Pengamat: Apa Warga Jakarta Rela Melepas Rahmat Tuhan?

WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAGubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dinilai merupakan rahmat dan anugerah dari Tuhan kepada masyarakat Ibu Kota. Mereka muncul menjanjikan perubahan untuk mewujudkan "Jakarta Baru".

Namun, baru satu setengah tahun pasangan ini bekerja di Jakarta, Jokowi sudah akan maju menjadi bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Presiden 2014."Keputusan sekarang ada di tangan warga Jakarta, apakah rela warga melepas rahmat Tuhan itu?" kata pengamat perkotaan Yayat Supriyatna dalam diskusi di Eatology, Jakarta, Kamis (27/3/2014). 
Akademisi Universitas Trisakti itu mempertanyakan ketetapan hati warga Jakarta yang melepas pemimpinnya di kala kinerjanya belum terlihat dan terealisasi. Dia berpendapat, saat Pemilu Gubernur DKI pada 2012 tak sedikit warga yang menaruh harapan besar kepada pasangan Jokowi dan Basuki untuk menuntaskan janji perubahan selama lima tahun.

Menurut Yayat, masih banyak pekerjaan rumah dan janji Jokowi yang belum terwujud. Banyak program, imbuh dia, yang sejauh ini juga baru sekadar wacana. Contohnya, sebut dia, penanggulangan kemacetan, banjir, dan penambahan moda transportasi massal.

Yayat juga berpendapat bahwa dinamika politik seperti pencalonan Jokowi ini merupakan konsekuensi dari pola pemilihan pemimpin berasal dari partai politik. Ketika nama Jokowi mencuat, ujar dia, partai politiknya pun punya hak membawa Jokowi ke tingkat yang lebih tinggi.

Meski demikian, kata Yayat, partai politik seharusnya tetap memandang aspek etika kepada masyarakat. Bagaimanapun, ujar dia, Jokowi dan Basuki adalah gubernur dan wakil gubernur pilihan masyarakat. "Memang sulit kalau sudah kepemimpinan itu diintervensi kepentingan parpol," kata Yayat.

Yayat menambahkan, Jakarta memerlukan sosok pemimpin eksekutor, serta punya keberanian dan legitimasi yang tinggi. Pemasalahan di Jakarta, kata dia, sangat besar dan multikompleks sehingga butuh ketiga prasyarat tersebut untuk mengisi posisi kepala daerahnya.
"Beban hidup di Jakarta ini semakin berat dan mahal, apalagi biaya transportasinya. Makanya, butuh pemimpin yang bersifat eksekutor untuk membuat kebijakan dengan cepat," ujar dia.