Begini Cerita Lolosnya Pengadaan UPS di DKI Tahun 2014

Mantan Kadisdik DKI Lasro Marbun

Dana Siluman dan Hak Angket Ahok

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kecolongan saat pengadaan perangkatUninterruptible Power Supply (UPS) pada tahun 2014 lalu. Ada 49 unit UPS yang tiba-tiba didatangkan ke sekolah-sekolah di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Bagaimana cerita lolosnya pengadaan UPS di DKI Jakarta tahun lalu? 

Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun membeberkan cerita lolosnya pengadaan UPS di 49 sekolah di tahun 2014. Waktu itu masing-masing sekolah dianggarkan Rp 5,8 miliar. Menurut dia proyek pengadaan itu muncul dalam APBD Perubahan DKI tahun 2014. 

Proyek pengadaan UPS itu masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Suku Dinas Pendidikan. Selanjutnya sebagai Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) maka Kepala Suku Dinas Pendidikan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Menurut Lasro soal pengajuan dan eksekusi termasuk surat keterangan pengadaan UPS dilakukan oleh KPA dalam hal ini Suku Dinas Pendidikan. 

"Jadi karena otonomi daerah, pengadaan di wilayah dilakukan di sudinnya masing-masing. Sudin dan kepala UPT. Saya hanya pengendali umum saja," kata Lasro kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015). 

Setelah tercantum dalam DPA Suku Dinas, lelang kemudian dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Lasro menambahkan bahwa sejak 2014 semua pengadaan barang dan konstruksi dengan nilai di atas Rp 200 juta maka dilaksanakan melalui ULP. SKPD menurut dia hanya menangani pengadaan di bawah Rp 200 juta. 

Menurut Lasro, Kepala ULP sekaligus menjabat Tim Kelompok Kerja Pengadaan. Sementara anggotanya adalah satuan kerja perangkat daerah di dinas pendidikan. 

"Aku nggak tahu (anggotanya). Tapi ada sekitar 7-9 orang. Kan ada tiga gelombang," kata pria yang kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemprov DKI tersebut.