PKB Ingatkan Posisi Menteri Agama di Pemerintahan Jokowi

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan bahwa sudah ada pembicaraan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dengan PKB diawal jalinan koalisi ihwal kursi menteri agama.

Menurut politikus PKB Ali Maschan Moesa khusus untuk posisi menteri agama sudah diserahkan kepada PKB. “Ada semacam komitmen kalau yang urusan agama diserahkan ke kami, PKB, NU lah,” kata Ali Maschan ketika dihubungi detikcom, Jumat (1/8/2014).

Komitmen tersebut, ungkap Ali Maschan, sudah pernah dibicarakan Megawati dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bagi PKB sendiri posisi menteri agama sangat pas bila dipercayakan kepada pihaknya. 

Wakil Ketua Dewan Syura PKB ini juga mengaku siap bila dirinya kelak dipercaya untuk menduduki posisi menteri agama. “Kita siap pada prinsipnya. Rahmatan Lil Alamin,” tutur Ali Maschan yang kini duduk di Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat. 

Namun untuk posisi lain dia enggan mengomentari lebih jauh mengingat Joko Widodo (Jokowi) belum resmi menjadi presiden. “Kita tunggu proses konstitusi di MK,” ujar kakak kandung dari anggota BPK dan mantan Wakil Ketua Umum DPP PKB Ali Masykur Musa ini.

Dalam pandangan Ali Maschan adalah hal yang lumrah bila PKB nantinya diikutkan dalam pembicaraan mengenai sususan kabinet pemerintahan 2014-2019. Hal ini mengingat PKB sebagai salah satu partai yang mendukung Jokowi dan memiliki suara yang cukup besar pada saat Pemilu Legislatif lalu. “Pak Muhaimin (Ketua Umum PKB) yang nanti akan diajak bicara dengan Jokowi,” ujarnya.

Jakarta - Pembagian jatah kursi menteri bisa menyandera pemerintahan presiden terpilih Jokowi Widodo (Jokowi) bila Jokowi tidak bisa tegas dan salah memilih menterinya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengingatkan Jokowi harus bisa tegas dalam memilih dan menentukan para pembantunya di kabinet dengan menerapkan prinsip Meritokrasi yaitu memilih orang berdasarkan kemampuan. “Untuk referensi itu ada dalam buku ‘Good To Great’ yang ditulis Jim Collins,” ungkap Qodari saat berbincang dengan detikcom, Jumat (1/8/2014).

Qodari menjelaskan kemampuan yang dimaksud yakni menyangkut kompetensi, integritas, dan pengalaman. Bila Jokowi keluar dari prinsip Meritokrasi tersebut dapat mengancam jalannya pemerintahan. “Kalau salah pilih orang (menteri) malah bisa memberatkan Jokowi dan itu menyandera Jokowi sendiri,” ujarnya. 

Qodari menilai Jokowi mestinya bisa tegas dalam memilih orang-orang yang akan duduk di kabinetnya karena sudah memiliki pengalaman dalam memilih orang-orang yang membantu tugasnya ketika menjabat menjadi wali kota dan gubernur.

Mantan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini memandang wajar bila ada partai pendukungnya Jokowi yaitu PKB yang sudah menyinggung soal jatah kursi menteri. Menurut Qodari PKB bisa saja menyodorkan portofolio kader-kadernya sesuai kemampuan dan keilmuannya masing-masing. 

“Nanti semuanya tergantung Jokowi yang akan memutuskannya. Kalau tegas tidak ada persoalan,” kata doktor bidang Ilmu Politik Universitas Gajah Mada ini.