Cerita Kapolri Saat Diminta Langsung Jokowi Ungkap Perdagangan Orang di NTT

Sekitar dua pekan lalu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mendapatkan telepon dari PresidenJoko Widodo.

Saat itu bertepatan dengan perayaan Hari Keluarga Nasional pada 30 Juli 2016 yang berpusat di Kupang.

Jokowi meminta Tito mengusut laporan masyarakat terkait kasus Yufrinda Selan, tenaga kerja wanita asal Nusa Tenggara Timur yang bunuh diri di Malaysia. Hal ini ternyata menjadi perhatian penuh presiden.

"Saat Presiden berdialog dengan masyarakat dan tokoh di sana, masyarakat prihatin adanya indikasi human trafficking. Yang banyak jadi korban warga NTT," ujar Tito dalam jumpa pers di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Tito mengatakan, masyarakat NTT khawatir lantaran saat dipulangkan ke Malaysia, banyak ditemukan luka sayatan dan jahitan di tubuh Yufrinda. Dikhawatirkan Yufrinda juga menjadi korban perdagangan organ dalam.

Setelah diselidiki, ternyata itu bekas otopsi di Malaysia yang berbeda teknisnya dengan Indonesia.

(Baca: Jasad TKW Yufrinda Diotopsi, Tidak Ada Organ yang Hilang)

Permintaan mengusut dugaan perdagangan orang di NTT sebelumnya pernah diterima Tito saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Saat itu, kata Tito, anggota DPR berpesan untuk mengungkap sindikat perdagangan orang di sana.

"Mereka merasa enggak percaya ke otoritas setempat sehingga harus pusatnya, Mabes Polri, yang turun," kata Tito.

Setelah mendapat telepon Presiden, Tito langsung menghubungi Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Ari Dono Sukmanto untuk membentuk satuan tugas khusus perdagangan orang di NTT.

Akhirnya, dalam waktu dua pekan, mereka berhasil mengungkap jaringan tersebut dan menangkap para pelakunya.

"Ada 14 tersangka , saat ini sudah ditahan. Korbannya sekitar 30-an orang," kata Tito.

(Baca juga: Kembangkan Kematian TKW Yufrinda, Bareskrim Bongkar Sindikat Penyalur TKI Ilegal)

Para pelaku tak hanya berasal dari NTT, tapi juga dari Riau, Surabaya, Semarang, dan Medan. Mereka memalsukan dokumen kelengkapan untuk paspor.

Tito menganggap kasus perdagangan orang ini bukan hal yang sepele. Justru kasus ini menunjukkan bahwa kesejahteraan di wilayah tertentu masih belum merata.

Ia mengatakan, di NTT, tingkat kesejahteraannya rendah, sementara tingkat penganggurannya tinggi. Tentu masyarakat di sana akan tergiur jika diiming-imingi pekerjaan layak dengan gaji yang tinggi.

"Banyak calon tenaga kerja tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Misal, dijanjikan kerja layak, tapi jadi tenaga kerja yang dipaksakan. Bisa masuk seksual industry," kata Tito.