Motor "Voorijder" Ahok Kini Menganggur di Balaikota

KOMPAS.COM/KURNIASARI AZIZAHMotor pengawalan (voorijder) Dinas Perhubungan DKI terparkir di halaman Balaikota. Biasanya motor ini mengawal kegiatan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun, sejak Selasa (12/11/2014) kemarin, Basuki tak lagi menggunakan pengawalan Dishub DKI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Motor pengawalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang biasa mengawal Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama tak lagi digunakan. 

Berdasarkan pantauan Kompas.com, dua hari terakhir ini, motor pengawalan voorijder berwarna putih biru itu "menganggur" di halaman parkir Balaikota Jakarta. "Bapak sudah enggak pakai pengawalan lagi," kata staf pribadi Basuki, Sakti, di Balaikota, Rabu (12/11/2014). 

Pemandangan berbeda itu terlihat saat Basuki meninggalkan Balaikota Jakarta menuju dokter gigi sekitar pukul 15.30 WIB ini. Kendaraan dinas Basuki, Toyota Land Cruiser B 1966 RFR hanya dikawal oleh sebuah mobil ajudan tanpa pengawalan dua motorvoorijder. [Baca: Pembatasan Sepeda Motor, Ahok Tak Mau Dikawal "Voorijder" Lagi]

Biasanya motor voorijder itu bersiaga di depan serta di belakang mobil Basuki. Motor voorijder itu juga tidak menyusul kepergian mobil Basuki. Hingga satu jam setelahnya, personel Dishub dengan motor pengawal masih terparkir rapi di halaman Balaikota. 

Sebelumnya, Basuki meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar untuk tidak lagi mengerahkan personelnya untuk mengawal. Kata dia, pengawalan gubernur dan pejabat oleh motor voorijder Dishub DKI itu hanya membuat jalanan Jakarta semakin macet. 

Oleh karena itu, ia akan memulai kebijakan tanpa pengawalan ini mulai dari dia sendiri. Sebaiknya motor pengawal digunakan untuk mengiringi mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan bus tingkat. 

"Kalau (Dishub) mengawal mobil dan stop-stop mobil orang, dan setelah saya lewat, jalannya dicuekin lagi, pasti jalanannya tambah macet setelah kita lewat. Ini tambah konyol," kata Basuki. 

Ia juga bakal meminta menteri-menteri di Kabinet Kerja untuk tidak dikawal oleh patroli pengawal (patwal) atau motor voorijder. Rencana ini bakal disampaikan Basuki kepada Presiden RI Joko Widodo setelah menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Beijing, Myanmar, dan Brisbane Australia. 

"Menurut UU Lalu Lintas pun sebenarnya yang perlu dikawal itu hanya presiden atau tamu pemerintah dan yang berhak mengawal itu polisi," kata Basuki.