Titipan Nyonya Akbar untuk Jokowi dan Gagalnya Islah Golkar

Akbar Tandjung usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (7/1/2015) lalu.

Konflik Beringin Berlarut

Jakarta - Rabu petang pekan lalu Istana Negara kedatangan tamu yang tak biasa yakni salah satu petinggi Koalisi Merah Putih, Akbar Tandjung. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) itu secara khusus meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Kebetulan menurut Akbar istrinya yakni Nina Maharani pernah satu sekolah saat SMP di Solo, Jawa Tengah. "Saya juga sampaikan ada titipan dari istri ke presiden. Nyonya saya dengan Pak Presiden satu sekolah di SMP. Titipan berkaitan dengan masalah di Solo, Sriwedari, Taman Raja. Itu saya sampaikan pesan nyonya saya kepada presiden. Nyonya saya juga ingin bertemu dengan beliau. Insya Allah beliau akan bertemu," kata Akbar usai bertemu Jokowi di Istana Negara Rabu, 7 Januari 2015 lalu.

Usai berbasa-basi, Presiden Jokowi kemudian bertanya soal perkembangan yang terjadi di Partai Golkar saat ini. "Beliau (Presiden) juga tanya situasi Golkar, dan kami telah siapkan tim perunding untuk mempertemukan Golkar Bali dan Ancol. Sudah ada beberapa titik temu untuk tindak lanjuti pertemuan tersebut," kata Akbar.

Kepada Presiden Jokowi, Akbar memastikan bahwa dualisme kepemimpinan di Partai Golkar akan diselesaikan dalam waktu singkat. 

Sayang sepekan setelah 'Titipan Nyonya' untuk Jokowi disampaikan, konflik di tubuh Partai Beringin justru kian meruncing. Upaya islah yang dirintis gagal. 

Partai Golkar pimpinan Agung Laksono tak mau menarik gugatan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai salah satu upaya islah. 

Kini Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) balik menggugat Agung Cs melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dua kubu di Partai Golkar akan 'bertarung' di pengadilan.

Bendahara Umum Partai Golkar pimpinan Ical, Bambang Soesatyo mengatakan dengan adanya aksi saling gugat dua kubu itu, maka perundingan islah tak diperlukan lagi. 

"Dengan telah ditempuhnya jalur hukum terhadap kubu Ancol oleh ARB, maka menurut saya perundingan islah basa-basi itu tidak diperlukan lagi," kata Bendum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo kepada detikcom, Selasa (13/1/2015).