Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, para kepala daerah perlu berhati-hati dalam mengambil berbagai keputusan, utamanya saat penentuan anggaran. Sebab, anggaran merupakan wilayah kerja yang sangat berisiko, baik untuk pemerintah pusat, maupun daerah.
Tjahjo juga menilai, wilayah anggaran rawan menjadi alasan kepala daerah dikriminalisasi. "Kami menyampaikan bagaimana area pemda yang rawan korupsi kan menyangkut perencanaan anggaran," kata Tjahjo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2).
Berbagai rapat kerja di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut Tjahjo, merupakan salah satu cara upaya meminimalisir potensi kepala daerah dikriminalisasi.
"Berbagai rapat kerja di Kemendagri ini untuk mengingatkan dalam fungsi pengawasan dan pembinaan bahwa daerah dalam merencanakan anggaran harus terencana, terukur, detail, laporan-laporan pertanggungjawaban yang benar," jelas Tjahjo.
Selain anggaran, Tjahjo juga menyebut beberapa sumber lain yang potensial menjadikan kebijakan kepala daerah dikriminalisasi.
"Kedua masalah dana hibah dan bansos, yang ketiga masalah perjalanan dinas, keempat masalah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi," ungkap Tjahjo.
Apabila kepala daerah semakin berhati-hati dalam mengelola sektor-sektor tersebut, lanjut Tjahjo, maka potensi kepala daerah dikriminalisasi akan semakin kecil.
"Saya kira sepanjang hati-hati, tidak menimbulkan kerugian negara, memang yang menjadi permasalahan daerah kadang-kadang kebijakan itu kan seorang kepala daerah harus mengambil kebijakan apapun dengan keadaan apapun. Jangan sampai kebijakan itu disalahkan kecuali kebijakan itu menimbulkan kerugian negara ya itu lain lagi," ungkap Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri terus berbenah diri dan memperbaiki mekanisme alokasi dan kucuran anggaran ke daerah-daerah.
Tjahjo juga menilai, wilayah anggaran rawan menjadi alasan kepala daerah dikriminalisasi. "Kami menyampaikan bagaimana area pemda yang rawan korupsi kan menyangkut perencanaan anggaran," kata Tjahjo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2).
Berbagai rapat kerja di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut Tjahjo, merupakan salah satu cara upaya meminimalisir potensi kepala daerah dikriminalisasi.
"Berbagai rapat kerja di Kemendagri ini untuk mengingatkan dalam fungsi pengawasan dan pembinaan bahwa daerah dalam merencanakan anggaran harus terencana, terukur, detail, laporan-laporan pertanggungjawaban yang benar," jelas Tjahjo.
Selain anggaran, Tjahjo juga menyebut beberapa sumber lain yang potensial menjadikan kebijakan kepala daerah dikriminalisasi.
"Kedua masalah dana hibah dan bansos, yang ketiga masalah perjalanan dinas, keempat masalah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi," ungkap Tjahjo.
Apabila kepala daerah semakin berhati-hati dalam mengelola sektor-sektor tersebut, lanjut Tjahjo, maka potensi kepala daerah dikriminalisasi akan semakin kecil.
"Saya kira sepanjang hati-hati, tidak menimbulkan kerugian negara, memang yang menjadi permasalahan daerah kadang-kadang kebijakan itu kan seorang kepala daerah harus mengambil kebijakan apapun dengan keadaan apapun. Jangan sampai kebijakan itu disalahkan kecuali kebijakan itu menimbulkan kerugian negara ya itu lain lagi," ungkap Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri terus berbenah diri dan memperbaiki mekanisme alokasi dan kucuran anggaran ke daerah-daerah.
"Tadi memang sedang kita perbaiki mekanismenya dalam arti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) akan langsung di bawah presiden. Jadi akan ada pendampingan di tiap kabupaten. BPKP langsung proaktif mendampingi, katanya begitu. Mungkin minggu depan sudah dilantik BPKP-nya," tutur Tjahjo.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih