Kepala Bappeda Akui Pembangunan Jakarta Terhambat Masalah APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati mengatakan terlambatnya pengesahan APBD tahun ini secara otomatis mempengaruhi pembangunan Jakarta. 

"Terlambat dengan tidak terlambat pasti berbeda," ujar Tuti di Balai Kota, Rabu (25/2/2015). Namun, Tuti menolak mengungkap lebih lanjut sejauh apa pengaruh dari persoalan APBD ini. Dia juga tidak menjelaskan program apa saja yang terkena dampak paling besar. 

"Kita doakan saja yang terbaik," ujar Tuti. 

Persoalan APBD ini berawal ketika RAPBD sudah akan disahkan menjadi APBD pada 23 Januari 2015 lalu. Namun kemudian ditemukan adanya anggaran "siluman". 

"Kami (DKI) sudah selesai menyusun RAPBD. Tiba-tiba enggak tahu dari mana, ada yang kirim surat kepada kami bilang ada program titipan dari DPRD, program anggaran visi misi, dan harus diisi. Sementara itu, DPRD tidak ada yang mengaku," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Minggu (18/1/2015). 

Anggaran visi dan misi itu, lanjut Basuki, dimasukkan ke pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. Namun, Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati tidak bisa lagi memasukkan anggaran senilai Rp 8,8 triliun itu karena sudah tersistem dalam e-budgeting.

Anggaran yang dinamakan visi misi itu mencakup anggaran dana sosialisasi SK Gubernur senilai Rp 46 miliar setahun dan pengadaan barang serta jasa di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

Jika dijumlahkan, total dana anggaran menjadi Rp 8,8 triliun. Pria yang akrab disapa Ahok ini pun langsung mencoret anggaran "siluman" tersebut.