PAN DKI: Hak Angket Harus Diteruskan untuk Membuktikan Kebenaran

Dana Siluman dan Hak Angket Ahok

Jakarta - Fraksi Partai NasDem menarik dukungan terhadap hak angket APBD DKI dan meminta maaf karena turut menandatangani. ‎PAN tak akan mengikuti langkah NasDem.

"Ini kan angket melakukan penyelidikan apakah benar dana siluman di APBD, kalau ada yang melanggar ya harus ditegur secara konstitusi," kata Sekretaris PAN DPD DKI Abie B Boestam saat berbincang di sela Kongres PAN di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin (1/3/2015).

"Jadi menurut saya, paling baik, karena sudah terjadi dan masing-masing meyakini yang benar, maka‎ angket teruskan saja untuk buktikan siapa yang benar," tegasnya.

Abie mengatakan hak angket dibenarkan secara konstitusi untuk melakukan penyelidikan ‎atas dugaan pelanggaran prosedur apakah oleh dewan atau pemerintah provinsi. Meskipun menurutnya, masalah beda pandangan ini seharusnya bisa diselesaikan lebih dulu melalui komunikasi.

"Kalau setiap pemerintah daerah misalnya melakukan tindakan atau langkah selesaikan APBD secara sendiri, tentu bisa kacau negara ini, yang rugi rakyat," ujarnya.

Karena itu APBD harus mendapat kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan DPRD. "Tapi satu sisi saya ingin ingatkan gubernur tentang etika berpemerintah agar diperhatikan," ucapnya menyinggung etika Ahok.

"Etika sangat penting. Tidak hanya bagus dalam program tapi etika berkomunikasi, berngara sangat penting. Karena itu salahsatu alat terjadinya kontroversi antara pemda dengan DPRD," imbuhnya.