Prasetyo Edi Marsudi: Kalau DPRD yang Salah, Tangkap DPRDnya!

Jakarta - Paripurna DPRD DKI menyepakati mengusulkan hak angket‎ untuk menyelidiki masalah APBD DKI terkait anggaran siluman. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyatakan proses anggaran di DPRD DKI sudah transparan.
"APBD yang diserahkan beliau (Ahok -red), disepakati dengan DPRD. Kalau paripurna ketok misal angkanya Rp 100 perak, diserahkan Rp 100 perak ke DPRD. Tapi dibahas oleh DPRD di komisi-komisi. Dia curiga sama kita? Jangan dong!" ucap Prasetyo usai rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (26/2/2015).

"Dia curiga silakan. DPRD mau nyopet? Tolak dong, itu kan pembahasan di komisi-komisi. Tapi jangan dia fitnah kita. Apa yang kita tahu? Kita nggak tahu," ujarnya soal proses pembahasan APBD antar Gubernur dan DPRD.

Pras mengatakan, proses penyusunan APBD tidak bisa sepihak hanya dilakukan oleh Gubernur dan jajarannya. Harus dapat persetujuan DPRD. Nah, proses pembahasan dan persetujuan itu menurutnya sudah transparan.


"Ingat ya, selama kepemimpinan saya, rapat Banggar tidak pernah tertutup untuk umum. Selalu terbuka untuk umum. Rapat komisi dengan SKPD selalu kepala dinas harus bicara dengan komisinya, jangan diwakilkan," papar politisi PDIP itu.

Karenanya dia heran dengan Ahok yang dianggap menuding DPRD DKI seperti 'main sulap' dengan APBD. Terlebih lagi dengan gaya Ahok yang menurutnya tidak tepat menyikapi masalah ini.

"Saya coba buka transparansi anggaran di sini. Ayo bangun Jakarta ibu kota negara. Bukan cari penyakit dengan masyarakat, cari penyakit dengan DPRD mau ngajakin berantem. Apa itu solusi membangun Jakarta?" tanya Pras.

"Ya tidak bisa. Dia perlu sama kita, kita perlu sama dia," tegasnya.

‎Pras juga tak ambil pusing dengan rencana Ahok yang melaporkan DPRD DKI yang disebutnya menyelipkan anggaran siluman. Dia tetap akan menjalankan hak angket untuk menyelidiki penyakit di APBD.

"Kita kan dibilangnya penipu, ayo kita cari. Kita panggil SKPD-nya, di mana letak (kesalahan)nya? Kalau DPRD yang salah, tangkap DPRD-nya! Kalau PNS yang salah, tangkap PNS-nya!" tegasnya.