JAKARTA - Elektabilitas calon Presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo diprediksi akan merosot tajam jika dirinya merealisasikan tuntutannya terkait iklan anonim berjudul "kutagih Janjimu" yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi swasta.

"Langkah hukum yang diambil saya kira akan menyerang balik dan salah alamat. Elektabilitas Jokowi merosot, karena membuat orang melihat Jokowi akan menggunakan power hukumnya dalam mengambil sikap," ujar pakar komunikasi politik Ermus Sihombing kepada Okezone, Minggu (30/3/2014).

Terlebih, saat isi dari iklan tersebut memiliki data-data yang jelas yang bersumber pada fakta yang terjadi di lapangan.

Selian itu, Ermus juga mengingatkan agar masyarakat dapat lebih objektif dalam memberikan penilaian terhadap Jokowi. "Kita akui, elektabilitas dia tinggi. Tapi masyarakat lupa melihat kelemahan Jokowi. Euforia dan jatuh cinta, membuat tak melihat lagi kelemahan pria ini. Jadi saya harap masyarakat bisa lebih kritislah," terangnya.

Seorang pemimpin yang baik, lanjutnya, adalah dia yang berperilaku sesuai dengan perkataannya. "Leader baik itu, apa yang diucapkan adalah yang dilakukan. Soal integeritas, kerja keras, itu memang dibutuhkan, tetapi selarasnya perkataan dengan perbuatan adalah hal yang utama. Kelemahannya Jokowi adalah, dia berjanji selesaikan jakarta lima tahun. Kalau kenyataaannya tidak, ini kurang baik.Walaupun kebaikannya sebagai orang yang jujur dan kerja keras, tetap akan berkurang dengan kelemahannya itu," tandasnya.

Saat kampanye di Cianjur beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku akan mendiskusikan dengan partainya apakah perlu mengajukan gugatan atau tidak soal iklan tersebut lantaran ia merasa dirugikan karena iklan itu.

"Sedang didiskusikan. Nanti kemungkinan Senin aka nada keputusannya. Pertama, itu negative campaign. Kedua, iklan itu menggunakan wajah saya tanpa izin," kata Jokowi.
(teb)

Ditagih Janji Marah, Jokowi Tak Siap Dikritik

Foto: OkezoneJAKARTA - Beberapa hari ini muncul iklan anonim yang isinya menagih janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan masa jabatanya selama lima tahun di DKI Jakarta.

Akibat iklan tersebut, dikabarkan mantan Wali Kota Solo itu marah dan berencana melaporkan pihak-pihak yang memproduksi dan menayangkan iklan tersebut.

Ketua Tim Advokasi Jakarta Baru, Habibruokhman, menilai wajar jika ada sekelompok masyarakat yang menagih janji-janji Jokowi untuk menyelesaikan persoalan Jakarta. Sebab, Jokowi belum menyelesaikan janji-janjinya namun memilih untuk menjadi calon presiden (capres) dari PDIP.

"Wajar dikritik, masyarakat juga perlu mempertanyakan komitmen seorang pemimpin. Pemimpin jangan hanya mau dipuji saja, tapi juga rela dikritik. Jokowi ini kan hanya senang dipuji, dikritik malah reaktif," ujar Habiburokhman kepada Okezone, Minggu (30/3/2014).

Justru, dia mengaku aneh jika Jokowi marah atas beredarnya iklan tersebut disejumlah televisi nasional. Menurutnya, sebaiknya Jokowi menjawab isi iklan tersebut dihadapan masyarakat. "Risih boleh, tapi jawab saja iklan tersebut dengan iklan lagi atau jawab sesuai esensinya, jangan melebar kemana-mana. Bagaimana merespons dengan baik iklan tersebut," katanya.

Habiburokhman menilai tidak ada yang salah dengan iklan tersebut. Iklan tersebut justru membuka fakta-fakta bahwa pemimpin harus bertanggungjawab terhadap janji-janjinya, sebab hal itu merupakan tanggungjawab moral.

Sementara terkait rencana Jokowi dan PDIP yang akan melakukan gugatan terhadap iklan tersebut, Habiburokhman menilai cara tersebut tidak elegan. "Bahaya juga kalau mengkritik digugat. Reaktif sekali Jokowi setelah dikritik," tutupnya.
(sus)