Ahok Anggap Seru Perseteruan dengan DPRD DKI

RODERICK ADRIAN MOZESPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berfoto bersama anggota DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi seusai dalam rapat paripurna istimewa di DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11/2014). Rapat paripurna beragendakan pengumuman Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemendagri nomor 121.32/4438/OTDA perihal mekanisme pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES

JAKARTA, KOMPAS.com — Perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta semakin mencuat setelah dilantiknya Joko Widodo menjadi Presiden RI. Meskipun hubungan keduanya sempat terjalin harmonis, kini Basuki dan DPRD DKI kembali berseteru akibat perbedaan persepsi pengajuan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. 

Basuki mengaku tak mempermasalahkan jika hubungan tidak harmonis ini terus berlanjut hingga akhir kepemimpinannya pada tahun 2017. "Enggak apa-apa, seru ini. Toh ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia (pemerintah daerah berseteru dengan DPRD)," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).  

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengklaim program-program unggulan tidak akan terhambat meskipun hingga kini Pemprov DKI belum memiliki APBD. Basuki hanya mengandalkan anggaran mendahului yang besarannya 30 persen dari total APBD DKI 2015. Penggunaan anggaran mendahului itu berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 211 Tahun 2014 tentang pengeluaran daerah mendahului penetapan APBD 2015.

Adapun pengeluaran daerah yang diperbolehkan menggunakan anggaran mendahului adalah gaji dan tunjangan PNS, gubernur, dan wakil gubernur, kemudian pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD), honor pegawai tidak tetap, pembayaran telepon, air, listrik, internet (TALI), gas, jasa kebersihan, dan anggaran darurat untuk korban bencana alam. 

Basuki pun meminta warga tidak khawatir perihal kekisruhan ini. Ia mengklaim semua kebutuhan warga tetap terpenuhi meskipun APBD 2015 tak kunjung cair.

"Dirugikan kenapa? Duit (APBD) habis juga masyarakat enggak dapat apa-apa. Sekarang, mana pelayanan kami yang tidak bagus? PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) semua tetap berjalan, pembangunan jalan terus dilakukan, ngapain repot? Kami pakai anggaran mendahului," kata Basuki.