Susi Mengaku Meniru Ahok untuk Kebijakan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberlakukan pembekuan sementara (moratorium) pemberian izin kapal-kapal ikan asing hingga April 2015.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku belum berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan, utamanya dari kalangan pengusaha, meski sudah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo.

Susi yakin keputusannya akan mendapat dukungan dari banyak pihak. Susi menjelaskan kepada para pemangku kepentingan bahwa Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun juga mengambil langkah serupa untuk memperbaiki tata kelola properti di Jakarta.

"Pak Ahok juga membekukan izin properti di Jakarta untuk diatur terlebih dahulu. Setelah itu, dia membereskan satu per satu," ujar Susi.

Susi mengatakan, orang yang menilainya tidak investor friendlyjustru tidak mengerti bahwa kekayaan laut Indonesia sudah dikuras habis triliunan rupiah secara ilegal.

Dalam konferensi pers, Susi kembali menampik tudingan analis yang mengatakan bahwa keputusannya memberlakukan moratorium sangat tidak ramah investor. "Ahok juga freeze izin properti, tapi tidak ada yang protes...," selorohnya.

Ketika ditanya wartawan siapakah pihak yang memprotes kebijakannya, Susi dengan singkat menjawab. "Itu analis yang bilang saya tidak friendly investment," ujar Susi.

Secara Terbuka, Menteri Susi Balas Pernyataan Ahli Kelautan ITB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari pengangkatannya sebagai menteri di jajaran Kabinet Kerja menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya adalah soal kepakarannya, yang dianggap remeh oleh sebagian orang. 

Namun, Susi ingin membuktikan bahwa dirinya memang mampu menduduki posisi tersebut. Dalam dialog dengan pengusaha di sektor maritim, Selasa (11/11/2014), Susi memaparkan berbagai kebijakan yang akan dia ambil. Salah satu targetnya adalah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Untuk itu, Susi akan melakukan berbagai langkah, dimulai dari pembenahan tata kelola, meningkatkan pajak penghasilan (PPh) kapal besar, dan membebaskan retribusi bagi kapal kecil.

"Negeri ini suka aneh. Kadang-kadang ada yang tidak jalan, bikin badan baru. Perpajakan enggak jalan, bikin pos baru. Padahal, untuk menaikkan PNBP itu bisa dengan meningkatkan PPh-nya. Suatu saat saya akan berikan saran (ke Menkeu). Sayangnya, saya tidak memiliki legitimasi kepakaran dalam hal apa pun karena ijazah saya," ujar Susi.

Dia mengatakan, jika program-programnya nanti berjalan baik, dia berharap ke depan Kabinet Kerja mengerti dengan apa yang dilakukannya. "Mereka tahu, oh ternyata Susi bisa mikir ini toh, tidak hanya jualan ikan," kata dia. 

Dalam kesempatan tersebut, Susi juga berharap bukan hanya menteri-menteri di kabinet yang bisa memahami cara kerja Susi, melainkan juga ahli kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). 

"Dari ITB juga kan, kemarin dia bilang, Jokowi itu ngaco milihSusi. Sekarang saya tanya, yang ngaco Pak Jokowi atau ITB karena saya pernah dapat penghargaan Ganesha dari ITB, atau jangan-jangan dua-duanya yang ngaco?" seloroh Susi, disambut tawa para pengusaha.

Asal tahu saja, Susi Pudjiastuti pernah menerima penghargaan Ganesha Widya Jasa Aditama Award dari ITB pada 2011 lalu. Susi juga pernah mendapat penghargaan Women and the Economy Summit (WES) Award pada tahun yang sama.