengelola untuk membuka usaha kecil-kecilan di lantai dasar dekat tempat tinggalnya. Nur yang menjual soto mi seharga Rp 6.000 per mangkuk dan es campur seharga Rp 2.000 per gelas ini juga tidak dimintai biaya tambahan oleh pengelola.
Di rusun tersebut, juga terdapat sebuah kawasan yang dihuni banyak pedagang gerobak yang menjual berbagai macam makanan. Mereka adalah warga rusun sendiri.
Warga lainnya, Dian Puspitasari (27), mengaku senang tinggal di Rusun Cinta Kasih, terutama karena kebersihannya. Bahkan, Dian dan warga lainnya tidak segan beraktivitas di lantai selasar rusun sambil menikmati es campur buatan Nur.
Alas kaki
Warga rusun sudah terbiasa melepas alas kakinya sebelum menginjak lantai selasar. Bagi yang unit rusunnya di lantai atas, alas kaki mereka dibawa. Tidak terkecuali untuk anak kecil, mereka juga sudah paham dengan kebiasaan tersebut.
"Kita juga berapa lama sekali ada kerja bakti bersih-bersih. Tapi, kalau hari-hari biasa, ya kita-kita saja yang bersihin lantai kita sendiri," tutur Dian.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan rusun milik pemerintah daerah yang berada di sekitarnya. Salah satu contoh Rusun Daan Mogot. Rusun yang memiliki delapan menara itu belum jelas soal pembayaran sewanya dari kebijakan awal yang memberikan gratis selama enam bulan.
Bahkan, lokasi rusun sendiri sulit dijangkau karena akses dari jalan besar sampai ke dalam kompleks rusun jauhnya sekitar 1 kilometer, dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Beberapa warga yang sudah tinggal di sana sempat mengeluhkan jauhnya jarak jika mau mengantar anak sekolah.
Tonton Video Anak SMP Beli Miras di Minimarket, Mendag Sebut Indonesia Sudah Kebablasan
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Rahmat Gobel nampak kesal setelah melihat video dimana anak-anak yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) membeli bir di minimarket. Padahal, anak-anak itu jelas membeli bir dengan mengenakan pakaian SMP, putih-biru. Tak ayal, Gobel pun langsung buka suara setelah melihat video itu.
"Kewajiban kita lindungi generasi muda kita, di negara lain saja mau beli miras ditanya umum id card, di negara maju seperti itu, kita sudah kebablasan, di Singapura saja dibatasi," kata dia, di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
Video yang diputarkan dihadapan Mendag itu ditunjukan oleh dari Gerakan Anti Miras (GeNAM). Video itu diambil disalah satu minimarket di daerah Jakarta. Dalam Video itu terlihat ada dua orang anak dengan menggunakan baju sekolah dengan mudah mendapatkan bir. Aksi kedua anak SMP itu dibiarkan begitu saja oleh kasir minimarket.
Setelah menonton video itu, Gobel mengaku akan segera menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait penjualan miras kepada anak-anak. Ia pun nampak semakin yakin dengan kebijakan pelarangan penjualan miras di minimarket yang akan berlaku Maret 2015 nanti.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel melarang penjualan minuman beralkohol golongan A dijual di minimarket. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Itu artinya semua minimarket di seantero Nusantara ini haram menjual minuman beralkohol di bawah 5 persen, termasuk bir.
Penjualan minuman beralkohol golongan A hanya boleh dilakukan oleh supermarket atau hypermarket. Dengan keluarnya aturan ini, pebisnis minimarketwajib menarik minuman beralkohol dari gerai minimarket miliknya paling lambat tiga bulan sejak aturan ini terbit.
Jika aturan tersebut diteken Menteri Perdagangan Rachmat Gobel pekan lalu atau sekitar 16 Januari, pebisnis minimarket memiliki waktu untuk mengosongkan rak minimarket dari minuman beralkohol hingga 16 April.
