Fraksi PKB Belum Satu Suara Soal Hak Angket untuk Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI, Muallif, mengatakan masih ada perbedaan pendapat dalam anggota fraksinya soal pengajuan hak angket. Meskipun begitu, semua anggota fraksi telah menandatangani hak angket tersebut. 

"Ini dinamika, kita masih belum bulat 100 persen, masih ada beberapa yang istilahnya kesimpulan cara pandang yang belumclear juga. Itu risiko dan dinamika politik," ujar Muallif di DPRD DKI, Kamis (26/2/2015). 

Namun dia tidak mengungkapkan apakah ada anggota fraksinya yang belum sepaham tetapi tetap ikut tanda tangan. Menurut Muallif, hal itu sesuatu yang lumrah. 

Dia mengakui pengajuan hak angket oleh anggota DPRD DKI bisa memperkeruh hubungan DPRD DKI dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Akan tetapi, dia menilai itu sebagai risiko yang harus ditempuh demi perubahan Pemprov DKI sendiri.

"Kami tidak ada secara pribadi (masalah) dengan Bapak Ahok ini, segala macam tidak ada. Jadi ini untuk kepentingan masyarakat," ujar Muallif. 

Seperti diberitakan, DPRD DKI Jakarta menyetujui pengajuan hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam sidang paripurna yang diadakan pada Kamis siang.

Juru bicara Fraksi PKB, Muallif, mengatakan, sikap fraksinya berbeda dengan fraksi dari partai lain dalam kisruh DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Sejak awal, PKB lebih memilih interpelasi daripada hak angket.

"Kalau hak interpelasi mungkin di awal kami sudah duluan," ujar Muallif, di Gedung DPRD DKI, Kamis (26/2/2015).

Dengan menggunakan interpelasi, kata dia, terjadi dialog terlebih dahulu antara Basuki dan DPRD DKI. Kedua pihak tersebut memiliki hak tanya dan hak jawab terhadap persoalan APBD 2015 sehingga akan terjawab letak permasalahan. 

Akan tetapi, karena semua fraksi menempuh hak angket, akhirnya PKB pun mengikuti di detik terakhir. [Baca: Fraksi PKB Jelaskan Perubahan Sikap soal Hak Angket untuk Ahok]

Selain menjelaskan hal tersebut, Muallif juga menjelaskan faktor lain yang menyebabkan Fraksi PKB memberikan dukungan untuk hak angket.

Sama seperti fraksi partai lain, Muallif juga mempermasalahkan cara Basuki bersikap. Sebenarnya, kata Muallif, DPRD DKI telah banyak memaklumi karakter Basuki sejak lama. Tetapi, dia menyayangkan sikap Basuki tidak melunak meski wacana hak angket bergulir. 

"Mestinya ketika ada wacana hak angket itu, apa salahnya sih duduk bersama? Mungkin ceritanya bisa lain. Dan itu (hak angket) tidak terjadi. Masing-masing kan punya harga diri." 

"Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Pak Ahok, ubahlah karakternya. Jangankan manusia dan anggota DPRD, semut saja kalau diinjak marah kok. Itu pembelajaran untuk Pak Ahok juga," ujar Muallif.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD DKI tiba-tiba mendukung pengajuan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Muallif, dalam sidang paripurna, Kamis (26/2/2015). "Dengan tekad ini, akhirnya walau di detik terakhir, PKB mendukung lanjutkan hak angket," ujar Muallif dalam sidang paripurna. 

Sebelumnya PKB telah mengambil sikap untuk tidak turut mengajukan hak angket. Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas mengatakan, fraksinya tidak menemukan kesalahan terkait APBD DKI 2015. [Baca: Fraksi PKB Tolak Ajukan Angket untuk Ahok]

Muallif mengatakan perubahan sikap seperti yang dilakukan PKB merupakan hal biasa di dunia politik. 

"Pertimbangan yang pertama kenapa akhirnya kami itu menyetujui hak angket bahwa program Provinsi DKI harus berjalan. Kalau misalnya enggak berjalan, kasihan dong rakyat. APBD digantung. Sehingga begitu melihat ini yang terbaik, ya apa boleh buat," ujar Muallif. 

Muallif juga mengatakan perubahan sikap yang ditempuh fraksinya bukanlah hal yang mudah. Sejak awal, Fraksi PKB memilih untuk tidak berburuk sangka terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Bahkan (shalat) istiqarah dulu tadi saya. Karena supaya pilihan ini yang terbaik," ujar Muallif. 

Namun Muallif pun mengingat soal penyerapan APBD 2014 yang tidak mencapai 50 persen. Meski tahun 2014 itu merupakan tahun transisi dari kepemimpinan Joko Widodo kepada Basuki, Muallif tetap mengatakan itu fakta yang memprihatinkan. 

Dia berharap dengan perubahan sikap ini, permasalahan APBD bisa cepat selesai dan langsung disahkan. Sehingga, pembangunan DKI Jakarta dapat berjalan kembali.

Atas perubahan sikap ini, Muallif mengatakan Fraksi PKB tidak mendapat tekanan dari fraksi partai mana pun untuk mengubah sikap. 

Akan tetapi, Muallif mengakui ada penyampaian pendapat dengan fraksi lain sebelum perubahan sikap ini. "Diskusi serta sharingdengan seluruh pihak pasti terjadi," ujar Muallif.

Seperti diberitakan, DPRD DKI Jakarta menyetujui pengajuan hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam sidang paripurna yang diadakan pada Kamis siang.