Ahok siap ribut dengan DPRD DKI selama menjadi gubernur

Merdeka.com - Perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan DPRD DKI Jakarta sudah mencuat saat Joko Widodo ( Jokowi) mundur sebagai pemimpin Jakarta. Dan sekarang dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2015 perselisihan terus berlanjut.

Ahok mengungkapkan dirinya tidak masalah jika harus terus berseberangan dengan DPRD DKI Jakarta. Bahkan dia siap menjalaninya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Enggak apa-apa seru loh. Toh ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia," katanya sambil tertawa di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/2).

Dia mengakui, dampak perselisihan ini adalah pembahasan APBD DKI Jakarta yang semakin larut. Namun, ini tidak akan berpengaruh kepada warg Jakarta. Sebab pihaknya telah mengedepankan pelayanan, terutama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Emangnya sekarang masyarakat Jakarta nggak dirugikan? Duit habis juga nggak dapat apa-apa. Mana pelayanan kami yang nggak bagus? PTSP semua masih jalan. Pembangunan jalan terus kok. Ngapain repot," tegasnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta berencana menggelar rapat paripurna untuk mengajukan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) besok, Kamis (26/2). Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI melihat langkah ini tidak tepat.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hazbiallah Ilyas menilai, langkah anggota dewan mengajukan hak angket masih prematur. Oleh sebab itu, partainya belum menentukan sikap dan belum menandatangani penggunaan hak angket tersebut.

"Hak angket ini arahnya mau ke mana kan mesti jelas. Masalahnya belum jelas, prematur. Kalau ada anggota dewan yang tanda tangan pengajuan hak angket itu hak mereka, kalau sikap partai kami belum," katanya saat dihubungi, Rabu (25/2).

Dia menambahkan, pengajuan hak angket dianggap belum perlu dilakukan karena masih ada mekanisme yang harus dilewati yakni hak interpelasi.

"Saya lebih setuju gunakan interpelasi terlebih dulu dengan mendengarkan apa keterangan Gubernur. Nanti bisa diinventarisir apa kesalahannya. Artinya belum perlu hak angket," ujarnya.

Hazbi mengatakan, persoalan Ahok dengan para anggota dan pimpinan dewan terkait polemik RAPBD DKI tahun 2015 harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah tanpa keributan yang ujung-ujungnya hanya merugikan masyarakat.

"Kalau hak angket hanya mau tanya ke Gubernur, nggak perlu ribut-ribut. Tinggal panggil Gubernur juga selesai. Seharusnya dewan dan gubernur duduk bareng membahas akar permasalahannya apa," tutupnya.