Jakarta -Pengerjaan sodetan Sungai Ciliwung sebagai salah satu program penanggulangan banjir diproyeksi rampung lebih cepat dari target awal. Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memperkirakan proyek ini bisa selesai sebelum Desember 2015.
Basuki menjelaskan, percepatan ini bisa dilakukan karena kendala lahan sudah semakin mendekati penyelesaian. Lahan yang belum dibebaskan terletak di bagian inlet sodetan yang terletak di sekitar kawasan Bidara Cina merupakan lahan milik negara yang pembebasannya cukup menggunakan Peraturan Daerah (Perda) dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok).
"Yang tanah warga sudah dibebaskan semua, tinggal tanah yang di bagian inlet ada tanah negara nggak bisa dibebaskan. Tapi Pak Ahok mau segera bebaskan itu karena mereka punya perda yang bisa bebaskan tanah negara," kata Basuki, Kamis (12/2/2015) malam.
Bila proses ini bisa dilakukan lebih cepat, lanjut Basuki, maka pengerjaan fisik pun bisa dikebut sehingga bisa rampung lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan.
"Kalau menurut kontrak PU dengan penyedia jasa harusnya Desember ini selesai. Tapi dalam sidang kabinet, Presiden minta dipercepat. Kalau tanah bebas cepat, saya yakin ini bisa selesai cepat juga," tegasnya.
Proyek sodetan ini sendiri adalah pembuatan saluran air bawah tanah sepanjang 1,2 km dari Sungai Ciliwung sampai ke Kebon Nanas melalui Otista. Pembuatan sodetan sendiri dimaksudkan untuk mengurangi beban Sungai Ciliwung yang kerap luber lantaran daya tampungnya tidak cukup untuk menghadapi serbuan air baik yang berasal dari dalam kota Jakarta mapun kiriman dari kota tetangga seperi Bogor.
Ada pun anggaran yang disiapkan adalah Rp 600 miliar. Namun Basuki memperkirakan ada kenaikan lantaran pembuatan saluran bawah tanah yang sulit diprediksi.
Basuki menjelaskan, percepatan ini bisa dilakukan karena kendala lahan sudah semakin mendekati penyelesaian. Lahan yang belum dibebaskan terletak di bagian inlet sodetan yang terletak di sekitar kawasan Bidara Cina merupakan lahan milik negara yang pembebasannya cukup menggunakan Peraturan Daerah (Perda) dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok).
"Yang tanah warga sudah dibebaskan semua, tinggal tanah yang di bagian inlet ada tanah negara nggak bisa dibebaskan. Tapi Pak Ahok mau segera bebaskan itu karena mereka punya perda yang bisa bebaskan tanah negara," kata Basuki, Kamis (12/2/2015) malam.
Bila proses ini bisa dilakukan lebih cepat, lanjut Basuki, maka pengerjaan fisik pun bisa dikebut sehingga bisa rampung lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan.
"Kalau menurut kontrak PU dengan penyedia jasa harusnya Desember ini selesai. Tapi dalam sidang kabinet, Presiden minta dipercepat. Kalau tanah bebas cepat, saya yakin ini bisa selesai cepat juga," tegasnya.
Proyek sodetan ini sendiri adalah pembuatan saluran air bawah tanah sepanjang 1,2 km dari Sungai Ciliwung sampai ke Kebon Nanas melalui Otista. Pembuatan sodetan sendiri dimaksudkan untuk mengurangi beban Sungai Ciliwung yang kerap luber lantaran daya tampungnya tidak cukup untuk menghadapi serbuan air baik yang berasal dari dalam kota Jakarta mapun kiriman dari kota tetangga seperi Bogor.
Ada pun anggaran yang disiapkan adalah Rp 600 miliar. Namun Basuki memperkirakan ada kenaikan lantaran pembuatan saluran bawah tanah yang sulit diprediksi.
"Kita nggak thau keadaan batuannya meskipun sudah ada penelitian geologi. Mudah-mudahan kalaupun ada perubahan, nggak banyak," tuturnya.
Pengerjaan sodetan Sungai Ciliwung sebagai salah satu program penanggulangan banjir diproyeksi rampung lebih cepat dari target awal. Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memperkirakan proyek ini bisa selesai sebelum Desember 2015.
