Ahok Usul Operasi Pasar Beras Gunakan e-Money

Ahok.Org – Untuk menekan kecurangan atau penyimpangan distribusi beras ke masyarakat, Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama memiliki ide agar beras OP yang disebar tidak masuk gudang-gudang para pedagang pasar.

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut pihaknya dikirimi surat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi terkait tunjangan kinerja PNS DKI. Apa yang menjadi masalahnya?

“Pertanyaan saya, Menpan sadar nggak dirjen-dirjen gajinya Rp 200-300juta. Kok boleh?” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).

“Lagipula kalo soal gaji melebihi PNS yang lain, DKI dari dulu gajinya sudah di atas provinsi lain karena DKI nggak ambil DAU (Dana Alokasi Umum) dari APBN. Ini kan tunjangan DKI,” imbuhnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengumpamakan gaji seperti cuaca. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang yang tidak bekerja maksimal bisa dihujani pundi-pundi dengan deras sementara orang yang bekerja dengan benar hanya berpayungkan mendung semata.

“Anda tidak boleh kasih gaji resmi boleh tapi hujan nggak merata ada tim pengendali teknis ada honor macam-macam yang jumlahnya di atas 30 persen atau dengan TKD dinamis yang hanya maksimum 24 persen. Kenapa 24 persen? Itu kan bukan hujan merata tapi mendung merata, hujan tergantung Anda kerja,” jelasnya.

“Kalau dulu kan hujan nggak merata, sekarang mendung merata, hujan tergantung Anda. Jadi harusnya dasarnya perhitungan uang, kasus itu sudah dari dulu ditegur,” lanjutnya.

Meski demikian, Ahok enggan mempermasalahkan apalagi memusingkan surat tersebut. Dia akan tetap merealisasikan TKD setelah mendapat persetujuan dari Mendagri Tjahjo Kumolo karena DKI tidak menggunakan DAU APBN.

Ahok juga sempat kebingungan saat dirinya disurati demikian. Sebab, beberapa waktu lalu Yuddy mendatangi dirinya untuk mengklarifikasi soal tunjangan fantastis PNS DKI dan telah menyatakan setuju.

“Makanya lisannya setuju suratnya nggak setuju. Makanya aku juga nggak ngerti, orang politik begitu, beda mulut beda di hati,” tutup Ahok.

Sekadar informasi, Menteri Yuddy mengirim surat kepada Ahok pada 11 Februari 2015 lalu. Dikatakannya, jumlah TKD yang fantastis di Jakarta bisa memicu kecemburuan sosial dengan PNS dari kementerian, lembaga dan PNS Pemda lainnya. [Detik.com]

Ahok.Org – Anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 versi DPRD ternyata tidak hanya muncul dari salah satu dinas saja.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemotongan oleh DPRD pasca pengesahan sebesar 10 persen yang menghasilkan anggaran Rp 12,1 triliun tersebut, berasal dari hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Padahal, kata Basuki, para kepala dinas tidak memasukkan item-item yang dimaksud. Dalam suatu kesempatan, Basuki menunjukkan anggaran-anggaran yang muncul di APBD versi DPRD untuk Dinas Pendidikan.

Ia mengatakan, nilai-nilai anggaran yang fantastis untuk kegiatan yang tidak perlu tidaklah masuk akal. Diantaranya, seperti pengadaan peralatan audio kelas sebesar Rp 4,5 miliar, pengadaan alat peraga pendidikan usia dini Rp 15 miliar, hingga pelatihan guru Rp 25 miliar.

“Ini yang dari versi DPRD, makanya saya tolak, tidak mau tanda tangan. Jadi yang model-model begini yang mau dimasukin. Ini yang saya bilang siluman,” kata Basuki di Balai Kota, Rabu (25/2).

Selain itu, lanjut dia, disebutkan pula biaya untuk pembinaan mencapai Rp 3,5 miliar, class room audio system SD Rp 5 miliar, pengadaan Uninterruptable Power Suply (UPS) SMP Rp 6 miliar. Menurut Basuki, nilai-nilai tersebut sudah bisa digunakan untuk membangun atau memperbaiki sekolah.

