SBY Minta Australia Bicara agar Tidak Ada Kecurigaan

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam atas bocoran informasi Wikileaks yang menyebutkan dirinya dan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, terlibat kasus dugaan korupsi pencetakan uang negara. Pemerintah Australia diharapkan SBY agar bersuara menjelaskan perkara ini seterang-terangnya.

"Saya minta Australia segera keluarkan pernyataan yang terang agar nama baik ibu Mega dan saya sendiri, tidak dicemarkan, agar tidak ada kecurigaan terhadap pejabat Indonesia lainnya. Jika memang ada warga negara Indonesia yang terlibat, mari tegakkan hukum bersama. Indonesia dan Australia adalah negara hukum," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014).

SBY meminta agar Pemerintah Australia tidak membuat kebijakan yang justru menimbulkan kecurigaan terhadap dirinya dan Megawati. Pemerintah Australia, kata dia, harus terbuka dan mengungkapnya seterbuka mungkin.

"Jangan ditutup-tutupi. Kalau ada elemen di Indonesia yang dianggap terlibat pada penyimpangan, maka diusut. Kalau dianggap melanggar hukum, apa kasusnya dan melanggar apa. Kalau memang ada, bekerja samalah dengan KPK di Inodnesia," ungkap SBY.

SBY sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya atas pemberitaan dirinya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pencetakan uang negara di Australia. Di dalam berita itu, disebutkan bahwa ada perintah dari otoritas Australia untuk mencegah pelaporan atas kasus dugaan korupsi percetakan uang kertas agar tidak merusak hubungan internasional Australia.

Di dalam kasus korupsi pencetakan uang negara ini, perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia (NPA) diminta untuk mengamankan kontrak multi-juta dollar yang diduga melibatkan Pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain. Wikileaks turut menyebut 17 tokoh dunia, termasuk Megawati dan SBY.

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membenarkan adanya kerja sama Bank Indonesia dengan percetakan di Australia dalam mencetak uang negara pada tahun 1999. Namun, SBY membantah terlibat dalam kasus tersebut karena saat itu dirinya belum menjabat sebagai Presiden RI.

Pernyataan Presiden SBY ini menanggapi informasi yang dibocorkan WikiLeaks dan disadur salah satu media online di Indonesia. Ia mengaku telah mendapatkan penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman.

"Esensi atau rangkuman penjelasan baik dari Gubernur BI dan Menkeu adalah sebagai berikut, pertama, memang benar Indonesia pernah cetak uang di Australia dan dilakukan tahun 1999. Yang mencetak adalah NPA (Note Printing Australia) dan organisasi itu berada dalam naungan Bank Sentral Australia," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014).

Turut mendampingi SBY dalam jumpa pers kali ini Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto.

SBY mengatakan, uang yang dicetak di Negeri Kanguru itu sebanyak 550 juta lembar dengan pecahan nominal Rp 100.000. SBY menyatakan, keputusan kebijakan, pengawasan, dan kewenangan untuk mencetak uang itu, termasuk mencetak uang di Australia, ada pada Bank Indonesia. Hal tersebut menjadi wewenang Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia.

"Bukan pada pemerintah, bukan pada presiden. Baik Ibu Mega dan saya sendiri, tahun 1999 belum menjadi presiden. Tapi poin saya adalah, memang itu kewenangan BI, jadi siapa pun presidennya tahun 1999 atau saat uang itu dicetak di Australia, tidak terlibat mengambil keputusan, menetapkan kebijakan," kata SBY.

Presiden geram terhadap berita bocoran WikiLeaks yang dilansirSindonews.com tersebut karena tidak ada proses klarifikasi atas hal itu (baca: SBY Marah Dituduh WikiLeaks Korupsi Pencetakan Uang Negara). "Dengan demikian, berita yang dikeluarkan WikiLeaks dan diamplifikasi Sindonews.com tentu sesuatu yang menyakitkan," ujarnya.