"Kewajiban kita lindungi generasi muda kita, di negara lain saja mau beli miras ditanya umum id card, di negara maju seperti itu, kita sudah kebablasan, di Singapura saja dibatasi," kata dia, di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
Video yang diputarkan dihadapan Mendag itu ditunjukan oleh dari Gerakan Anti Miras (GeNAM). Video itu diambil disalah satu minimarket di daerah Jakarta. Dalam Video itu terlihat ada dua orang anak dengan menggunakan baju sekolah dengan mudah mendapatkan bir. Aksi kedua anak SMP itu dibiarkan begitu saja oleh kasir minimarket.
Setelah menonton video itu, Gobel mengaku akan segera menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait penjualan miras kepada anak-anak. Ia pun nampak semakin yakin dengan kebijakan pelarangan penjualan miras di minimarket yang akan berlaku Maret 2015 nanti.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel melarang penjualan minuman beralkohol golongan A dijual di minimarket. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Itu artinya semua minimarket di seantero Nusantara ini haram menjual minuman beralkohol di bawah 5 persen, termasuk bir.
Penjualan minuman beralkohol golongan A hanya boleh dilakukan oleh supermarket atau hypermarket. Dengan keluarnya aturan ini, pebisnis minimarketwajib menarik minuman beralkohol dari gerai minimarket miliknya paling lambat tiga bulan sejak aturan ini terbit.
Jika aturan tersebut diteken Menteri Perdagangan Rachmat Gobel pekan lalu atau sekitar 16 Januari, pebisnis minimarket memiliki waktu untuk mengosongkan rak minimarket dari minuman beralkohol hingga 16 April.
Jokowi: Awas Kalau Main-main dengan Hal Pertanian
Presiden RI Joko Widodo tiba di Lapangan Keraswetan, Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (31/1/2015).NGAWI, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi memastikan penyaluran benih dan pupuk ke petani tidak akan mengalami keterlambatan. Sebab, saat ini pemerintah pusat telah mengambil kebijakan penyaluran kedua barang tersebut tidak melalui sistem lelang, melainkan penunjukkan langsung.
Hal itu ia sampaikan di hadapan ratusan petani Jawa Timur, yang berkumpul di lapangan Keraswetan, Ngawi, pada Sabtu (31/1/2015). Mereka berkumpul dalam rangka serah-terima alat mesin pertanian dan bantuan lain dari pemerintah pusat.
Jokowi dalam sambutannya mengatakan, masalah terbesar pertanian ada pada distribusi benih dan pupuk. Pengadaan yang menggunakan sistem lelang, membuat penyalurannya mengalami kemunduran minimal dua bulan.
"Sehingga waktu panen, pupuk baru datang. Waktu dicari, tidak ada," kata Jokowi disambut kata sepakat dari para petani.
Lebih lanjut Jokowi menuturkan, ke depan, khusus penyaluran ke petani, pengadaan benih dan pupuk tidak memerlukan tender atau lelang. Namun, dia juga bilang mekanisme ini baru tahap ujicoba. "(Kalau sudah tanpa lelang) Problem tidak? Terlambat tidak? Karena catatan saya, serapan benih tahun lalu hanya 20 persen. Kalau dicoba masih terlambat berarti ada yang main-main," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Saya bilang, awas kalau main-main dengan hal yang berkaitan dengan pertanian, saya langsung laporkan ke Pak Kapolda," tukas Jokowi.
Basuki: Ini Justru Rampok Duit Orang Kaya Buat Warga Miskin
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim rencananya untuk memperbolehkan kendaraan pribadi masuk jalur transjakarta adalah kebijakan pro rakyat kecil. Sebab, lanjut dia, pengendara kendaraan pribadi yang bisa masuk ke dalam jalur transjakarta itu juga harus membayar kompensasi tinggi.
Basuki menjelaskan, uang hasil pembayaran kendaraan yang menggunakan jalur bus transjakarta tersebut bisa dipergunakan untuk pengoperasian bus-bus transjakarta itu sendiri, termasuk bus tingkat.
