Mafia beras terungkap, Jokowi diminta tak cuma fokus infrastruktur

 Bareskrim Mabes Polri berhasil menggerebek gudang sindikat mafia beras pada Kamis (6/10) lalu di kawasan Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tegas dan serius menangani mafia beras yang sangat merugikan rakyat kecil tersebut.

"Presiden Jokowi harus serius memberantas mafia beras. Jangan dibiarkan mereka, atau Jokowi jangan pura-pura tidak tahu, rakyat sangat dirugikan dengan para mafia ini," kata Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Senin (10/10).

Jokowi, kata dia, jangan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, dan melupakan persoalan pangan, khususnya mafia beras. Uchok menilai, persoalan beras sangat berkaitan langsung dengan hajat hidup rakyat kecil.

"Para mafia pengoplos beras subsidi di Cipinang harus diberantas karena berkaitan dengan beras subsidi. Kalau hanya memperhatikan infrastruktur, berarti Jokowi hanya peduli kepada investor, dan lupa kepada beras subsidi yang harus dilindungi sebagai makanan rakyatnya sendiri," ujar Uchok.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggerebek gudang sindikat mafia beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Ratusan ton beras yang telah dicampur turut disita dalam penggerebekan itu.

"Beras kurang lebih 200 ton, itu persediaan di gudang dan persediaan di gudang bulog untuk subsidi sekitar 68 ton," kata Direktur Tipideksus Bareskrim Brigjen Agung Setya, Kamis pekan lalu.

Menurut Dirtipideksus, beras oplosan tersebut, dijual ke pasaran sebagai beras premium.

"Para pelaku menyalahgunakan distribusi cadangan beras pemerintah bersubsidi. Mereka melanggar Permendag nomor 4 tahun 2012 tentang penggunaan cadangan beras pemerintah untuk stabilitas harga," ujar Agung.

Beras tersebut seharusnya diperuntukkan dalam kegiatan Operasi Pasar. Namun, faktanya, beras tersebut dicampur dengan beras lokal untuk dijual kembali.

Selain itu, beras Bulog Thailand 15 persen yang digunakan untuk campuran tersebut, juga diperoleh para pelaku dari distributor ilegal. Beras Bulog Thailand hanya didistribusikan oleh distributor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Beras Thailand dengan komposisi 15 persen merupakan beras pecah (broken) yang diimpor pemerintah Indonesia dari negeri gajah putih untuk cadangan beras.

Impor tersebut dilakukan langsung oleh Bulog. Beras itu seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan operasi pasar guna menstabilkan harga beras. Sesuai ketentuan, Bulog harus mendistribusikan beras tersebut kepada distributor yang telah ditunjuk pemerintah.

Sementara, Sekjen Pakar Pangan Jackson Kumaat mengatakan, Bareskrim Polri harus menuntaskan kasus mafia pengoplosan beras.

"Beras itu buat rakyat miskin, kami mendukung penuh langkah Polri, untuk memberantas mafia beras. Ini beras untuk rakyat miskin, kenapa dijual," ujar Jackson.

Dia menyadari sejak dulu barang-barang subsidi pemerintah selalu disalahgunakan. Sebab itu, kasus ini juga menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama dalam menangani kasus mafia beras ini.

"Permasalahan Bulog kita harus sadari. Dari dulu barang subsidi pemerintah semua bermasalah. Subsidi-subsidi ini banyak disalahgunakan, ini jadi PR bersama," kata dia.