Ahok Larang PNS Terima Gratifikasi karena Sudah Digaji Tinggi

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan di acara peringatan hari down syndrome sedunia, di Blok G Balai Kota, Selasa (24/2/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melarang pegawai negeri sipil (PNS) DKI menerima gratifikasi. Sebab, lanjut dia, PNS telah membawa pulang gaji besar dari tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis yang mereka dapatkan.  

"Saya harap (dengan pemberian) TKD dinamis, mereka tidak ada lagi yang minta-minta duit. Kalau orang terima gratifikasi kan akhirnya dia bisa lebih baik sama orang yang kasih. Jadi pegawai di DKI itu tidak boleh mengerjakan sesuatu tergantung siapa yang kasih (gratifikasi)," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015). 

Pria yang akrab disapa Ahok itu menyadari bahwa besaran gaji bukan halangan bagi pegawai untuk melakukan korupsi. Namun jika pegawai itu bergaji kecil dan sulit menyekolahkan anak, ia bisa tergoda untuk mengambil kesempatan "bermain" dengan anggaran.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu adanya sebuah keseimbangan, yakni pemberian gaji besar disertai dengan kinerja yang baik. 

"Tapi kalau dengan gaji ini, Anda berniat untuk ingin punya istri dan mobil banyak, ya enggak bisa. Makanya kami buat keseimbangan dengan pemberian tunjangan berdasarkan kinerja dan pengawasan serta hukuman yang terus berjalan," kata Basuki.  

Salah satu bentuk pengawasan kepada PNS DKI adalah dengan membentuk Unit Pengendalian Graitifikasi (UPG) bersama Indonesian Corruption Watch (ICW). 

Basuki menugaskan Inspektorat DKI untuk mengelola unit tersebut. Ia berharap Inspektorat berfungsi dengan baik. Tidak lagi sebagai satuan kerja yang kerap "memeras" orang lain, melainkan untuk mencegah agar tidak ada PNS DKI yang melakukan tindak korupsi. 

"Pokoknya begitu anda semua pungli atau terima gratifikasi, langsung kami stafkan dan dipecat," kata Basuki.