Jokowi Kaget Komjen Budi Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka

Jakarta - KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan yang juga calon tunggal Kapolri sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini mengagetkan banyak pihak. Lalu apa reaksi Presiden Jokowi soal ini?

"Kaget saja, beliau kaget. Karena selama ini, beliau (Komjen Budi-red) tidak ada keputusan hukum," jelas Mensesneg Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Menurut Pratikno, karena tak ada kendala hukum pada Budi, Istana pun memberi lampu hijau dengan menyodorkan Budi ke DPR sebagai calon Kapolri.

"Jadi proses dijalankan," tutur Pratikno.

Lalu bagaimana setelah penetapan tersangka? "Tentu saja ini harus direspons ketika KPK sudah menetapkan," tutup dia.

Calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi. Selain lewat data LHKPN, KPK juga melacak transaksi mencurigakan Budi. Lalu apa kata eks Kepala PPATK Yunus Husein soal data transaksi Budi?

"Dahulu ada tahun 2010 terkait yang diselidiki KPK sekarang, lalu ada gratifikasi dan sebagian kami ragukan kebenarannya termasuk pinjaman-pinjaman New Zealand yang begitu besar. Kami cek ternyata tidak seperti itu. Ada kejanggalan formal," jelas Yunus di Jakarta, Selasa (13/1/2015).

"Saya harap KPK lebih profesional. KPK kami anggap masih profesional, kami imbau masyarakat mendukung penegakan hukum ini. Kan baik untuk republik," tambah dia.

Yunus juga berharap, dari kasus Budi ini bisa ditarik pelajaran. Bagi Presiden Jokowi juga bagi partai politik.

"Berlakulah sebagai negarawan yang mempertimbangkan kepentingan orang banyak dan kuat menolak intervensi tekanan dari politisi dan orang yang mementingkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan yang merugikan negara. Ini pelajaran sangat berharga," urai dia. 

"Anda bayangkan orang yang mengatasi prioritas hukum nomor satu tadi siang belum dites DPR kemudian terjegal oleh kasus. Ini dianggap kemarin saat diusulkan terburu-buru, tidak mendengar aspirasi. Prinsip governance yang baik kalau dalam pengambilan keputusan ada mendengar masukan publik karena tahta presiden di rakyat. Jadi rakyat yang didengar, partai itu jelek, tidak akuntabel dan transparan," tambahnya.

Mungkinkah ada tekanan ke Jokowi terkait calon Kapolri ini?

"Kami mendengar beberapa sumber, karena dia maju dari partai politik dari suatu kepentingan yang memaksa kepentingannya sehingga ada desakan sana sini dari pendukungnya. Sebenarnya sudah banyak orang yang tahu tekanan dan desakan pasti ada. Kalau tidak ada itu pasti bohong. Kalau dibilang ini sudah melalui kompetisi ini itu. Ini kan keanehan yang tidak wajar," tutup dia.

 Eks Kepala PPATK Yunus Husein salah satu yang bicara keras soal pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Yunus bahkan sempat berkicau di twitter mengkritik kebijakan itu. Sosok Budi diungkap terkait dugaan korupsi. Yunus pun kembali angkat bicara setelah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka.

"KPK harus komprehensif selidiki berbagai penyimpangan yang dulu terjadi, posisi dia dulu sebagai ajudan, Kepala Bimkar, Kapolda Jambi, Aceh, kemudian divisi hukum Propam. Harus digelar semua secara komprehensif dan tuntas. Kalaupun ada kaitan dengan yang lain, harus kena jangan satu kena satu nggak," terang Yunus di Jakarta, Selasa (13/1/2015).

"Kita lihat statistik peningkatan kekayaannya cukup signifikan," terang dia. Kekayaan Budi pada laporan ke KPK pada 2013 lalu mencapai Rp 22 miliar.

Yunus juga menegaskan, dengan penetapan tersangka ini ada positifnya. "Dalam arti kebenaran dalam hukum mau dilakukan KPK dan pendukungnya sehingga ada buat pelaku dan mencegah bagi yang lain untuk mengulangi. Anda bayangkan kalau hal ini didiamkan saja ada nilai yang bergeser bahwa itu benar dan yang lain bisa mengulangi seperti itu," tutup dia.