Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganggarkan sejumlah sekolah di Jakarta mendapatkan seperangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp 6 miliar/sekolah. DPRD juga menganggarkan sejumlah sekolah di Ibu Kota mendapatkan seperangkat printer dan scanner seharga Rp 3 miliar/sekolah.

Alokasi dana tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta yang disusun oleh DPRD. Data RAPBD itu dipublikasikan di situs resmi Pemerintah Provinsi Jakarta sejak Minggu kemarin.

Dari data yang dikutip detikcom, Senin (2/3/2015) diketahui ada 57 sekolah di DKI yang bakal mendapat 'jatah' printer dan scanner senilai Rp 3 miliar itu. Total dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang tersebut mencapai Rp 171 Miliar.

Sejumlah sekolah yang bakal mendapat 'jatah' printer dan scanner tersebut antara lain; SMP 104, SMA 26, SMA 28, SMA 3, SMAN 46, SMAN 55, dan SMAN 6.

Sementara dalam RAPBD versi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak disebutkan anggaran untuk pengadaan printer dan scanner yang nilainya mencapai Rp 3 miliar untuk setiap sekolah.

Masalah RAPBD DKI Jakarta mencuat ke publik lantaran ada dua versi, yakni yang disusun Pemprov dan DPRD. Akibat perbedaan itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersitegang dengan DPRD.

Pekan lalu DPRD mengajukan hak angket untuk Ahok. Tak mau kalah, Ahok pun melaporkan munculnya dana siluman hingga Rp 12 triliun dalam RAPBD DKI 2015 versi DPRD ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada Minggu kemarin relawan yang menamakan diri 'Teman Ahok' dan 'Gue Ahok' ramai-ramai mengumpulkan petisi mendukung Ahok lawan 'begal' APBD 2015 saat gelaran Car Free Day.

Menurut Ahok aksi dukungan tersebut menandakan bahwa masyarakat Jakarta saat ini sudah semakin pintar. "Orang bisa melihat bagaimana anggaran sebesar itu bisa muncul di APBD kan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

Ini Kata Anggota DPRD DKI Soal Usulan Sejumlah SMK Dapat Alat Fitness

Dalam APBD versi DPRD DKI, terdapat anggaran untuk pengadaan UPS dan alat fitness. Tapi pertanyaannya, apakah sekolah-sekolah menengah dan kejuruan membutuhkan alat-alat tersebut?

"Ya itu kan kita lihat sendiri, apakah disetujui SKPD? Itu kan Komisi E (DPRD DKI), nanti kita coba bahas di Komisi E itu," kata anggota DPRD DKI Fraksi NasDem, Inggard Joshua di kantor dewan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

Menurut Joshua, pengadaan alat-alat itu muncul dalam APBD karena dianggarkan oleh eksekutif. Ia menambahkan, eksekutif juga memiliki pilihan untuk tidak menggunakan anggaran tersebut tapi ada konsekuensinya.

"Yang lalu kan sudah dibahas, ya kalau itu tidak mubazir ya jalankan," ujar Joshua.

Senada dengan Joshua, Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Ongen Sangaji‎ kembali menegaskan anggaran alat-alat itu diusulkan SKPD. Jika tak mau dijalankan, menjadi hak eksekutif.

"UPS itu kan 2014. Itu yang usulkan dinas, SKPD, diusulkan ke Banggar. Kalau memang tidak mau, ya buang, dicoret atau tidak dijalankan," ucap Ongen terpisah.

DPRD DKI tak hanya mengusulkan pengadaan buku Trilogi Ahok dan Uninterruptable Power Supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Ibu Kota. DPRD juga mengajukan agar sejumlah sekolah menengah kejuruan di Jakarta Selatan mendapatkan seperangkat alat fitness untuk kebugaran.

Alat fitness itu dianggarkan dengan total biaya Rp 15 miliar. Alat UPS pun menelan angka ratusan miliar rupiah. Total dana siluman di APBD 2015 versi DPRD yang disebutkan Gubernur DKI Basuki T Purnama ‎mencapai Rp 12,1 triliun.