Firasat Buruk Ahok pada DPRD Bermula dari Rapat Paripurna...

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah memiliki prasangka buruk mengenai pembahasan APBD DKI 2015. Firasat buruk itu dirasakannya saat rapat paripurna pengesahan APBD 2015 pada 27 Januari 2015. Pasalnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi tidak memberikanprint out APBD DKI 2015 saat rapat paripurna pengesahan.  

"Saya heran masak paripurna enggak ada berkas yang di-print outkeluar? Mereka bilang 'gampang-gampang'. Waktu dalam rapat paripurna kemarin, ada enggak Ketua (DPRD) menyerahkan berkas APBD? Enggak ada, itu masalahnya," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).  

Menurut Basuki, semua pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI diwajibkan mengisi serta menginput program ke dalam sistem e-budgeting. Pengisian program itu, kata Basuki, dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh Bappeda DKI. 

Program-program yang telah disusun itu kemudian dikoreksi kembali oleh Gubernur dan disahkan di paripurna. Setelah itu, Pemprov DKI langsung mengajukan dokumen APBD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 perihal pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja. 

Pandangan ini berbeda dengan anggota DPRD DKI yang menyatakan komisi masih berhak membahas anggaran bersama SKPD setelah pengesahan. "Justru saya pertanyakan, kenapa DPRD tiba-tiba keluarkan bundelan (APBD) sendiri yang bukan diisi sama SKPD dan diberikan ke kami untuk diajukan ke Kemendagri. Apa itu enggak melanggar aturan? MK sudah putuskan, jangankanngisi (program), urusin lembar ketiga DPRD saja enggak boleh, kok," kata Basuki. 

Basuki mengaku memiliki bukti upaya penyusupan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun oleh oknum DPRD setelah APBD disahkan dalam paripurna. Ia menyebutkan, ada wakil ketua komisi yang meng-crop (memotong) 10-15 persen anggaran program unggulan yang telah disusun dan disahkan di paripurna. Kemudian, potongan anggaran itu dialokasikan untuk program bukan prioritas, dengan total mencapai Rp 12,1 triliun. Misalnya pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk semua kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat. Perangkat itu berfungsi sebagai penyedia listrik cadangan atau tambahan pada bagian tertentu, seperti komputer, data center, atau bagian lain yang penting untuk mendapat asupan listrik secara terus-menerus pada waktu tertentu. 

"Begitu e-budgeting, enggak bisa lagi masukin anggaran siluman.Eh, mereka masih nekat bikin (APBD) sendiri juga, ketahuan dong. SKPD saya tanya pernah enggak kamu pesan UPS, mereka bilang enggak ada. Masak beli UPS sampai Rp 4,2 miliar, rumah saya saja pakai genset enggak sampai Rp 100 juta harganya kok," kata Basuki.  

Menurut Basuki, siasat anggota DPRD untuk menyusupkan anggaran siluman adalah dengan mengajukan program ke SKPD dan meminta SKPD untuk menginputnya ke dalam e-budgeting. Saat ini, Basuki mengklaim telah memperingatkan para SKPD untuk tegas menolak menginput program "pesanan" DPRD itu.

"Setelah paripurna pengesahan, tiga hari mereka (staf anggota DPRD) sibuk crop (anggaran) tengah malam dan kami punya intel mengawasi mereka. Mereka (anggota DPRD) masukin anggaran versi mereka, tanda tangan, print out, dan dikirim ke saya. Mereka ingin saya kirim APBD versi mereka ke Kemendagri dan yang saya kirim itu APBD yang disahkan di paripurna. Sekarang saya sudah putuskan, lebih baik diturunkan dari Gubernur daripada menghabiskan Rp 12,1 triliun dipakai buat belanja yang enggak masuk akal," tegas Basuki.

Ada pelonjakan angka hibah di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Dari nilai APBD Rp 72 triliun yang telah disahkan DPRD, dana hibah yang digelontorkan tanpa butuh pertanggungjawaban mencapai Rp 5 triliun.

Dana ini melonjak apabila dibandingkan APBD tahun 2013 lalu yang hanya mengalokasikan Rp 3,7 triliun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga lonjakan dana itu sebagai anggaran politis DPRD DKI Jakarta karena tahun 2014 merupakan tahun politik. 

"Saya enggak tahu hibah untuk apa saja, bisa dari permintaan anggota DPRD. Makanya kita minta ICW bantu awasi angggaran, dana hibah ini nantinya ke mana saja, kok bisa melonjak tinggi," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (23/1/2014).   

Selain hibah, ada juga program belanja yang merupakan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI. Pokir ini tersebar di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Secara aturan, menurut dia, pokir tidak salah. Namun, menjadi masalah saat pokir tidak jelas penggunaannya. Misalnya, hanya untuk bagi-bagi proyek, seperti pengadaan meja pingpong, kursi, meja sekolah, filling cabinet, dan sebagainya. Menurutnya, lebih baik anggaran berlebih itu dipangkasnya dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). 

Di sisi lain, ia tak bisa menuding alotnya pembahasan APBD DKI disebabkan karena banyaknya program pokir DPRD DKI. Beberapa waktu lalu, ia pernah meminta DPRD DKI untuk mengunggah video rapat pembahasan APBD ke situs Youtube. Namun, permintaan itu ditolak oleh politisi Kebon Sirih. 

Salah satu antisipasi dalam penyalahgunaan anggaran itu adalah dengan menerapkan e-budgeting. Melalui sistem tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, beserta Kepala Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) memiliki wewenang untuk mengunci anggaran dan dana hibah yang mencurigakan. Sehingga, nantinya anggaran tidak dapat terpakai. 

"Kalau kita lock duluan sebelum APBD diketok (disahkan), mereka (DPRD) enggak akan ketok ketok. Jadi, biarin saja diketok dulu, nanti baru yang mencurigakan kita lock, pasti ada yang ribut-ribut," kata Basuki. 

Main mata 

Pria yang akrab disapa Ahok itu tak menampik banyak program tidak penting yang merupakan hasil kerja sama legislatif dengan pihak eksekutif. Ia mengancam akan mencopot kepala dinas dan kepala suku dinas yang kerap bermain mata dengan DPRD DKI. Namun, penggantian para eksekutif itu menunggu pengesahan APBD oleh Mendagri selesai terlebih dahulu. Setelah dikoreksi oleh Mendagri, akan ketahuan program-program mana saja yang "aneh" dengan pagu anggaran yang fantastis. 

Basuki juga meminta masyarakat untuk berperan memantau APBD. Jika masyarakat melihat ada nilai anggaran yang "aneh", mereka bisa langsung melapor. "Saya kunci saja di komputer saya. Jadi kalau Gubernur lock, saya enggak bisa unlock (buka). Kalau saya yang lock, Gubernur enggak bisa unlock. Kalau DPRD sih maunya unlock, he-he-he," kata dia. 

Beberapa waktu lalu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah menemukan adanya penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah di APBD DKI 2012. Saat itu, BPKP merilis ada anggaran sebesar Rp 8,32 miliar untuk bantuan sosial dan hibah dengan 191 penerima baru. Padahal, dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima itu tidak ada.