Jakarta -Perbaikan wilayah perbatasan jadi salah satu program prioritas pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi). Wilayah perbatasan merupakan bagian dari harga diri bangsa.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hari ini melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, meminta tambahan anggaran Rp 34,4 triliun tahun ini, sehingga menjadi Rp 119 triliun. Ini tertuang dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015 yang diajukan pemerintah ke DPR.
Dalam anggaran tersebut, pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan menjadi prioritas.
"Kenapa kawasan perbatasan? Karena kawasan perbatasan merupakan bagian dari harga diri bangsa. Karena selama ini masalah perbatasan ini termasuk yang cukup tertinggal. Padahal ini adalah beranda negara yang berhubungan langsung dengan negara tetangga," tutur Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam rapat yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2015).
Pemerintah memang menyiapkan dana Rp 2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan tahun ini. Sebagian besar uangnya digunakan untuk pembangunan jalan.
Basuki pernah menyatakan malunya, karena kondisi infrastruktur di perbatasan sangat menyedihkan.
Selain pembangunan wilayah perbatasan, prioritas lain Kementerian PUPR adalah kedaulatan pangan. Karena Presiden Jokowi menargetkan swasembada pangan dalam 3 tahun.
"Yang lainnya adalah anggaran untuk konektivitas antar wilayah, lingkungan dan sebagainya," ucap Basuki kepada anggota DPR.
Tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian PUPR tersebut antara lain adalah untuk:
(dnl/hds)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hari ini melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, meminta tambahan anggaran Rp 34,4 triliun tahun ini, sehingga menjadi Rp 119 triliun. Ini tertuang dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015 yang diajukan pemerintah ke DPR.
Dalam anggaran tersebut, pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan menjadi prioritas.
"Kenapa kawasan perbatasan? Karena kawasan perbatasan merupakan bagian dari harga diri bangsa. Karena selama ini masalah perbatasan ini termasuk yang cukup tertinggal. Padahal ini adalah beranda negara yang berhubungan langsung dengan negara tetangga," tutur Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam rapat yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2015).
Pemerintah memang menyiapkan dana Rp 2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan tahun ini. Sebagian besar uangnya digunakan untuk pembangunan jalan.
Basuki pernah menyatakan malunya, karena kondisi infrastruktur di perbatasan sangat menyedihkan.
Selain pembangunan wilayah perbatasan, prioritas lain Kementerian PUPR adalah kedaulatan pangan. Karena Presiden Jokowi menargetkan swasembada pangan dalam 3 tahun.
"Yang lainnya adalah anggaran untuk konektivitas antar wilayah, lingkungan dan sebagainya," ucap Basuki kepada anggota DPR.
Tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian PUPR tersebut antara lain adalah untuk:
- Kedaulatan pangan sebesar Rp 8,45 triliun, berupa pembangunan dan pengolahan irigasi, waduk, embung, pengendalian banjir, pengaman pantai, serta pengembangan air baku
- Konektivitas sebesar Rp 15,75 triliun, berupa pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dan juga pembangunan kawasan perbatasan, pembangunan dan pembebasan tanah jalan bebas hambatan, dan pembangunan jalan akses pelabuhan.
- Peningkatan kualitas kehidupan sebesar Rp 5,4 triliun, berupa pengembangan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman, penanganan kawasan perbatasan, pengembangan kota hijau, dan kota pusaka.
- Rumah susun dan rumah khusus sebesar Rp 3,7 triliun berupa pembangunan rusunawa, rumah khusus, pemberian bantuan uang muka perumahan, revitalisasi rusunawa terbengkalai, perumahan TNI/Polri.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih