Ahok: Ini Seru, Pertama Kalinya di Republik Ini Gubernur Ribut dengan DPRD

RODERICK ADRIAN MOZESPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diwawancarai seusai rapat paripurna istimewa di DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11/2014). Rapat beragendakan pengumuman status Ahok berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemendagri nomor 121.32/4438/OTDA perihal mekanisme pengangkatan menjadi Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2012-2017. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan mengubah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI yang telah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga, ia pun mengaku santai terkait ancaman pemakzulan (impeachment) yang bakal dilakukan DPRD DKI. 

"Ini seru, sejarah. Pertama kalinya di republik ini, Gubernur DKI ribut dengan DPRD," kata Basuki di Balai Kota, Senin (16/2/2015). 

Rencana pemakzulan itu disebabkan karena APBD yang diajukan Pemprov DKI ke Kemendagri berbeda dengan dokumen APBD yang disahkan pada sidang paripurna 27 Januari lalu. Basuki menegaskan, tetap tidak akan mengubah nilai APBD DKI. Selain itu, ia juga tidak akan memasukkan usulan anggaran senilai Rp 8,8 triliun. 

Basuki mengaku memiliki bukti ada oknum DPRD yang mengajukan anggaran senilai Rp 8,8 triliun untuk program sosialisasi visi misi serta SK (surat keputusan) Gubernur. Ia menengarai adanya rencana interpelasi serta impeachment oleh DPRD disebabkan karena penolakannya menyepakati usulan anggaran fantastis sebesar Rp 8,8 triliun tersebut. (Baca: Ahok: Anggaran Nenek Lu Rp 8,8 Triliun!)

Ia pun menegaskan tetap akan menggunakan sistem e-budgetingdalam menyusun anggaran. Melalui penggunaan e-budgeting, ia bakal mendeteksi adanya anggaran siluman. 

"Saya tidak mau kompromi 1 sen pun, saya tidak mau kompromi. Jadi tidak ada kompromi, 1 sen pun tahun ini enggak ada," tegas Basuki.  

Selain mengancam impeachment, DPRD juga akan menggunakan hak interpelasi kepada Basuki. Hak interpelasi itu terkait rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target. (Baca: M Taufik Akan Gelar Rapim Bicarakan Pemakzulan Ahok)

Serapan anggaran tahun 2014 yakni Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun. 

Menurut dia, hak interpelasi merupakan hak yang dimiliki tiap anggota DPRD DKI. "Justru saya lebih senang (diinterpelasi), supaya dia (DPRD) menggunakan hak tanya dia dan kami jawab di forum terbuka. Jadi biar seluruh masyarakat Indonesia tahu apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi seperti ini," kata Basuki.