Menteri PAN: Pemborosan, APBD Jakarta!

TRIBUN NEWS / DANY PERMANA

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandy menilai pembelian perangkat UPS senilai triliunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 adalah pemborosan dana.

"Saya rasa jika info itu benar hanya untuk UPS, hal tersebut adalah pemborosan," kata Yuddy Chrisnandy di Jakarta, Senin (2/3/2015).

Setelah menemui beberapa menteri lainnya pada acara peresmian, Yuddy mengatakan bahwa kesalahan ada pada satuan petugas yang meloloskan anggaran tersebut jika terbukti adanya penggelembungan dana.

"Kalau sudah dibeli ya dimanfaatkan sebaik-baiknya, tapi jika belum sebaiknya direvisi ulang lagi dan perlu diganti," ujarnya.

Saat ini polemik terkait APBD Jakarta antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta masih berlangsung. Polemik ini bermula dari pengajuan anggaran APBD 2015 melalui e-budgeting yang dilayangkan Ahok ke Kemendagri tanpa adanya tanda tangan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

DPRD menilai pengajuan anggaran e-budgeting itu bak surat bodong. DPRD DKI Jakarta kemudian menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok itu.

Ahok sendiri menekankan e-budgeting bisa diajukan tanpa tanda tangan DPRD DKI Jakarta. Ahok juga menyatakan sengaja tidak meminta persetujuan dana APBD ke DPRD DKI Jakarta, agar "dana siluman" pengadaan alat UPS senilai Rp 12,1 triliun yang telah dicoretnya tidak muncul lagi.

Ahok melaporkan kejanggalan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ibu Kota periode 2012-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Jadi kami datang membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan 'e-budgeting' yang kami sepakati di paripurna yang dibuat oleh kawan-kawan DPRD," kata Ahok.

"Di situ angka saja sudah selisih cukup banyak sampai Rp 12 triliun. Mereka pun waktu membuat angka ini pun salah. Meng-'crop'-nya pun salah. Kita juga akan minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) lakukan audit juga untuk yang 2015, yang 2014 sedang dilakukan audit, kalau (APBD) 2012-2013 sudah ada auditnya," tuturnya.

Basuki menyatakan hal tersebut seusai bertemu dengan pimpinan KPK yaitu Pelaksana Tugas (plt) Ketua KPK Taufiqurachman Ruki dan Plt. Pimpinan KPK Johan Budi.

Ia juga membantah bahwa pelaporannya ke KPK tersebut karena pengajuan hak angket oleh DPRD Jakarta pada Kamis (26/2/2015) kepada dirinya.