Diancam hak angket, Ahok balas mau bikin koruptor di DPRD DKI miskin

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bingung dengan tuduhan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yang mengatakan dirinya panik. Justru dia santai menghadapi wacana angket yang akan diajukan DPRD DKI Jakarta.

"Gue mana ada panik?" kata Ahok santai di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/2).

Bahkan dia mengungkapkan, telah berubah pikiran untuk melaporkan DPRD DKI Jakarta ke Bareskrim, Jaksa Agung dan KPK. Sebab, mantan Bupati Belitung Timur ini akan membuat mereka miskin.

"Siapa yang mau lapor ke Bareskrim? Ngapain kejaksaan? Gue mau bikin bangkrut yang main korupsi dengan kenakan tindak pidana pencucian uang. Gue mau bikin mereka miskin," tegasnya sambil berlalu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, langkah yang diambil hanya tindakan untuk menyelamatkan diri. Sehingga mantan Bupati Belitung Timur tersebut berhasil menemukan adanya anggaran siluman Rp 12,1 triliun.

"Saya sudah baca-baca lucu aja. Katanya anggaran itu ada di Jakarta Barat. Itu nggak masuk akal. Dia mau laporin juga terserah. Itu tipe orang panik. Makanya dia obrak abrik kemana-mana," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/2).

Politisi Gerindra ini menjelaskan, anggota dewan sudah sepakat untuk menggelar rapat paripurna untuk menggunakan hak angket kepada Ahok. Dia mengatakan, hanya ada satu solusi untuk suami Veronica Tan dapat menyelesaikan perseteruan ini.

"Nggak bisa ada jalan keluar. Solusinya cuman satu berhenti," tutupnya.

Ahok juga sempat menyatakan untuk melimpahkan kecurangan anggota dewan ke Polisi, Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat itu, Ahok menyebut diri masih menunggu langkah yang akan diambil DPRD DKI Jakarta mengenai hak angket. Sebab dirinya tidak memiliki hak serupa. Namun, dia berencana untuk melibatkan penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan.

"Saya sebagai orang biasa nggak punya hak angket seperti dia (DPRD DKI Jakarta). Tapi aparat punya hak angket juga loh. Kabareskrim, Jaksa Agung punya hak angket nggak untuk menyelidiki kegilaan DPRD punyakan," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/2).

Untuk melakukan pernyelidikan akan adanya kecurangan yang dilakukan DPRD DKI Jakarta, Ahok akan meminta tolong kepada pihak Kepolisian, Jaksa Agung dan KPK. Karena dia menemukan anggaran siluman Rp 12, 1 triliun.

"Untuk telusuri anggaran siluman Rp 12,1 triliun. Dia crop 10-15 persen. Jelas kok tanda tangan semua (pimpinan dewan). Mereka nekat bikin sendiri, langsung jebakan batman dong kan dibikin versi ditandatangani setiap lembar," terangnya.