Kata Pengamat : Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Terancam

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh antaran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD mengenai persoalan APBD DKI berdampak pada masalah kesejahteraan. Oleh karenanya, 100 hari kerja Ahok bersama wakilnya Djarot Saiful Hidayat dianggap belum dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan. 

Pengamat Ekonomi, Sarman Simanjorang, mengatakan, kekisruhan soal APBD berdampak pada masalah kesejahteraan. "Akibat ketidaksepahaman antara Ahok dan DPRD mengenai APBD kondisi Jakarta saat ini krisis anggaran. Karena sampai saat ini, mendekati bulan Maret, APBD DKI belum jelas kapan akan disahkan," kata Sarman kepada Kompas.com, Kamis (26/2/2015). 

Hal yang terdampak, lanjut dia, yakni program kesehatan, pendidikan, dan sosial DKI bisa terhambat karena tidak ada dana yang cair. Selain itu, Sarman mengatakan, hal itu juga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jakarta melambat, menambah inflasi, dan juga kerugian bagi kalangan pengusaha. 

"Masalah kesejahteraan itu kan berkaitan dengan anggaran, bagaimana bisa kalau anggaran tidak ada? Karena hal ini, masyarakat dirugikan di dunia usaha, perputaran ekonomi tidak jalan, program sosial juga tidak jalan," ujar pria yang juga Ketua Kadin DKI Jakarta itu. 

Ia berharap, tahun selanjutnya hal semacam ini tidak berulang. Pemprov DKI dan APBD juga diharapkannya tidak saling kisruh seperti saat ini. 

Pengesahan APBD juga diharapkan dapat dilakukan pada akhir tahun sehingga pada awal tahun dana APBD bisa digunakan untuk menjalankan program. 

"Paling utama bagaimana supaya pemanfaatan APBD betul-betul dimaksimalkan untuk menjawab permasalahan Ibu Kota," ujar Sarman.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruh antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama disebut merupakan masalah komunikasi politik. Basuki atau Ahok juga dinilai tidak bisa melakukan pendekatan kepada DPRD DKI dengan cara membangun komunikasi yang baik.

"Ahok tidak pandai melakukan pendekatan kepada DPRD sebelum pembahasan anggaran. Pendekatan tidak harus menggunakan dana di anggaran, tetapi berkomunikasi dan bergaul dengan baik," kata pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, kepadaKompas.com, Kamis (26/2/2015). 

Agus mengaku sudah berkali-kali menyatakan bahwa gaya komunikasi Ahok serupa dengan seseorang yang ingin mengajak berkelahi. Caranya berbicara pun seperti menantang siapa pun yang dia anggap tidak baik, termasuk dalam hal ini pihak DPRD DKI. 

Jika gaya komunikasi seperti itu yang dipertahankan oleh Ahok, Agus memperkirakan, ke depannya, bukan tidak mungkin ada kejadian seperti hak angket yang tengah digulirkan oleh DPRD DKI seperti saat ini. 

"Kalau gaya Ahok seperti ini, selalu menantang ke DPRD, pasti nanti dikerjain oleh DPRD, kejadian kan?" tambah Agus. 

DPRD DKI membentuk tim panitia hak angket yang bertujuan menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok. Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik mengatakan bahwa Ahok telah memberikan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri bukan dari draf hasil pembahasan bersama DPRD. Sementara itu, Ahok menuturkan bahwa DPRD DKI telah menyelipkan "anggaran siluman" sebesar Rp 2,1 triliun dari draf APBD yang telah dibahas terakhir sehingga Ahok mengirimkan draf yang tidak memasukkan usulan anggaran dari DPRD. 

Ahok mengaku bahwa dengan sistem perancangan anggaran menggunakan e-budgeting, tidak ada lagi yang boleh mengusulkan anggaran-anggaran lain setelah dimasukkan ke sistem. Berbeda dengan DPRD yang beralasan e-budgeting harus dilakukan terakhir karena kemungkinan akan ada penambahan-penambahan anggaran lain yang tak terduga.

Pertengkaran yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI terus berlanjut. Puncaknya saat ini, ketika DPRD DKI mengajukan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Basuki yang menyerahkan draf APBD bukan hasil pembahasan dengan DPRD DKI kepada Kemendagri. 

Ketidakharmonisan DPRD DKI dengan Gubernur DKI ini memunculkan pertanyaan, sampai kapan legislatif dengan eksekutif ini bertengkar? Apakah akan terus seperti ini sampai ujung masa pemerintahan Basuki sebagai gubernur pada 2017 nanti? 

"Menurut saya, dengan keadaan yang sekarang, akan terus seperti ini. Ahok akan terus menghadapi kepentingan politik yang beragam dari DPRD. Ditambah gaya komunikasi politik Ahok. Saya prediksi sampai tahun 2017 akan terus seperti ini," ujar pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, kepada Kompas.com, Kamis (26/2/2015). 

Emrus menilai, Basuki adalah sosok yang terbuka dan berani. Kata Emrus, Basuki itu berani karena dia jujur. Basuki atau Ahok tidak mau kompromi sama sekali dengan apa yang dia anggap benar atau salah. 

Sikap Basuki ini bagus, namun membuat banyak tokoh politik tidak menyukainya. Emrus mengatakan, Ahok sadar harus mempertahankan integritasnya. Jika tidak, lawan politik akan langsung menggunakan kesalahan Ahok untuk menyerang. 

Emrus memuji semua sikap itu. Akan tetapi, Emrus mencatat ada satu hal yang menjadi kelemahan Ahok, yaitu mengenai cara Ahok bertutur kata. "Misalnya kata 'bajingan'. Seorang pemimpin tidak hanya sekedar kejujuran saja tapi juga pilihan katanya. Karena dia seorang leader. Di situlah saya pikir kelemahan Ahok yang luar biasa," ujar Emrus. 

Emrus mengatakan, satu-satunya solusi agar hubungan Ahok dengan DPRD DKI membaik adalah dengan mempelajari etika berkomunikasi yang baik. Emrus yakin, segala persoalan dengan DPRD DKI, termasuk soal anggaran, tidak akan menjadi seperti ini jika Ahok menjaga ucapannya. 

Gejolak antara Ahok dan DPRD DKI akan mereda, meski banyak perbedaan pendapat. Jika Ahok lebih menjaga dalam berkata, menurut Emrus, dukungan para tokoh politik pun semakin meningkat. "Satu-satunya jalan adalah Ahok belajar etika komunikasi. Agar gejolak ini berkurang. Karena programnya dia itu bagus," ujar Emrus.