PT Pulomas Jaya Malu jika Ahok Ikut Urus Sengketa Tanah di Waduk Ria Rio

ummi hadyah salehPenjagaan Ketat di Lahan Waduk Rio Rio Ratusan aparat berwenang yakni aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI dan Polisi menjaga lahan sekitar Waduk Ria Rio yang menjadi milik Pemprov DKI Jakarta dan PT Pulomas Jaya. Selasa (24/12/2013).Kompas.com/Ummi Hadyah Saleh

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Pulomas Jaya Landi Rizaldi ingin pihaknya membereskan sengketa tanah di Waduk Ria Rio yang diklaim ahli waris Adam Malik, termasuk jika Basuki Tjahaja Purnama diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo.

"Jika nanti gubernur DKI sudah berganti, kita yang harus beresinini. Kita sebagai BUMD ya malu kalau pimpinan turun tangan," ujar dia kepada Kompas.com di Balaikota, Jakarta, pada Senin (18/8/2014). 

Rizaldi mengatakan, PT Pulomas Jaya adalah kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai anak perusahaan BUMD PT Jakarta Propertindo. Tugasnya adalah menata kawasan Waduk Ria Rio sesuai dengan fungsi, sekaligus merelokasi warga ilegal di area itu. 

"Kami paham tugas gubernur itu sangatlah banyak dan menumpuk yang lebih urgent. Ya, kita tahu dirilah. Kita komitmen itu," ujar Rizaldi. 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi presiden terpilih periode 2014-2019. Otomatis, Basuki akan menggantikannya. Keduanya diketahui memiliki karakter yang berbeda. Jokowi dikenal sebagai pengayom, sementara Basuki dikenal sebagai sosok yang tegas dan tanpa ampun. 

Rizaldi mengatakan, pada dasarnya, bentuk dukungan Pemprov DKI untuk menata area Waduk Ria Rio hanya sebatas urusan legalitas saja. Turun tangan Jokowi untuk membujuk warga pindah, beberapa waktu lalu dianggap hanyalah "bonus bantuan" dari pimpinan saja. 

"Jadi, ke depan mau ada masalah apa pun, mau pembebasan lahan atau pengosongan lahan ya tanggung jawab sepenuhnya ada di kami," ujar dia.