Tak Ingin Ada Rapat Soal LRT Lagi, Ini Keputusan Jokowi

Pemerintah akan merevisi peraturan untuk mempercepat pembangunan moda transportasi berbasis kereta ringan (Light Rail Transit/LRT). Adalah Perpres Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Demikianlah diungkapkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat mengumumkan hasil rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa
(29/3/2016).

"Memang akan ada perubahan Perpres karena dalam Perpres itu yang diatur hanya BUMN, karena disana yang bekerja nanti sepenuhnya dalam 8 trase di Jakarta adalah Jakpro, atau BUMD, memang harus ada perubahan perpres dalam penyebutan BUMN menjadi BUMD," terangnya.

Hal ini akan memberikan kepastian hukum untuk pihak yang akan menjalankan proyek pembangunan tersebut, yakni BUMD dari DKI Jakarta.

"Supaya tidak timbul masalah dengan penegakkan hukum. Saat ini, kalau ada ruang dan bisa terkena, maka betul kalau dibilangkan Pak Ahok akan ada revisi Perpres penyempurnaan untuk memasukkan BUMD," papar Pramono.

Pramono memastikan bahwa revisi aturan akan dilakukan dalam waktu dekat. Sehingga proyek bisa langsung dimulai dan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

"Yang jelas target untuk digunakan pada ASIAN Games di Jakarta harus selesai pada bulan April 2018, nah mudah-mudahan bulan maret selesai. April-Mei bisa digunakan untuk tes. Dan secara komersial bisa dilakukan pada 3-4 bulan sebelum penyelenggaraan," ujarnya.

Sementara itu untuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

"Kalau Perpers 98 tetap berlaku apa adanya," imbuhnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas (ratas) menyampaikan bahwa ini merupakan rapat kelima yang membahas LRT. Jokowi tak ingin ada rapat lagi dan proyek langsung dijalankan.