Basuki menjelaskan, percepatan ini bisa dilakukan karena kendala lahan sudah semakin mendekati penyelesaian. Lahan yang belum dibebaskan terletak di bagian inlet sodetan yang terletak di sekitar kawasan Bidara Cina merupakan lahan milik negara yang pembebasannya cukup menggunakan Peraturan Daerah (Perda) dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok).
"Yang tanah warga sudah dibebaskan semua, tinggal tanah yang di bagian inlet ada tanah negara nggak bisa dibebaskan. Tapi Pak Ahok mau segera bebaskan itu karena mereka punya perda yang bisa bebaskan tanah negara," kata Basuki, Kamis (12/2/2015) malam.
Bila proses ini bisa dilakukan lebih cepat, lanjut Basuki, maka pengerjaan fisik pun bisa dikebut sehingga bisa rampung lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan
Pengerjaan sodetan Sungai Ciliwung sebagai salah satu program penanggulangan banjir diproyeksi rampung lebih cepat dari target awal. Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memperkirakan proyek ini bisa selesai sebelum Desember 2015.
Basuki menjelaskan, percepatan ini bisa dilakukan karena kendala lahan sudah semakin mendekati penyelesaian. Lahan yang belum dibebaskan terletak di bagian inlet sodetan yang terletak di sekitar kawasan Bidara Cina merupakan lahan milik negara yang pembebasannya cukup menggunakan Peraturan Daerah (Perda) dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok).
"Yang tanah warga sudah dibebaskan semua, tinggal tanah yang di bagian inlet ada tanah negara nggak bisa dibebaskan. Tapi Pak Ahok mau segera bebaskan itu karena mereka punya perda yang bisa bebaskan tanah negara," kata Basuki, Kamis (12/2/2015) malam.
Bila proses ini bisa dilakukan lebih cepat, lanjut Basuki, maka pengerjaan fisik pun bisa dikebut sehingga bisa rampung lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan
"Kalau menurut kontrak PU dengan penyedia jasa harusnya Desember ini selesai. Tapi dalam sidang kabinet, Presiden minta dipercepat. Kalau tanah bebas cepat, saya yakin ini bisa selesai cepat juga," tegasnya.
Proyek sodetan ini sendiri adalah pembuatan saluran air bawah tanah sepanjang 1,2 km dari Sungai Ciliwung sampai ke Kebon Nanas melalui Otista. Pembuatan sodetan sendiri dimaksudkan untuk mengurangi beban Sungai Ciliwung yang kerap luber lantaran daya tampungnya tidak cukup untuk menghadapi serbuan air baik yang berasal dari dalam kota Jakarta mapun kiriman dari kota tetangga seperi Bogor.
Ada pun anggaran yang disiapkan adalah Rp 600 miliar. Namun Basuki memperkirakan ada kenaikan lantaran pembuatan saluran bawah tanah yang sulit diprediksi.
"Kita nggak thau keadaan batuannya meskipun sudah ada penelitian geologi. Mudah-mudahan kalaupun ada perubahan, nggak banyak," tuturnya.
Proyek sodetan ini sendiri adalah pembuatan saluran air bawah tanah sepanjang 1,2 km dari Sungai Ciliwung sampai ke Kebon Nanas melalui Otista. Pembuatan sodetan sendiri dimaksudkan untuk mengurangi beban Sungai Ciliwung yang kerap luber lantaran daya tampungnya tidak cukup untuk menghadapi serbuan air baik yang berasal dari dalam kota Jakarta mapun kiriman dari kota tetangga seperi Bogor.
Ada pun anggaran yang disiapkan adalah Rp 600 miliar. Namun Basuki memperkirakan ada kenaikan lantaran pembuatan saluran bawah tanah yang sulit diprediksi.
"Kita nggak thau keadaan batuannya meskipun sudah ada penelitian geologi. Mudah-mudahan kalaupun ada perubahan, nggak banyak," tuturnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proyek sodetan Sungai Ciliwung bakal selesai menjelang akhir 2015. Kini, pengerjaan proyek tersebut masih terganjal pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mudjiadi menuturkan, pekerjaan fisik untuk proyek tersebut sudah mulai dilakukan sejak akhir 2013. Namun, proyek terganjal pembebasan lahan.
"Kita masih terkendala di Bidara Cina sampai sekarang kita belum bisa membebaskan lahannya. Pak Presiden Jokowi sudah memerintahkan kita itu sudah selesai sebelum musim hujan lagi. Jadi saya harapkan November atau Oktober kita sudah selesaikan," kata Mudjiadi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (13/2/2015).
