Djarot: Buktikan jika Ada Jual Beli Soal Lelang Jabatan, Jangan Cuma Isu

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta bahwa isu jual beli soal hingga jutaan rupiah pada program lelang jabatan harus dibuktikan. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menindak oknum yang bermain dalam program lelang jabatan itu.

"Kalau ada bukti konkretnya, kasih ke saya biar langsung ditindak. Jangan hanya isu," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2015).

Djarot mengatakan, perombakan massal yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang mengorbankan para pejabat untuk turun kasta menjadi staf. Namun, kata dia, ada target evaluasi bagi para pejabat yang baru dilantik selama tiga bulan itu.

"Dalam penataan birokrasi memang ada yang puas dan tidak puas. Kalau tidak puas, maka pegawai harus menunjukkan kinerja yang baik," kata Djarot. 

Mantan Wali Kota Blitar itu menjelaskan bahwa setiap pegawai negeri sipil (PNS) DKI mempunyai kesempatan yang sama untuk naik jabatan. Namun, perlu ada pembuktian kinerja. 

Sebagian besar kepala dinas atau pejabat eselon II dirotasi oleh Gubernur DKI Jakarta, walaupun bukan pada bidang yang mereka kuasai. Djarot berharap agar para pejabat Pemerintah Provinsi DKI bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan benar.

"Mereka itu pemimpin atau manajer, bagaimana kita melihat kepemimpinan itu sebagai bahan evaluasi," ucap Djarot. (Bintang Pradewo)