PDIP: Pilkada Itu untuk Rakyat, yang Pilih Harus Rakyat!

Jakarta - Anggota Panja RUU Pilkada Fraksi PDIP Rahadi Zakaria mengatakan, demokrasi memang membutuhkan biaya besar. Namun jangan dijadikan alasan untuk mengembalikan pemilu lewat DPRD.

Pernyataan itu disampaikan Rahardi dalam sebuah talkshow di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014) pagi. Ia menjadi pembicara bersama Jubir Kemendagri Dodi Riatmadji, Waketum Gerindra Fadli Zon, Anggota Panja RUU Pilkada Fraksi PAN Yandri Susanto, serta Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad.

Rahardi menolak tegas pilkada kembali lewat DPRD karena dinilai merampas hak rakyat. Ia menilai pilkada langsung sudah tepat karena bagian dari demokrasi yang sesuai dengan undang-undang.

"Pilkada untuk siapa? Ya untuk rakyat. Kalau untuk rakyat siapa yang harus memilih, tentunya rakyat. Undang-undang telah memberi kewenangan yang sifatnya sangat melekat kepada rakyat, ya harus rakyat yang melaksanakan," kata Rahardi.

Rahardi mematahkan ucapan Fadli Zon dan Yandri Susanto yang menyebut pilkada langsung banyak cacatnya, dan berbiaya tinggi. Menurutnya alasan itu terlalu mengada-ada.

"Kalau dibilang banyak mudarat, biaya tinggi, dan lain lain, saya kira itu bukan suatu alasan agar pilkada dikembalikan ke DPRD. Tergantung niat kita kok, pilkada langsung mau biaya berapa, penghematan berapa, tergantung nanti diatur dalam undang-undang berikutnya," imbuhnya.

"Korupsi tergantung niat. Ada niat, ada peluang, ada yang dikorupsi. Tergantung mentalnya. Saya kira itu alasan yang dicari-cari. Rakyat harus diberikan haknya menentukan pilihannya, kalau kembali ke DPRD itu adalah suatu langkah mundur. Demokrasi tidak mengalami pertumbuhan," sambungnya bernada tegas.

Rahardi menegaskan, ada banyak cara untuk menekan biaya tinggi jika pilkada langsung. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kembali melakukan pilkada lewat DPRD karena berarti merampas hak rakyat.

"Pemilihan kepala daerah memang memerlukan biaya banyak. Demokrasi memerlukan biaya cukup tinggi. Untuk melakukan penghematan, mari kita lakukan kontrol. Jangan jadikan alasan untuk melakukan pemilihan melalui DPRD," tegasnya.