Pimpinan DPD RI: Tak Ada Alasan Kembali ke Orde Baru!

Jakarta - Gelombang penolakan pilkada melalui DPRD terus membesar. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara tegas menolak wacana ini. Wakil Ketua DPD RI Laode Ida menilai pilkada lewat DPRD sebagai pelanggaran hak konstitusional.

"DPD itu tegas menolak dan itu diputuksan sejak 2 tahun lalu. Ini pelanggaran hak konstitusional. Pemilihan secara DPRD telah menghilangkan hak calon yang ada dalam konstitusional. Jangan merampas kembali hak seseorang untuk dipilih," ujar La Ode dalam diskusi Perspektif Indonesia di Rarampa Resto, Jl. Mahakam II/1 Kebayoran Baru, Jaksel, Sabtu (13/9/2014).

Menurutnya, hak konstitusional seseorang adalah untuk memilih dalam Pemilu. Jika kepala daerah dipilih melalui DPRD maka kesempatan itu hilanglah sudah. Pilkada tidak langsung disebutnya menyebabkan tidak adanya demokrasi di Indonesia.

"Tidak ada alasan untuk kembali lagi seperti ke kebijakan rezim orde baru. Hak ratusan bangsa ini diambil alih sekelompok elite. Di DPR itu tunduk arahan fraksi dan parpol dan itu sebetulnya hanya 1-2 orang. Ketum (yang memutuskan), selesai. Praktis tidak ada demokrasi," kata La Ode.

Pemilihan lewat DPRD bisa mengakibatkan nepotisme. Itu dinilai La Ode sangat berbahaya.

"Yang ada di DPRD itu jaringan keluarga pejabat. Mereka kuasai daerah dan ini disadari oleh pejabat (pimpinan parpol) di atas. Itu dinasti kan, dinasti asal muasal nepotisme. Ini sangat bahaya, kejahatan pemerintahan di mana penguasaan dibangun dari tingkat lokal," lanjutnya.

Sementara itu Direktur Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Didik Supriyanto menyebut wacana Pilkada melalui DPRD sebagai bentuk kekecewaan karena kekalahan dalam kompetisi di Pilpres.

"Kalau ada yang ngomong kita kembali lagi ke 10 tahun yang lalu, itu artinya ketinggalan. Atau kecewa karena kalah kompetisi, seperti Pak Amien kan," tutur Didik dalam kesempatan yang sama.

Pilkada langsung dikatakan Didik perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengenal kepala daerahnya. Jika dilakukan oleh DPRD berarti memupus kemungkinan itu.

"Pemilih itu ingin kenal dengan calon. Kalau pemilu langsung calon kan datang ke rumah-rumah untuk mencari dukungan dan pemilih jadi kenal. Pemilu dilakukan langsung bagus dalam sistem pemerintahan," tutupnya.