Wagub Enggan Mediasi Ahok Vs DPRD DKI

Alsadad RudiCalon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI, Jumat (5/12/2014)]

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menuturkan, dia tidak akan berkomunikasi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan rencana impeachment (pemakzulan) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. 

"Enggak (melakukan mediasi). Itu haknya dewan. Tanya Pak Ahok," ujar Djarot ketika ditanya mengenai upaya komunikasi dengan dewan di Balai Kota, Senin (16/2/2015). 

Saat ditanya lebih lanjut oleh pewarta, Djarot langsung beranjak pergi tanpa memberikan jawaban apapun. Mantan Wali Kota Blitar ini hanya menekankan kalau interpelasi merupakan hak dewan dan harus dihargai. 

Sebelum menjabat sebagai wakil gubernur, Djarot pernah berjanji bakal mengedepankan komunikasi dengan pihak legislatif, DPRD DKI, dalam memimpin Ibu Kota. Menurut dia, eksekutif dan legislatif saling membutuhkan satu sama lain. Untuk dapat merealisasikan program-program unggulan DKI, harus ada koordinasi yang baik terjalin antara keduanya. 

"DPRD tuh mitra ya, lembaga yang harus kita jaga dan mereka (anggota DPRD) semua itu teman kita, saya sudah kenal banyak (anggota DPRD DKI)," kata Djarot, Jumat (5/12/2014) lalu. 

Menurut dia saat itu, gubernur dan wakil gubernur DKI berperan sebagai jembatan komunikasi antara komisi DPRD dan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Seluruh program unggulan DKI yang akan terealisasi, sebelumnya harus disetujui serta disahkan oleh DPRD terlebih dahulu.