Gede Pasek: Kalau Memilih Kena Sanksi, Bukan Demokrasi Namanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan, dukungannya kepada calon presiden Jokowi-JK sudah dideklarasikan sebelum DPP Partai Demokrat mengeluarkan keputusan resmi mendukung pasangan capres Prabowo-Hatta. Karena itu, tak perlu ada sanksi bagi ia dan kader Demokrat lain yang memiliki pilihan berbeda dengan keputusan partai. 

"Kalau karena memilih begini kena sanksi bukan Demokrasi namanya. Itu (dukungan) kan kita lakukan sebelum ada keputusan resmi DPP," ujar Pasek ditemui di gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2014). 

Pasek menilai, pada Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang, elit-elit Partai Demokrat mayoritas akan memilih Prabowo-Hatta, namun pemilih Partai Demokrat pada pemilihan legislatif lalu, kata dia, mayoritas akan memilih Jokowi-JK. 

"Kalau hitungan rasional mereka akan ke Jokowi-JK tapi kalau karena hitungan emosional karena kedekatan dan kekerabatan maka akan lebih pas ke Prabowo-Hatta. Saya memilih yang rasional," katanya. 

Pasek menjelaskan, ada empat alasan yang membuat pilihannya menjadi rasional. Pertama tagline masing-masing kandidat antara "Indonesia Bangkit" milik Prabowo-Hatta dan "Indonesia Hebat" milik Jokowi-JK. 

Tagline Prabowo menurut Pasek berkonotasi terpuruknya pemerintahan SBY saat ini, semantara tagline Jokowi berarti Indonesia bisa hebat kalau pemerintahan sekarang baik. "Secara tersirat mereka mengakui pemerintahan SBY baik," katanya. 

Kedua, terkait tudingan kebocoran 1.000 triliun dari pendapatan negara. Pasek menilai, dalam bahasa politik berarti pemerintahan SBY gagal mencegah potential lost. Padahal, lanjut dia, pendapatan selama pemerintahan SBY paling besar dibanding pemerintahan sebelumnya yakni Rp 1.800 triliun. 

Ketiga, kata Pasek, JK pernah berpasangan dengan SBY pada 2004-2009. Pasek menilai JK bisa menerjemahkan pemikiran politik SBY di pemerintahan lalu. 

Selain itu, Pasek menambahkan, Demokrat telah menyelenggarakan konvensi yang dimenangkan Dahlan Iskan. "Sebagai tanggung jawab terhadap politik kita ke mana pemenang konvensi, kita harus ke sana. Dan Dahlan memilih ke Jokowi-JK," pungkasnya.