Pungli buat cicilan mobil, Kepala TPU Petamburan bakal dicopot Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmana kembali dibuat kesal dengan kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Lagi-lagi masalahnya adalah adanya oknum yang melakukan pungutan liar.

Kali ini, dilakukan oleh oknum PNS Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) di Petamburan melakukan pungutan liar (pungli). Hal itu diketahui setelah sejumlah PNS menyamar menjadi warga.

Ahok sapaan Basuki mengancam akan memecat Kepala TPU Petamburan itu bila terbukti melakukan pungli. Bahkan dia mengaku telah meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika untuk segera memproses pencopotan Kepala TPU Petamburan dari jabatannya.

"Kita sudah perintahkan kalau temukan betul, kita berhentikan sebagai PNS. Kepala TPU kami, kami minta ini diberhentikan sebagai PNS. Tunggu dia beresin dulu nanti saya copot," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (29/3).

Dalam rapat pimpinan Senin (28/3) kemarin, Ahok sempat naik pitam karena mendapat laporan adanya pungli di TPU-TPU di Jakarta. Namun, dibantah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati.

Dia pun langsung memutarkan bukti rekaman yang diambil oleh salah satu PNS. Dalam rekaman itu, kepala TPU yang secara terang-terangan meminta uang. Kepala TPU meminta uang untuk kebutuhan cicilan mobil tiga bulan dan angsuran rumahnya selama dua bulan.

"Saya sudah bilang berkali-kali ke Dinas Taman, tempat pemakaman umum itu masih banyak pungli. Dinas Taman bilang tidak ada, sampai saya sodorkan rekaman suara," tegasnya.

"Suara bilang, berapa nilainya, ya bisa buat cicil rumah BTN tiga bulan, mobil dua bulan, ya dengar saja suaranya," ujar Ahok bercerita soal kondisi rapat.

Berulang kali Ahok mengkritik kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Saat rapat pimpinan di Balai Kota, kemarin, Ahok memarahi Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati, karena tak bisa menindak anak buahnya yang melakukan pungutan liar (Pungli).

"Kita terus nuduh ibu, tapi ibu terus bilang enggak ada. Itu yang selalu saya bilang di taman ini malingnya gila-gilaan, tapi selalu disangkal enggak ada," tandas Ahok.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menerima laporan adanya pungutan liar yang dilakukan pengelola Taman Pemakaman Umum (TPU) Petamburan. Hal itu diketahui setelah sejumlah PNS menyamar menjadi warga dan merekam suara petugas TPU yang meminta sejumlah uang.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Dyah Kurniati, membenarkan ada petugas TPU Petamburan melakukan pungutan liar atau pungli. Namun dia mengklarifikasi bahwa yang melakukan pungli bukan Kepala TPU Petamburan.

"Oh iya ada, ada. Bukan Kepala TPU tapi pengawas TPU yang di Petamburan. Nah ini kita mau proses. Memang kalau itu kita mau panggil," kata Ratna saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa, (29/3).

Ratna mengungkapkan, suara rekaman yang diperdengarkan Gubernur DKI Jakarta itu persis dengan suara salah satu pengawas TPU Petamburan. Untuk itu, pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan konfirmasi. "Kita mau klarifikasi dulu. Saya mau panggil. Suaranya sih seperti suara orang itu," lanjut dia.

Ratna menegaskan, pihaknya tidak memberi ampun pada petugas yang terbukti melakukan pungli. Seharusnya, kata dia, sanksinya pemecatan. Namun, dalam kasus ini, petugas yang diduga melakukan pungli itu tidak akan dipecat lantaran mulai 1 April 2016 memasuki masa pensiun.

"Ya kalau memang dia itu kita akan pecat yah tapi karena dia sudah mau pensiun ya sudah dia juga kan sudah berhenti," jelas Ratna.

Ratna punya pekerjaan rumah besar memberantas pungli yang kerap dilakukan pengelola TPU. Sebelum kasus ini, ada pengelola TPU yang juga kedapatan melakukan pungli.

"Kita juga kan lagi mau memberantas. Memang kemarin ada yang ngutip-ngutip ketahuan, uangnya kita kembalikan ada berita acaranya juga kita buatkan buat efek jera," jelas dia.

Untuk membersihkan dinas pertamanan dan pemakaman, Ratna akan melibatkan Satpol PP dan Kepolisian. Dia berencana menggelar razia untuk membongkar jaringan pungli tanah makam.

Berulang kali Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengkritik kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Saat rapat pimpinan di Balai Kota, kemarin, Ahok memarahi Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati, karena tak bisa menindak anak buahnya yang melakukan pungutan liar (Pungli).

"Kita terus nuduh ibu, tapi ibu terus bilang enggak ada. Itu yang selalu saya bilang di taman ini malingnya gila-gilaan, tapi selalu disangkal enggak ada," kata Ahok. Demikian dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Beritajakarta.com, Selasa (29/3).

Kemarahan Ahok kali ini bukan tanpa sebab. Dia menerima laporan Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) di Petamburan melakukan pungutan liar. Hal itu diketahui setelah sejumlah PNS menyamar menjadi warga.

Dalam penyamaran itu, PNS sempat merekam suara kepala TPU yang secara terang-terangan meminta uang. Kepala TPU meminta uang untuk kebutuhan cicilan mobil tiga bulan dan angsuran rumahnya selama dua bulan.

Rekaman suara kepala TPU saat melakukan pungli kemudian diperdengarkan di ruang rapat oleh Ahok.

"Saya sampaikan, kenapa bisa ada pungli di TPU? Karena ada Kepala TPU yang pungli. Kalau Kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Itu teorinya," ucapnya dengan nada meninggi.

Dia meminta pada Ratna bersikap pada kepala TPU nakal yang suka memalak warga agar mendapatkan lokasi makam.

"Saya pengen hukumannya meski jelas ini. Pemecatan saja udah," tegasnya.

Dari rentetan kasus di Dinas Pertamanan, kali ini Ahok memutuskan kembali melakukan perombakan pada Rabu 6 April mendatang. Perombakan termasuk semua kepala TPU di Jakarta.