Mudjiadi menjelaskan, proyek ini terkendala karena lahan yang akan dibebaskan adalah lahan milik pemerintah pusat yang telah diduduki oleh masyarakat. Pemerintah tidak berwenang mengalokasikan dana APBN untuk biaya ganti rugi lahan tersebut.
"Yang jadi masalahnya tanah di situ adalah tanah negara, tak bisa diganti rugi atau dibayar. Tapi sudah banyak penduduk yang tinggal lama, tak bisa dibayar dan diganti rugi. Kalau menurut APBN, kita tak bisa mengganti rugi. Kalau di DKI itu ada uang kerohiman. Bidara Cina kita mohon yang bebaskan dibiayai DKI (pemprov)," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T Iskandar menuturkan, 90% dari tanah yang harus dibebaskan untuk proyek ini adalah milik negara yang sudah ditempati masyarakat selama 40 tahun.
Karena pemerintah pusat tak bisa menganggarkan APBN untuk melakukan pembebasan lahan, maka pemrintah provinsi DKI lah yang mampu mengganggarkan APBD-nya untuk memberikan uang kerohiman. Hal itu sudah tertuang dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta.
"Besarannya 25% x nilai NJOP x luas tanah. APBN tak dapat membayar, selanjutnya itu yang ada Bidara Cina itu inventarisasi yang dilakukan 199 bidang. Sekarang baru kita lakukan 48 peta bidang. Sedangkan sodetannya sudah dilakukan pengeboran. Masih dalam kondisi 1 pipa per hari, ke depan 2-3 pipa. Ini sedang mengarah antara kebon nanas ke Otista 3," papar Iskandar.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mudjiadi menuturkan, pekerjaan fisik untuk proyek tersebut sudah mulai dilakukan sejak akhir 2013. Namun, proyek terganjal pembebasan lahan.
"Kita masih terkendala di Bidara Cina sampai sekarang kita belum bisa membebaskan lahannya. Pak Presiden Jokowi sudah memerintahkan kita itu sudah selesai sebelum musim hujan lagi. Jadi saya harapkan November atau Oktober kita sudah selesaikan," kata Mudjiadi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (13/2/2015).
Mudjiadi menjelaskan, proyek ini terkendala karena lahan yang akan dibebaskan adalah lahan milik pemerintah pusat yang telah diduduki oleh masyarakat. Pemerintah tidak berwenang mengalokasikan dana APBN untuk biaya ganti rugi lahan tersebut.
"Yang jadi masalahnya tanah di situ adalah tanah negara, tak bisa diganti rugi atau dibayar. Tapi sudah banyak penduduk yang tinggal lama, tak bisa dibayar dan diganti rugi. Kalau menurut APBN, kita tak bisa mengganti rugi. Kalau di DKI itu ada uang kerohiman. Bidara Cina kita mohon yang bebaskan dibiayai DKI (pemprov)," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T Iskandar menuturkan, 90% dari tanah yang harus dibebaskan untuk proyek ini adalah milik negara yang sudah ditempati masyarakat selama 40 tahun.
Karena pemerintah pusat tak bisa menganggarkan APBN untuk melakukan pembebasan lahan, maka pemrintah provinsi DKI lah yang mampu mengganggarkan APBD-nya untuk memberikan uang kerohiman. Hal itu sudah tertuang dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta.
"Besarannya 25% x nilai NJOP x luas tanah. APBN tak dapat membayar, selanjutnya itu yang ada Bidara Cina itu inventarisasi yang dilakukan 199 bidang. Sekarang baru kita lakukan 48 peta bidang. Sedangkan sodetannya sudah dilakukan pengeboran. Masih dalam kondisi 1 pipa per hari, ke depan 2-3 pipa. Ini sedang mengarah antara kebon nanas ke Otista 3," papar Iskandar.
Sejak dimulai akhir 2011, proyek pengendali banjir normalisasi Sungai Ciliwung, Pesanggarahan, Angke dan Sunter tak kunjung rampung padahal targetnya selesai akhir 2014. Penyebabnya yang dihadapi adalah kendala pembebasan lahan dan relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran kali.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, T Iskandar menuturkan, proyek ini dikerjakan sejak 2011, namun hingga kini proyek itu tak juga rampung. Secara total, proyek normalisasi 4 sungai tersebut baru tercapai 60%. Proyek normalisasi yang mencakup pelebaran sungai, seperti Ciliwung dari 10-15 meter menjadi 45-50 meter.
