Ruki sebut Jokowi baru ikut campur kalau terdesak

Merdeka.com - Pelaksana Tugas Ketua Komisi PemberantasanKorupsi, Taufiequrrahman Ruki, mengatakan Presiden Joko Widodo tidak bakal ikut campur soal proses penegakan hukum dilakukan KPK. Meski demikian, menurut dia Jokowi bakal turun tangan KPK bila keadaan terdesak.

"Presiden tidak akan ikut-ikutan apalagi mempengaruhi penegakan hukum. Apalagi lebih-lebih yang dilakukan oleh KPK karena KPK adalah lembaga independen," kata Ruki dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/2).

Kendati demikian, Ruki menyinggung pernyataan Jokowi mengatakan tidak akan intervensi KPK kecuali sedang terdesak. Ruki mengaku tidak mengerti apa maksud Jokowi terkait pernyataan itu.

"Presiden bilang intervensi tidak boleh terjadi kecuali memang sudah kepepet sekali. Saya engga tahu yang dimaksud kepepet bagi seorang Presiden sehingga perlu mengintervensi penegakan hukum saya engga tahu bagaimana prakteknya," ujar Ruki.

Jokowi minta KPK tak egois

Pelaksana tugas Ketua Komisi PemberantasanKorupsi, Taufiequrrahman Ruki membeberkan isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan KPK, Kejaksaan dan Polri. Dia menyatakan salah satu isi pembicaraan adalah Presiden Jokowi memintanya menekan ego antarlembaga.

Ruki mengaku, saat pertemuan berlangsung Jokowi menyinggung soal ketegangan antarlembaga penegak hukum. Menurut dia, Jokowi berharap perselisihan di antara lembaga penegak hukum di tanah air tidak kembali terjadi.

"Beliau mengatakan tidak ada lagi ego sektoral di antara instansi hukum. Nampaknya beliau menilai ada itu," kata Ruki dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/2).

Selain meminta membenahi hubungan baik antarlembaga, menurut dia Presiden Jokowi juga mengimbau segera mencari solusi konflik supaya tidak berlarut-larut. Sebab konflik itu belum menemukan titik terang.

"Saya akan sampaikan pengarahan yang beliau berikan. Mudah-mudahan tidak salah catat, presiden mengatakan kejadian yang lalu jangan terulang lagi. Saya engga tau kejadiannya yang mana, kejadian yang kemaren apa kejadian yang lalu," ujar Ruki.

Lebih lanjut, Ruki mengatakan demi menghindari perselisihan, tiga institusi penegak hukum harus bekerjasama. Hal itu, menurut dia, demi mengembalikan kepercayaan publik kalau pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi.

"KPK, Polri dan Kejaksaan diminta melakukan konsolidasi, sinergi dan koordinasi untuk saling membantu. Intinya masyarakat percaya kalau kami serius memberantas korupsi," lanjut Ruki.