Gulirkan Hak Angket Menkum HAM, KMP: Kami Lawan Begal Demokrasi!

Jakarta - Parpol anggota KMP menyatakan akan menggulirkan hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly. Mereka menyerukan perlawanan terhadap begal demokrasi.

"Kami menyerukan melawan begal politik dan begal demokrasi. Kesewenang-wenangan Menkum HAM Yasonna Laoly terhadap Golkar dan PPP harus dilawan. Menkum HAM Yasonna Laoly jelas melakukan tindakan melawan hukum," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, sebagai jubir dalam seruan angket Menkum HAM dari KMP di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah. Namun tidak ada perwakilan PAN dalam konferensi pers ini.

Bambang mengungkap Menkum HAM mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Menurut Bambang, Jokowi sampai saat ini tak memihak salah satu kubu.

"Ada pihak yang mengambil keuntungan, mengail di air keruh jika Golkar dan PPP berkonflik. Ini ingin menjauhkan PPP dan Golkar dari KMP padahal selama ini KMP banyak mendukung kebijakan Presiden Jokowi," kata Bambang.

Bambang pun kemudian menyatakan parpol KMP akan menggunakan hak angket. "Untuk itu kami akan menggunakan hak konstitusi yang diberikan Undang-undang yang berlaku dalam situasi ini kami dapat mengambil langkah-langkah hak interpelasi, hak angket, mungkin sampai hak menyatakan pendapat," tegasnya.