Iskandar mengatakan, proyek dilakukan tak hanya untuk menormalisasi wilayah sungainya saja, namun juga penataan kawasan dengan membangun jalan inspeksi selebar 7,5 meter.
"Rencana awal di kanan kiri ada jalan inspeksi 7,5 meter. Itu penataan kawasan untuk membuat seperti jalan. Itu fungsinya menambah rasio jalan. Itu yang tujuan tadi tak hanya melihat sungainya saja. Secara total baru selesai 60%," kata. Iskandar ditemui di Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Pattimura, Jakarta, Jumat (13/2/2015).
Iskandar menuturkan, untuk normalisasi kali Ciliwung, pemerintah masih harus merelokasi 35.000 kepala keluarga (KK) yang tinggal di bantaran sungai. Bukanlah hal mudah untuk mengerjakan hal itu, karena yang paling sulit dalam proyek ini adalah menghadapi masalah sosial.
"Kalau Ciliwung kontraknya selesai 2016. Kalau PAS (Pesanggrahan, Angke, Sunter) itu kontraknya selesai 2014, tapi diperpanjang 1 tahun karena sudah lewat belum bisa menargetkan sampai kapan," jelasnya.
Iskandar menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung dilakukan mulai dari kawasan jembatan tol TB Simatupang hingga ke Pintu Air Manggarai. Proyek ini kini terhambat di kawasan Kampung Pulo karena masih ada beberapa lahan yang belum dibebaskan.
"Itu dengan kondisi yang ada kita perkirakan akhir maret 2 tower 520 hunian dapat difungsikan. Tidak digunakan untuk yang lain tapi untuk masyarakat di Kampung Pulo. Itu belum mencukupi untuk relokasi. Karena kita butuh 700 sampai 800 hunian. Kita sedang cari lokasi," tutupnya.
Normalisasi sungai Ciliwung akan dilakukan sepanjang 19 km, sedangkan Sungai Pesanggrahan 21 km, Sungai Angke 18 km dan Sungai Sunter 20 km.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, T Iskandar menuturkan, proyek ini dikerjakan sejak 2011, namun hingga kini proyek itu tak juga rampung. Secara total, proyek normalisasi 4 sungai tersebut baru tercapai 60%. Proyek normalisasi yang mencakup pelebaran sungai, seperti Ciliwung dari 10-15 meter menjadi 45-50 meter.
Iskandar mengatakan, proyek dilakukan tak hanya untuk menormalisasi wilayah sungainya saja, namun juga penataan kawasan dengan membangun jalan inspeksi selebar 7,5 meter.
"Rencana awal di kanan kiri ada jalan inspeksi 7,5 meter. Itu penataan kawasan untuk membuat seperti jalan. Itu fungsinya menambah rasio jalan. Itu yang tujuan tadi tak hanya melihat sungainya saja. Secara total baru selesai 60%," kata. Iskandar ditemui di Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Pattimura, Jakarta, Jumat (13/2/2015).
Iskandar menuturkan, untuk normalisasi kali Ciliwung, pemerintah masih harus merelokasi 35.000 kepala keluarga (KK) yang tinggal di bantaran sungai. Bukanlah hal mudah untuk mengerjakan hal itu, karena yang paling sulit dalam proyek ini adalah menghadapi masalah sosial.
"Kalau Ciliwung kontraknya selesai 2016. Kalau PAS (Pesanggrahan, Angke, Sunter) itu kontraknya selesai 2014, tapi diperpanjang 1 tahun karena sudah lewat belum bisa menargetkan sampai kapan," jelasnya.
Iskandar menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung dilakukan mulai dari kawasan jembatan tol TB Simatupang hingga ke Pintu Air Manggarai. Proyek ini kini terhambat di kawasan Kampung Pulo karena masih ada beberapa lahan yang belum dibebaskan.
"Itu dengan kondisi yang ada kita perkirakan akhir maret 2 tower 520 hunian dapat difungsikan. Tidak digunakan untuk yang lain tapi untuk masyarakat di Kampung Pulo. Itu belum mencukupi untuk relokasi. Karena kita butuh 700 sampai 800 hunian. Kita sedang cari lokasi," tutupnya.
Normalisasi sungai Ciliwung akan dilakukan sepanjang 19 km, sedangkan Sungai Pesanggrahan 21 km, Sungai Angke 18 km dan Sungai Sunter 20 km.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih