Ketua Fraksi NasDem Masih Penasaran Anggaran "Siluman"

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai NasDem telah memerintahkan Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta untuk mencabut hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, masih tidak terima dengan tuduhan adanya anggaran "siluman".

"Anggaran siluman itu apa? Yang model gimana? Biar bisa diperiksa," kata Bestari dalam jumpa pers di kantor DPP Partai NasDem di Jakarta, Senin (2/3/2015).

Menurut Bestari, jika angaran yang telah disepakati oleh DPRD DKI diangap ada yang tidak diperlukan, Pemerintah Provinsi DKI bisa mencoretnya. 

Dia kemudian menyorot masalah komunikasi antara Basuki dengan DPRD DKI. Menurut dia, komunikasi keduanya harus diperbaiki.

"DPRD dan eksekutif  itu  seperti suami istri. Kalau istrinya dimarahin terus, disebut rampok terus, ya lama-lama istrinya ngamuk," ujarnya. 

Jika memang ada mark up yang dilakukan oleh DPRD DKI, Bestari mengatakan, Basuki harus membuktikannya. (Baca: Fraksi Nasdem DPRD DKI Diperintahkan Cabut Hak Angket kepada Ahok)

Bestari menyatakan sepakat mencabut hak angket, seperti yang diperintahkan DPP Partai NasDem. Sebab, kata dia, kisruh DPRD DKI dengan Basuki sudah masuk ke ranah pidana, sehingga sudah tidak diperlukan lagi angket.

"Angket itu untuk menyelidiki. Jika sudah masuk ke KPK kan masuknya udah ranah pidana. Untuk apa repot berangket-angket? Sehingga, pimpinan Partai NasDem menyepakati untuk mencabutnya," ujarnya. 

Kini, kata dia, menjadi tugas delapan fraksi di DPRD untuk membuktikan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh Basuki. 

"Menurut hasil kawan-kawan, ada kesalahan yang dilakukan Ahok. Saat ini, bagian ranah kerja delapan fraksi untuk bekerja, kemudian menyimpulkan apakah memang seperti itu," kata dia.