Lasro Tegaskan Tak Ada Koordinasi terkait Pengadaan UPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun kembali menegaskan tidak pernah menyetujui pengadaan alat perangkat penyedia daya listrik (uninterruptible power supply) pada tahun 2014. Tidak hanya itu, Lasro juga menyatakan bahwa saat itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan dirinya. 

"Tidak ada. Saya tidak pernah mendapat laporan tertulis. Tidak cuma saya, tetapi juga sekretaris, wakil kepala dinas, dan kepala bidang sarana dan prasarana juga tidak pernah menerima paparan mengenai pengadaan UPS," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (4/3/2015). 

Menurut Lasro, saat ia masih menjadi Kepala Dinas Pendidikan, para Kepala Suku Dinas yang ada di wilayah memang secara rutin menyampaikan laporan kepada dirinya. Namun, laporan yang disampaikan adalah laporan umum tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh jajaran aparat Dinas Pendidikan di wilayah. Dan menurut Lasro, pada laporan tersebut ia mengaku sama sekali tidak pernah mendapat pemaparan mengenai pengadaan UPS. 

"Yang dilaporkan hanya laporan rutin mingguan setiap Selasa. Laporannya tentang pengendalian secara umum. Bagaimana pengerjaan secara fisik di Sudin, di UPT, apakah berjalan secara normal atau tidak. Sudah sampai mana. Tidak pernah ada persetujuan. Persetujuan mana? Persetujuan lisan atau tulisan? Dan itu tidak ada. Dipaparkan pun tidak pernah," ujar dia. 

Meski demikian, pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat itu enggan membantah pernyataan dari mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Pusat Zainal Soelaiman pada Selasa (3/3/2015) kemarin. Lasro menyebut bahwa ia dan Zaenal sudah berkomunikasi, setelah pernyataan Zainal yang menyebut telah berkoordinasi dengan Lasro saat pengadaan UPS pada 2014. 

Lasro mengaku bahwa Zaenal telah menyampaikan klarifikasi kepada dirinya bahwa pernyataannya itu dipelintir. "Saya sudah telepon beliau. Jadi jangan dikonfrontir lagi. Saya tanya ke beliau 'saya pernah dapat laporan dari mana? Jangan begitu'. Beliau bilang 'Oh tidak Pak, penjelasan saya tidak begitu'," ujar Lasro. 

Sebelumnya diberitakan, Zainal membantah tak berkoordinasi dengan Lasro saat pengadaan UPS di sekolah-sekolah di Jakarta Pusat pada 2014 yang lalu. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil dirapatkan dahulu dengan pimpinan. Begitu juga untuk pengadaan UPS. 

"Mungkin Pak Lasro sedang kesal jadi berbicara seperti itu. Kalau koordinasi, tentu saja kita kan selalu mengadakan rapat rutin dan UPS ini masuk ke dalam sarana prasarana. Waktu itu untuk proses lelang memang diserahkan ke masing-masing SKPD," kata pria yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini. 

Zainal mengatakan, saat itu sudah masuk ke dalam ambang batas penyerapan anggaran DKI sehingga Lasro menyarankan agar penyerapan anggaran dilakukan secara maksimal. "Kita bekerja sesuai dengan tahapan prosedural. Saat itu memang sudah berada di ambang batas, jadi disarankan untuk melakukan penyerapan anggaran secara maksimal," ujarnya.

Mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat Zainal Soleman menganggap wajar pengadaan uniterrupted power system (UPS) Rp 5,8 miliar. Zainal adalah pejabat yang mengajukan pengadaan perangkat UPS untuk 24 sekolah menegah di Jakarta Pusat pada tahun 2014.

"Memang harganya segitu. Kalau saya mau memainkan anggaran kenapa di Dinas Pemuda dan Olahraga saya tidak mengajukan UPS, Karena memang tidak perlu. Kalau di sekolah kan perlu," kata Zainal yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI, kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2015).

Zainal menilai dana sebesar Rp 5,8 miliar itu wajar karena UPS terdiri dari beberapa sistem. Dia merinci bahwa perangkat UPS itu seharga Rp 1,7 miliar, baterai Rp 8.113.000 per buah, dan rak Rp 110.000.000 per unit. Zainal menambahkan, satu UPS membutuhkan 384 baterai, sementara di setiap sekolah ada delapan rak.

Dia juga mengklaim para kepala sekolah berterima kasih kepadanya atas pengadaan UPS tersebut. "Buktinya kepala sekolah berterimakasih dengan pengadaan UPS ini," kata dia.

Zainal berasalan, pengajuan itu dilakukan karena dia sering menerima laporan dari kepala sekolah mengenai daya listrik yang sering turun atau tidak stabil.

"Kepala sekolah sering mengeluh sering turunnya daya listrik. Kemudian ada perusahaan distributor yang menawarkan UPS tersebut," kata Zainal.

Zainal menjelaskan, daya listrik yang tidak stabil itu bisa menyebabkan rusaknya peralatan laboratorium atau alat praktik lainnya. "Kalau listrik mati, alat-alat IT bisa rusak. Selain itu, siswa-siswa SMA di Jakarta Pusat itu di rumahnya selalu pakai AC, kalau mati mereka tidak nyaman," katanya.

Zainal juga mengaku mendapat laporan dari kepala sekolah yang menarik pungutan kepada orangtua siswa untuk membeli genset. "Ada yang mengajukan pungutan kepada orang tua juga, tapi kan itu tidak boleh jadi kita pakai dana pemerintah. Kan kalau dana dari BOS itu tidak cukup, dana pendidikan itu besar seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu 20 persen harus dimanfaatkan," ujar dia.

Dengan alasan itulah, Zainal kemudian mengumpulkan kepala sekolah se-Jakarta Pusat di kantornya pada tanggal 9 September 2014. "Tanggal 9 kita rapat dengan kepala sekolah, salah satunya membahas pengadaan sarana prasarana yaitu UPS," ujarnya.

Menurut Zainal rapat itu juga melibatkan perusahaan distributor UPS untuk mempresentasikan kegunaan UPS kepada kepala sekolah. Adapun perusahaan distributor UPS tersebut adalah PT Duta Cipta Artha, PT Istana Multimedia Center serta PT Offisaindo Adhi Pura.

"Kepala sekolah pun tertarik sehingga mengirimkan surat pengajuan UPS," ujarnya.

Sebelumnya Zainal juga mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Lasro Marbun untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil dirapatkan dahulu dengan pimpinan. Begitu juga untuk pengadaan UPS.