KPK Mulai Mintai Keterangan Beberapa Pihak Terkait Dana Siluman APBD DKI

Jakarta - Laporan yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), soal indikasi penyimpangan penggunaan APBD DKI Jakarta dan adanya 'dana siluman' mulai masuk ke tahap pengumpulan bahan dan keterangan. Segenap pihak segera dimintai keterangan.

"Saat ini terkait laporan yang dilayangkan Pak Ahok sudah masuk ke tahap Pulbaket (Pengumpulan Bahan dan Keterangan)," kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi saat ditemui di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2015).

Pulbaket merupakan tahap berikutnya setelah KPK melakukan verifikasi terhadap laporan yang dilayangkan Ahok. Setelah Pulbaket, KPK akan mementukan apakah laporan Ahok akan diteruskan ke tahap penyelidikan atau tidak.

Seperti diketahui, Ahok telah melaporkan dugaan penyelewengan penggunaan APBD DKI Jakarta dari tahun 2012-2014. Selain itu, Ahok juga melaporkan adanya dugaan kongkalikong dalam penyusunan APBD 2015, indikasinya, disinyalir ada dana siluman sebesar lebih dari Rp 12 triliun dalam RAPBD versi DPRD DKI Jakarta.

Saat ini, KPK akan mengawali pendalaman soal dugaan penyelewengan APBD tahun 2012-2014. Setelah itu, pendalaman langsung diteruskan kepada dugaan kongkalikong penyusunan APBD versi DPRD yang disinyalir ada dana siluman senilai Rp 12 triliun lebih. KPK akan mendalami kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran sejak dalam tahap pembahasan APBD.