Aneh, SBY Baru Sekarang Persoalkan Kemacetan di Jakarta

ilustrasi

JAKARTA - Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, mempertanyakan alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melimpahkan persoalan kemacetan di DKI Jakarta terhadap Gubernur Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, kenapa SBY justru menyatakan hal tersebut disaat sekarang ini, padahal persoalan kemacetan itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Dimana permasalahan kemacetan karena buruknya jalinan komunikasi dan kordinasi antara pusat dan daerah yang telah berlangsung lama.

"Saya enggak tahu apa yang menjadi latar belakangnya (SBY mengatakan itu) apakah bentuk frustasi atau tidak. Selama ini kan kemacetan karena kurangnya koordinasi, jadi masalah komunikasi dan ketidakterbukaan itu lagu lama, karena lemahnya kordinasi," kata Yayat kepada Okezone, Selasa (5/11/2013).

Dia meminta, kepada pemerintah pusat dan daerah agar tidak saling menyalahkan atau mencari-cari kesalahan. Semestinya kedua pucuk pimpinan saling bersinergi, dimana ketika daerah membutuhkan bantuan pusat maka diberi bantuan, mengingat anggaran yang dimiliki daerah itu terbatas.

"Apalagi, kebijakan pusat juga kadang tidak mendukung kebijakan daerah, seperti pada perbaikan jalan nasional, itu kan harusnya menjadi tanggung jawab pusat yang bekerja sama dengan daerah," tukasnya.

Seperti diketahui, SBY menyinggung soal kemacetan dalam acara bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) di Istana Kepresidenan Bogor, dimana SBY kala itu melimpahkan persoalan kemacetan di DKI Jakarta merupakan tanggung jawab Jokowi.  (Arief Setyadi - Okezone)

"Omongan Presiden Enggak Cerdas, Emang BisaNgurus Macet Setahun"

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi)-lah yang paling tahu mengurus macet di Jakarta. Padahal, pemecahan permasalahan macet Jakarta tak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Menurut Pengamat Politik UI Iberamsjah, Presiden SBY harus turun tangan mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Pemecahan macet Jakarta bukan hanya dari Pemerintahan Jakarta. Enggak bisa, butuh kerjasama dengan pemerintah pusat, kan katanya mau dijadikan megapolitan," kata Iberamsjah dihubungiOkezone, Senin (4/11/2013).

"Omongan itu enggak cerdas sekali. Emang bisa ngurusin macet cuma setahun dua-tahun," kritik Iberamsjah.

Solusi yang terbaik, lanjut Iberamsjah adalah dengan merapikan ibu kota. Meniru negara tetangga, Malaysia, yang membuat batasan antara ibu kota dan kota satelitnya.

"Pinggiran Jakarta harusnya dibatasi. Bangun pinggiran kota Jakarta, seperti Depok, Bogor dan Tangerang. Buat transportasi yang terintegrasi," paparnya.

Iberamsjah justru menyinggung Presiden SBY. Menurutnya, rombongan Presiden yang berlalu lalang salah satu faktor pemicu kemacetan. Sebab, saat Presiden menggunakan jalanan, jalanan harus disterilkan.

"Enggak bisa disalahkan (Gubernurnya) dong. Nah, dia (Presiden) kalau bawa banyak orang juga bikin macet," sentil Iberamsjah. (Bagus Santosa - Okezone)

Sindir Kemacetan di DKI, SBY Cemburu dengan Jokowi

JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melimpahkan persoalan kemacetan di DKI Jakarta kepada Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai bentuk kecemburuannya.

"Itu merupakan kecemburuan politik terhadap Jokowi. Ini kan lebay," ujar pengamat politik asal Universitas Indonesia, Boni Hargen saat berbincang denganOkezone, Selasa (5/11/2013).

Menurut Boni, seharusnya SBY bisa berkaca dengan berbagai keberhasilan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Dia mengatakan, jika melihat keberhasilan mantan Wali Kota Surakarta itu dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) harus ikut diperhitungkan.

Kemudian, kata Boni, keberhasilan Sutiyoso ketika menjabat sebagai Gubernur DKI, dengan melakukan penataan hingga ke depan Istana Negara, itu juga karena seorang gubernur bukan karena SBY.

"Jadi jangan salahkan Gubernur, ini (macet) kan sebenarnya permasalahan SBY yang tidak mengatur jumlah produksi kendaraan dari sisi konsep nasional," tukasnya.

Terkait masalah kemacetan, sambung dia, tidak bisa hanya dilimpahkan kepada Gubernur DKI saja, namun menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Yang dilakukan itu tidak akan efektif, dan tidak laku, SBY itu kan sekarang orang sudah banyak yang tidak suka. jadi dia menggunakan cara ini untuk menaikkan citra dirinya dan Demokrat supaya menjadi agen kampanye," tuturnya.

Seperti diketahui, dalam acara Kadin di Istana Kepresidenan Bogor, SBY kepada sejumlah anggota Kadin melimpahkan persoalan kemacetan kepada Jokowi sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab. (Arief Setyadi - Okezone)

SBY Bisa Panggil Jokowi Tuntaskan Kemacetan Lebih Cepat

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik, Heri Budianto, menilai, jika pendemo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan mengatasi macet di Jakarta, itu dapat dimaknai dua hal.  
 
"Pertama, bisa saja para pendemo itu menuju istana karena tidak paham mekanisme itu, lalu menyampaikan aspirasi ke presiden. Kedua, bisa jadi karena pendemo itu sudah putus asa ke Balai Kota menemui Gubernur lalu mengadu dan menyampaikan kepada Presiden," kata Heri melalui pesan singkatnya kepada Okezone, Selasa (5/11/2013).
 
Menurutnya, SBY bisa saja memanggil Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) untuk segera berbuat lebih serius dan cepat lagi mengatasi macet.
 
"Pemerintah pusat juga tentu mempunyai tanggung jawab dan andil mengatasi masalah macet di Jakarta karena sebagai ibu kota," jelas Heri.
 
Heri menambahkan, soal kemacetan Jakarta memang sudah membuat frustasi warga sebab tak kunjung selesai sehingga warga mengadu ke SBY karena Pemprov DKI dianggap sudah tidak mampu mengatasi macet.
 
"Intinya warga sudah tidak tahan menghadapi macet. Karenanya sinergi antara daerah dan pusat menjadi sangat penting untuk mengatasinya. Kalau sinergi itu berjalan, maka semua pihak tidak perlu merasa disasar pendemo soal Jakarta yang macet," pungkasnya.