Cegah Korupsi, Pemprov Libatkan BPK-KPK dalam Panitia Asian Games 2018

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaAsisten Pemerintahan DKI Jakarta Sylviana Murni.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kepanitiaan persiapan Asian Games 2018. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebagai kota tuan rumah, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban terhadap penyediaan beberapa venue dan perkampungan atlet. 

"Agar kita sama-sama sehat, makanya saya maunya, pada saat pembangunan, BPK dan KPK ikut kepanitiaan. E-catalog harus dipersiapkan dalam kepanitiaan," kata Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata Sylviana Murni, di Balaikota Jakarta, Selasa (23/9/2014). 

Menurut Sylvi, Pemprov DKI dan pemerintah pusat telah berbagi tugas dalam hal penyediaan venue yang ada di Jakarta. Pemprov DKI akan bertanggung jawab terhadap venue-venue yang berada di luar kawasan Senayan dan Kemayoran. 

Untuk venue olahraga, kata Sylvi, Pemprov DKI akan bertanggung jawab terhadap pembangunan stadion di Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara, dan perbaikan velodrome balap sepeda di Rawamangun, Jakarta Timur. 

Sementara itu, untuk perkampungan atlet, Pemprov DKI berencana memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

"Kita harus menyiapkan yang namanya athlete village, media center, dan headquarter. Kita harus mempunyai 13.000 bed atau 7.500 room. Nanti di UNJ akan dibangun sebuah asrama yang dapat dijadikan asrama atlet," ujar Sylvi. 

Jakarta telah dipilih sebagai kota tuan rumah Asian Games 2018. Untuk menyukseskan penyelenggaraan, Jakarta akan dibantu oleh Bandung dan Palembang, yang akan berperan sebagai kota pendukung.