PKL Asemka Setujui Rencana Kartu Retribusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang kaki lima (PKL) yang membuka lapak di bawah jalan layang Pasar Asemka, Tambora, Jakarta Barat, menyetujui rencana pembuatan kartu tanda anggota PKL oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Pedagang juga tak mempermasalahkan besaran uang yang akan disetorkan pada Pemprov DKI. "Saya sih oke-oke aja, yang penting tetap bisa berjualan. Malah bisa terkoordinasi dengan baik," ujar Iwan, seorang PKL Pasar Asemka, Jakbar, Kamis (3/7/2014). 

Namun, Iwan juga mengatakan, dengan dibuatnya pengaturan tersebut, pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan para PKL. Ia berharap agar Pemprov DKI Jakarta, mampu memelihara PKL dengan baik. 

Helmi, yang berjualanan mainan di tempat itu, juga mengatakan hal serupa. Ia bahkan mengaku tak keberatan dengan jumlah besaran retribusi yang direncanakan sebesar Rp 5.000 - 10.000 per hari. 

"Enggak masalah, apalagi kita bayar untuk negara sendiri," kata Helmi. 

Rencananya Pemprov DKI akan melakukan pendataan kepada seluruh PKL. Kartu anggota PKL tersebut, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, juga akan berfungsi sebagai kartu ATM.