"Ini justru namanya merampok orang kaya buat orang miskin, namanya mendistribusi keadilan sosial. Tapi kan (rencana) ini masih kajian, pasti banyak orang berdebat," kata Basuki, di Candi Bentar Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (31/1/2015).
Selain itu, ia juga menampik rencananya ini tidak akan lagi menarik warga menggunakan transportasi umum. Sebab, lanjut dia, hanya warga yang memiliki penghasilan tinggi yang mau membayar denda untuk melintas di jalur transjakarta. Sementara warga lainnya memilih untuk menggunakan bus tingkat gratis yang disediakan DKI.
Pria yang akrab disapa Ahok itu pun mengaku akan merealisasikan rencananya ini setelah bus yang dimiliki DKI cukup. Menurut Basuki, pertengahan tahun ini atau pada Juni 2015, DKI bakal mendapat sebanyak 20 bus transjakarta gandeng bermerek Scania sebanyak 20 unit dan sebanyak 100 unit selesai tahun ini.
Rencananya, jalur transjakarta akan dibuat sebuah gate atau portal dan separatornya ditinggikan. Pengguna kendaraan pribadi pun, lanjut dia, akan membayar tinggi untuk melintas di jalur itu. Pembayaran denda ini pun sedang dalam kajian. Baik itu melalui alat on board unit (OBU) yang terpasang di mobil atau menggunakan uang elektronik.
"Kami ukurnya pakai duit, kalau denda Rp 1 juta masih penuh mobil, ya kami naikkan tarifnya Rp 2 juta sekali lewat, masih penuh lagi kami naikkan lagi Rp 3 juta. Ini uangnya juga untuk operasional transjakarta, lho. Aku enggak tahu ada orang kaya gila yang mau lewat jalur transjakarta Rp 10 juta tiap lewat enggak," kata Basuki.
Basuki menjelaskan, uang hasil pembayaran kendaraan yang menggunakan jalur bus transjakarta tersebut bisa dipergunakan untuk pengoperasian bus-bus transjakarta itu sendiri, termasuk bus tingkat.
"Ini justru namanya merampok orang kaya buat orang miskin, namanya mendistribusi keadilan sosial. Tapi kan (rencana) ini masih kajian, pasti banyak orang berdebat," kata Basuki, di Candi Bentar Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (31/1/2015).
Selain itu, ia juga menampik rencananya ini tidak akan lagi menarik warga menggunakan transportasi umum. Sebab, lanjut dia, hanya warga yang memiliki penghasilan tinggi yang mau membayar denda untuk melintas di jalur transjakarta. Sementara warga lainnya memilih untuk menggunakan bus tingkat gratis yang disediakan DKI.
Pria yang akrab disapa Ahok itu pun mengaku akan merealisasikan rencananya ini setelah bus yang dimiliki DKI cukup. Menurut Basuki, pertengahan tahun ini atau pada Juni 2015, DKI bakal mendapat sebanyak 20 bus transjakarta gandeng bermerek Scania sebanyak 20 unit dan sebanyak 100 unit selesai tahun ini.
Rencananya, jalur transjakarta akan dibuat sebuah gate atau portal dan separatornya ditinggikan. Pengguna kendaraan pribadi pun, lanjut dia, akan membayar tinggi untuk melintas di jalur itu. Pembayaran denda ini pun sedang dalam kajian. Baik itu melalui alat on board unit (OBU) yang terpasang di mobil atau menggunakan uang elektronik.
"Kami ukurnya pakai duit, kalau denda Rp 1 juta masih penuh mobil, ya kami naikkan tarifnya Rp 2 juta sekali lewat, masih penuh lagi kami naikkan lagi Rp 3 juta. Ini uangnya juga untuk operasional transjakarta, lho. Aku enggak tahu ada orang kaya gila yang mau lewat jalur transjakarta Rp 10 juta tiap lewat enggak," kata Basuki.
Subscribe to:
Posts (Atom)