Ahok: Buruh di DKI jarang sekali demo, coba tanya KTP Jakarta bukan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta buruh tidak perlu melakukan aksi massa untuk menuntut upah tinggi. Sebab pemerintah telah memiliki skema dalam perhitungan upah minimum regional (UMR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 tentang Pengupahan.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, dalam menentukan UMR, pihaknya akan memasukan Kebutuhan Layak Hidup (KHL), inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai patokannya. Oleh karena itu, Ahok menyangsikan atau meragukan buruh yang akan melakukan demo di depan kantornya adalah warga Jakarta.

"Coba tanya KTP-nya (buruh) DKI apa bukan? Buruh di DKI jarang sekali demo loh, biaya hidup lebih murah sekarang. Makanya dia enggak marah kan gaji DKI lebih kecil dari pada Bekasi, ya kan memang harga pokok yang di survei lebih murah," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/10).

Menurutnya, aksi demo yang dilakukan bukan berasal dari buruh Jakarta. Melainkan mereka yang hanya ingin mengincar upah tinggi. 

Ahok mengklaim bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menekan biaya hidup dengan memotong rantai pasar distribusi barang. Dengan harapan harga kebutuhan pokok lebih murah.

"Saya bukan berbicara saya mau gaji sekian atau sekian. Mau beli motor? Yang buruh disini coba liat KTP-nya DKI apa bukan?" terangnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, saat ini warga sudah cukup nyaman dengan adanya bus TransJakarta yang hanya dengan biaya Rp 3.500. Selain itu, warga yang dulunya berada di bantaran sungai kini direlokasi ke rumah susun sewa (Rusunawa) agar hidupnya lebih baik.

"Saya udah sampaikan pada Menteri (Keuangan) kalau nanti perkulakan kami jadi di 5 lokasi, seluruh bus sudah dikuasai oleh Transjakarta dan rusun sudah siap, saya minta PP diubah. Makanya balik lagi kejaman dulu, berdasarkan survei KHL," tutup Ahok.