DPR: Semua Ini Kan Asal Presiden Jokowi Senang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar, Anton Sihombing, menilai apa yang disampaikan pemerintah Kabinet Kerja hanya bertujuan untuk membuat Presiden Joko Widodo senang. 

Salah satunya dia sebutkan soal pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menyebutkan kerugian negara akibat illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing) mencapai Rp 300 triliun per tahun. Anton tidak habis pikir dari mana angka sebesar itu. 

"Kemarin Menteri Susi bilang kerugian illegal fishing Rp 300 triliun, padahal PNBP dianggarkan sebesar Rp 500 miliar. Indonesia rugi Rp 300 triliun dari mana? Kerugian di seluruh dunia saja tidak sampai Rp 230 triliun, terbesar di Afrika Barat. Ini kan asal Presiden Jokowi senang," sindir anggota Komisi IV DPR-RI itu, dalam rapat Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta, Rabu (3/2/2015). 

Dalam pembahasan mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) itu, Anton juga mengkritisi sejumlah usulan suntikan pada BUMN yang bergerak di sektor pangan dan kemaritiman. 

Misalnya, PT Pelindo IV yang diusulkan mendapat suntikan Rp 2 triliun. Menurut Anton, PMN tersebut perlu dikaji lagi. Sebab, jangan sampai suntikan yang diberikan justru semakin menyudutkan pengusaha swasta di kepelabuhanan. 

Selain Pelindo IV, Anton juga menyoroti suntikan pada PT Pelni dan PT Djakarta Lloyd. Namun, untuk kedua perusahaan pelat merah ini, dia menilai PMN perlu diberikan. 

Sementara itu, untuk BUMN yang bergerak di sektor pangan, Anton sangat berkeberatan dengan usulan pemerintah kepada PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri (SHS). "Ini sudah mendapat catatan merah dari penegak hukum," ucap Anton. 

Dia pun mempertanyakan, urgensi PMN kepada Perum Bulog. Sebagai informasi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan suntikan sebesar Rp 48,01 triliun. 

Beberapa di antaranya yakni untuk PT Pelindo IV sebesar Rp 2 triliun, PT Pelni sebesar Rp 500 miliar, PT Djakarta Lloyd sebesar Rp 350 miliar, PT Perinus sebesar Rp 200 miliar, PT Pertani sebesar Rp 470 miliar, dan PT SHS sebesar Rp 400 miliar.