Majelis Syariah PPP ke Lulung: Ahok Itu Orang Baik, Jangan Dihalangi!

Jakarta - Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana atau Lulung kembali berseteru dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Lulung mengancam akan menjegal Ahok menuju DKI-1. Atas ancaman itu, nasihat untuk Lulung pun datang dari seniornya di PPP.

"Sudahlah. Sudah ada aturannya kan. Kalau gubernur berhalangan hadir atau ada hal lain, wakilnya kan otomatis naik. Jangan dihalang-halangi," ujar Muhammad Rodja di kediamannya, Jalan Tulodong Atas, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Rodja yang juga anggota Majelis Syariah PPP ini menambahkan, sebagai pejabat DPRD, Lulung juga harus punya etika dalam berkomunikasi. Dia menegaskan jangan membuat pernyataan konfrontasi yang memicu pertengkaran.

"Ahok ini orang baik, benar, dia gentleman. Masak mau dipecundangi terus? Masalah SARA jangan diumbar. Sudah ada Gubernur DKI non muslim yang diterima rakyat Jakarta," sebut mantan anggota DPR periode 1982 - 1992 itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Haji Lulung tersinggung dengan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia pun bertekad untuk menjegal langkah Ahok menjadi Gubernur DKI. Lulung merasa disindir karena ungkapan Ahok yang menghina DPRD sebagai sarang korupsi, pemeras kepala daerah, hingga pemeras kepala daerah.

"Ahok harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Jakarta - Politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Rodja tak setuju dengan usulan pilkada lewat DPRD. Sebaiknya rakyat tetap memiliki hak pilih dalam pilkada.

"Saya pribadi ya tidak setuju, dalam permusyawaratan perwakilan bisa dipilih oleh rakyat menjadi anggota DPR karena pemilu itu langsung oleh rakyat," ujar Rodja di kediamannya, Jalan Tulodong Atas, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Rodja mengatakan pemilihan langsung memang masih menyisakan masalah. Namun, yang perlu dilakukan adalah menyempurnakan sistemnya, bukan mengubah sistem yang merebut hak suara rakyat.

"Di dalam ke tata negaraan sudah jelas kalau itu anggota DPR, DPRD, gubernur, kepala daerah, presiden dan wakil presiden dipilih rakyat. Bahwa hari ini proses belum maksimal, ya biarkan dulu. Kita perbaiki," kata Anggota Majelis Syariah PPP itu.

Rodja pun tidak setuju kalau pilkada langsung dianggap menghasilkan kepala daerah korup. Rakyat yang semakin cerdas akan membuat pemilihan langsung menghasilkan pemimpin yang baik.

"Kita cari yang tidak korup lah. Kalau korup kasih hukuman yang buat jera, coba kalau hukuman dimiskinkan atau hukum mati. Harusnya enggak usah takut beri hukuman mati koruptor. Teroris dihukum mati, sementara koruptor tidur pake AC di penjara," ujarnya.