Kondisi saat ini, banyak pula pembangunan sekolah yang sedang dilakukan mangkrak akibat belum cairnya APBD 2015. Basuki mengakui untuk mengatasi itu, tidak ada solusi yang bisa dilakukan.

“Kamu teruskan juga tidak ada solusi, jadi ya tunggu APBD? Selesai. Sekarang pertanyaannya, kenapa dulu juga terhenti di tengah jalan? Karena ya itu, banyak dipotong,” ujarnya.

Apalagi, katanya, 46 persen sekolah di Jakarta kondisinya berantakan karena di dalam anggaran dulu banyak diselipkan kegiatan atau barang-barang yang tidak perlu. Namun sekarang ini dengan sistem e-budgeting, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan.

“Ini susupan di Dinas Pendidikan itu ditolak kepala dinas. Tapi di dalam versi tanda tangan mereka (DPRD) keluar angka-angka seperti ini. Pantas tidak beli barang-barang seperti itu, sementara sekolah begitu jelek. Itu kan tidak pantas,” katanya.

Basuki mengatakan, sejatinya, dulu oknum DPRD kerap menitipkan proyek mereka kepada para SKPD. Namun dengan sistem e-budgeting ini, maka titipan-titipan seperti itu tidak bisa dilakukan. Apalagi, Basuki juga sudah memperingatkan kepada anak buahnya, siapapun yang mengakomodasi pesanan DPRD, ia tidak akan segan-segan memecatnya. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi tudingan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi bahwa dia kurang memiliki etika.

Pria yang akrab disapa Ahok itu balik menuding bahwa teman-teman Prasetyo atau anggota DPRD yang tidak memiliki etika. Basuki menegaskan memiliki bukti adanya upaya selipan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun di dalam APBD DKI 2015.

“Makanya yang dibilang saya enggak bisa jaga etika itu etika yang mana? Etika teman-temanlo itu yang enggak benar,” kata Basuki.

Seperti diketahui, Prasetyo mengakui suka dengan kepemimpinan Basuki. Di mata Prasetyo, Basuki adalah pemimpin yang membuat terobosan. Prasetyo senang Basuki selalu memikirkan masalah mendasar yang ada di Jakarta, seperti macet dan banjir. Namun, Prasetyo menilai Basuki kurang memiliki etika, terutama dalam menjaga hubungan dengan DPRD.

Oleh karena itu, Basuki mengimbau Prasetyo untuk bersikap. Sebab, saat ini, Basuki juga dihadapkan pada dua pilihan, yakni memiliki hubungan baik dengan DPRD serta memperlancar APBD atau mengambil risiko dipecat dari jabatan sebagai Gubernur DKI.

“Makanya saya bilang, Anda harus memilih, karena hidup ini pilihan. Sekarang saya juga harus pilih lebih baik tetap menjadi Gubernur dan mengamankan APBD dengan (bersikap) baik kepada DPRD atau dipecat Gubernur. Kalau saya memilih, lebih baik saya enggak jadi Gubernur asal uang rakyat di APBD tidak disusupkan sama anggaran siluman, hidup ini pilihan,” tegas Ahok. [Kompas.com]

-

Ahok: Pak Prasetyo Itu Terlalu Baik

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi merupakan salah satu anggota Dewan yang terus mendukungnya dalam mewujudkan program unggulan di Ibu Kota.

Seperti diketahui, Prasetyo mengaku kecewa dengan sikap Basuki yang kurang komunikatif dengan DPRD. Terlebih, saat Basuki mengajukan dokumen APBD yang disahkan pada paripurna 27 Januari 2015 lalu tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu dengan komisi di DPRD.

“Memang sama dia (Prasetyo) teman. Tetapi, dia itu terlalu baik, semua orang mau dijadikan teman sama dia. Seharusnya kalau di posisi seperti ini ada temannya yang lagi berantem, dia harus pilih bela siapa dan di posisi mana? Enggak bisa semuanya kamu belain,” kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).

Sebelumnya diberitakan, Prasetyo mengaku jatuh sakit beberapa hari yang lalu. Prasetyo mengatakan, sakit yang dia alami kemungkinan karena terlalu pusing memikirkan polemik APBD antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI. [Kompas.com]