Menteri Susi: Kalau Saya Katakan BBM Bersubsidi Ini Sumber Maksiat

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, nelayan kecil justru tidak mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia juga menilai subsidi BBM justru lebih menimbulkan permasalahan. 

"BBM itu memang banyak bocornya di laut kita. Saya yakin Rp 150 triliun dari Rp 300 triliun subsidi hilangnya di laut. Kalau saya diamkan, berarti saya tidak bekerja sebagai menteri," kata Susi, Selasa (11/11/2014). 

Susi menyebut, alih-alih menyejahterakan, BBM bersubsidi justru menyebabkan munculnya penyelundupan dan berbagai masalah. Padahal, nelayan-nelayan kecil dengan kapal berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT) selama ini tidak menikmati subsidi BBM. Sebab, para nelayan itu menggunakan kapal mesin 2 tak. 

Susi, di sisi lain, mengakui, adanya subsidi BBM juga membuat para nelayan nakal enggan melaut dan memilih berjualan BBM bersubsidi. 

Dia juga menegaskan, BBM bersubsidi amat tidak sehat bagi perekonomian RI. "Jadi, kalau saya katakan BBM bersubsidi ini sumber maksiat. Saya minta maaf karena saya tidak bisa mencari bahasa yang lebih baik," kata dia.

Soal Moratorium, Menteri Susi Mengaku "Aji Mumpung"

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberlakukan moratorium izin kapal ikan asing di atas 30 GT. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kapal-kapal ikan yang saat ini beroperasi yakni sebanyak 5.300 unit kapal, di mana 1.200 unit diantaranya merupakan kapal eks asing. (baca: Indonesia Bekukan Izin Kapal di Atas 30GT untuk Enam Bulan)

Keputusan Susi untuk membekukan izin kapal ini memang belum melibatkan pelaku usaha sebelumnya untuk itu, dia pun meminta maaf. "Saya mohon maaf pada saat memutuskan moratorium saya tidak berkonsultasi sebelumnya dengan stakeholders," kata Susi, saat  dialog dengan para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Ia beralasan, diburu waktu untuk segera memberlakukan moratorium ini. "Karena kalau saya berkonsultasi, tiga bulan lagi saya belum tentu bisa (keluarkan moratorium), karena sana enggak bisa, sini engak bisa, sana lobi, sini lobi. DPR keburu jalan, tambah susah lagi saya. (Jadi ini) Aji mumpung," lanjut lulusan Sekolah Menengah Pertama itu, disambut tawa seisi ruangan. 

Susi menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan izin padanya untuk pemberlakukan moratorium tersebut. "Saya kembali ke Presiden, saya izin. Saya bilang, kalau Bapak (Jokowi) tidak boleh, saya tidak sanggup meneruskan pekerjaan ini," kata Susi menceritakan permintaannya soal moratorium ke Jokowi. 

Menurut Susi, kepada Presiden Jokowi, dirinya juga menjelaskan, bahwa KKKP akan membereskan tata kelola kelautan dan perikanan. 

Kepada para pemangku kepentingan, dia mengajak diskusi bersama, tata kelola seperti apa yang akan diberlakukan paska moratorium berakhir, April 2015 mendatang.