Hidayat Benarkan Menteri ESDM Sudirman Said Pernah Jadi Dewan Pakar PKS

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membenarkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pernah menjadi Dewan Pakar PKS. Namun, Hidayat mengatakan, Sudirman menjadi dewan pakar bukan karena statusnya sebagai kader PKS.

"Memang pernah saat saya menjadi Presiden PKS tahun 2003-2004 itu, Pak Sudirman sempat menjadi dewan pakar setelah itu masuk ke BRR. Tapi hanya sekitar satu tahun, setelah itu saya tidak tahu lagi bagaimana karier politik beliau," ujar Hidayat saat dihubungi, Rabu (12/11/2014).

Hidayat mengklarifikasi pernyataan mantan Deputi Tim Transisi yang juga politisi Nasdem, Akbar Faizal, yang menyebut bahwa Sudirman Said merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih.

Menurut Hidayat, Sudirman saat itu masuk sebagai Dewan Pakar PKS karena keahliannya. Setelah tak lagi bersama PKS, kata Hidayat, Sudirman tak punya keterkaitan dengan partainya, apalagi diusulkan Koalisi Merah Putih masuk dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

"Kami bagian dari yang kaget, Pak Sudirman Said dikaitkan dengan PKS dan KMP. Yang pasti kami tidak memberikan wakil di kabinet karena KMP mempersilakan partai koalisi pemerintahan untuk masuk ke kabinet," katanya.

Pada Rabu siang, Akbar mengatakan bahwa penunjukan Sudirman sebagai ESDM merupakan bagian dari keterwakilan KMP dalam Kabinet Kerja, meski KMP bukan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

"Janganlah terlalu keras soal KMP dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat). KMP juga sudah dapat jatah menteri, Sudirman Said itu 1,5 bulan sebelum dilantik (sebagai menteri) masih Garuda Merah," ujar Akbar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Akbar mengatakan akan mengawal dan mengkritisi kinerja semua menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, ada beberapa menteri di Kabinet Kerja yang memiliki prestasi dan latar belakang yang jelas. Ia menilai bahwa para menteri tersebut akan membutuhkan waktu belajar lebih lama untuk menggulirkan program sesuai Trisakti dan Nawacita yang digaungkan Presiden Jokowi.

"Ada beberapa orang yang bernasib sangat baik di republik ini dan itu akan sangat kita kritisi. Kami akan membiarkannya bertanggung jawab pada program yang tidak sesuai dengan Trisakti dan Nawacita Pak Jokowi," kata Akbar.